Dewi Ria Angela, R. Usman/Teraslampung.com
Jakarta—Banyak pihak menyesalkan munculnya soal Ujian Nasional SMA berisi materi yang berkaitan dengan nama Jokowi. Soal cerita pada UN Bahasa Indonesia yang menggambarkan kehidupan positif Joko Widodo itu dianggap sebagai pencitraan kepada pemilih pemula. Dikhawatirkan, hal itu menjadi kampanye terselubung menjelang Pilpres.
“Kami mengharapkan UN benar-benar mengatur pendidikan anak-anak kita, jangandimasuki isu politik yang mengganggu anak-anak. Politik tidak boleh menunggangipendidikan. Ini dalam tanda petik bisa disebut kampanye terselubung,” ujar AnggotaKomisi X DPR RI Jefirstson Riwu Koredi Gedung Nusantara II, Selasa (15/04).
Politikus Partai Demokrat itu berharap Kementerian Pendidikan Kebudayaan dapatmelakukan investigasi terhadap lolosnya isu politik pada soal UN. Kemendikbud harusmemberikan kontrol terhadap kelalaian ini.
“Saya mendorong ke depannya pemerintah benar-benar memberikan kontrol. Inibentuk kelalaian pemerintah, kenapa soal seperti itu bisa lolos. Harus diinvestigasidulu. Memang ada niat sungguh-sungguh, atau karena dia pendukung Jokowi,”tambah Jefri, panggilan akrab Jefirstson.
Untuk itu, ia mengharapkan Kemendikbud dapat memberikan sanksi kepada pihakpembuat soal. Ia menegaskan, pendidikan Indonesia jangan sampai dipolitisasi.
“Kami mengharapkan ada sanksi dari Kemendikbud terhadap orang-orang yangmembuat soal UN. Jangan ada niat-niat dari oknum tertentu untuk mempolitisasi anak-anak atau pendidikan Indonesia. Soal jenis sanksinya, itu ranah teknis Kemendikbudyang akan menentukan,” ujar Politisi asal Dapil NTT ini.
Jefirstson menyarankan, untuk soal-soal yang menggunakan objek tokoh nasional, bisamenggunakan pahlawan nasional, atau tokoh non politik. “Harusnya pemerintah juganetral, jangan memihak kepada salah satu pihak, terutama politisi,” kata Jefri.
Mendikbud M Nuh berjanji akan mengecek soal-soal UN tentang biografi Jokowi dan akan segera menindaklanjutinya. "Kalau betul seperti itu ya menjadi catatan buat si pembuat soal. Oleh karena itu berikan waktu kita akan ngecek terlebih dahulu," kata Nuh
Sementara itu, Kepala BSNP Badan Standar Nasional Pendidikan Edi Tri Baskoro mengatakan, soal UN yang menjurus ke politik praktis memang tidak diperkenankan. Namun dia belum melihat secara langsung soal tersebut.
"Kami punya kisi-kisi. Saat menulis soal itu berdasarkan kisi-kisi, jadi itu kisi-kisi untuk UN. Kemudian soal dibuat oleh tim, jadi naskah-naskah itu tadi sebenarnya memang mereka yang memilih. Seharusnya tidak boleh menjurus ke politik praktis," kata Edi
Ali Subkhi, seorang guru SMA di Jakarta, mengaku menyesalkan soal seperti itu bisa lolos menjadi bahan ujian siswa SMA. Menurut Ali, meskipun materinya sudah sesuai standard, seharusnya pembuat soal mempertimbangkan sensirivitas.
“Harus diingat, ini menjelang Pilpres. Bisa dianggap kampanye terselubung. Saya sendiri menilainya aneh, karena yang ditampilkan dalam soal cerita itu bukan tokoh dari partai yang sedang berkuasa, Bagi saya,apa pun alasannya, soal seperti itu seharusnya tidak layak jadi materi UN,” kata Ali.
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan (Wamendik) Musliar Kasim menegaskan, pembuatan naskah soal ujian nasional (UN) 2014 sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kisi-kisi soal UN pun sudah berlaku sejak tahun 2012. Hal tersebut dikatakannya terkait dengan penggunaan nama salah satu tokoh politik dalam soal UN 2014 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia.
Wamendik Musliar Kasim mengatakan, penyusunan soal UN 2013/2014 dilakukan sejak Juli 2013, dan masuk ke percetakan pada 24 Februari 2014. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pun sudah melakukan pengecekan mengenai penggunaan nama tokoh politik tersebut. “Tidak semua soal UN Bahasa Indonesia mendapatkan soal tersebut,” ujarnya saat menggelar jumpa pers di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, (15/04/2014).
Ia menjelaskan, paket soal yang memuat nama tokoh politik itu hanya ada di 18 provinsi yang berada di wilayah indonesia barat. Kemudian dari 20 varian soal yang ada, soal tersebut hanya terdapat di dalam 3 paket soal. Sementara jumlah peserta UN SMA/SMK/MA tahun 2014 berjumlah 3,1 juta siswa. “Jadi total hanya 6 persen yang mendapatkan soal itu,” kata Wamendik.
Soal UN, kata Wamendikbud, merupakan dokumen negara yang dirahasiakan, sehingga tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Bahkan pihak Kemdikbud yang tidak termasuk dalam tim pembuat soal pun tidak boleh melihatnya. Wamendik mengatakan, pembuatan soal UN melibatkan guru sekolah, ahli mata pelajaran, dan dosen perguruan tinggi. Nama-nama mereka pun tidak boleh diumumkan ke publik.
Wamendikbud menambahkan, penggunaan nama tokoh dalam soal Bahasa Indonesia sudah sesuai dengan kisi-kisi yang ditetapkan Kemdikbud dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Ada kompetensi siswa yang diukur dalam soal tersebut, yaitu memahami isi dan bagian-bagian paragraf suatu artikel teks non sastra tajuk rencana, laporan karya ilmiah, teks pidato, biografi tokoh, serta berbagai bentuk dan jenis paragraf non teks. Sedangkan untuk indikator UN adalah menentukan isi paragraf, opini, pernyataan/jawaban pertanyaan sesuai isi, tujuan penulis, arti kata/istilah dan isi biografi.
Wamendik juga menyampaikan pesan dari Mendikbud Mohammad Nuh yang berhalangan hadir dalam jumpa pers karena harus menghadiri rapat terbatas kabinet. Ia mengatakan, Mendikbud berpesan agar urusan pendidikan tidak disangkutpautkan dengan politik. Kemdikbud juga akan mempelajari lebih lanjut mengenai penggunaan nama tokoh politik tersebut.
Soal berbentuk wacara atau soal cerita pada UN Bahasa Indonsesia yang banyak mendapat kritik adalah sebagai berikut; :
Ir H. Joko Widodo lahir di Surakarta 21 Juni 1961, merupakan alumnus UGM. Sejak 15 Oktober, Jokowi menjabat sebagai gubernur DKI. Tokoh yang jujur dan selalu bekerja keras ini dikenal dengan gaya blusukannya ke pelosok ibukota. Berbagai penghargaan telah beliau raih, antara lain ia termasuk salah satu tokoh terbaik dalam pengabdiannya kepada rakyat.
Sebagai tokoh seni dan budaya, beliau dinilai paling bersih dari korupsi. Namun demikian, usahanya di bidang upah minimum provinsi (UMP) mengalami kendala oleh tindakan buruh yang memanggil kembali perwakilannya saat sidang berlangsung. Buah dari pertemuan tersebut, dewan pengupahan menetapkan upah Rp 2,2 juta.
Keteladanan Jokowi pada wacana di atas adalah...
a. alumni UGM yang cinta seni dan budaya
b. gemar blusukan ke pelosok wilayah
c. mengadakan pertemuan dengan dewan pengupahan
d. menjadi tokoh seniman terkemuka di DKI Jakarta
e. menerima berbagai penghargaan dan gelar
