 |
| PT KJP |
Sebanyak 8 kepala keluarga warga Dusun Suka Maju RK VIII Rt 03 Kampung Panaragan mengeluhkan keberadaan pabrik pengolahan getah karet tersebut.
Aftarulloh atau biasa dipanggil Tarul (51), warga yang rumahnya kebetulan berada tepat di depan pintu gerbang masuk PT. KJP, mengeluhkan akhir-akhir ini sumurnya tercemar akibat rembesan limbah dari pabrik itu.
Mewakili tujuh KK lainnya yang senasib, Tarul mengatakan, pengaduan sebenarnya sudah disampaikan kepada pihak perusahaan dan sempat ditangani salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat. “Tetapi hingga saat ini belum ada penyelesaian dari pihak perusahaan,” katanya.
Bahkan, akibat laporannya itu, Tarul yang sehari-hari bekerja di PT KJP justru mendapat sanksi, yakni pemutusan hubungan kerja (PHK). Dikatakan, pada 12 April lalu ia dipanggil perusahaan. Dari pertemuan itu dirinya mendapat sanksi.
"Perusahaan menyampaikan bahwa per Mei nanti, saya sudah tidak dapat menerima upah lagi dari perusahaan, listrik dan air yang mengalir kerumahnya pun segera akan diputuskan," kata dia.
Menurutnya, dirinya tidak masalah diberhentikan namun tolong pimpinan yang harus menegaskan, bukan seperti ini, digantung gak ada kejelasan. “Jangan-jangan ini permainan karena saya pegawai rendah," ujarnya seraya menambahkan bahwa ia punya andil besar atas berdirinya perusahaan yang memulai usahanya sejak awal 2007 ini.
Tarul menjelaskan, ada 8 KK yang berada di sekitar pabrik dan mendapatkan aliran listrik. Selain itu, pada saat Idul Fitri warga setempat sering mendapat bingkisan sembako (THR). Perusahaan juga membantu pembangunan masjid yang tak jauh dari pabrik.’
.
"Tetapi sejak ada pergantian manajemen pada 2010, kedekatan dengan lingkungan itu dirasa kurang.”
Masih kata Tarul, pada 10 Mei lalu dia dipanggil manager perusahaan di Bandarlampung. Pada pertemuan itu, manager berjanji akan menggelar pertemuan dengan masyarakat. Tapi sampai sekarang belum ditepati," keluhnya.
Akibat adanya aktifitas pabrik, jelasnya, dampaknya selain polusi udara, bau, bising, dan pemandangan kumuh. Apalagi bila datang hujan. “Sekarang warga menutup badan jalan. Warga memasang larangan parkir kendaraan di badan jalan," tuturnya.
Terpisah, Kepala Kampung Panaragan Zaibun membenarkan adanya masalah tersebut. Bahkan, Zaibun yang ditemui di rumahnya mengakui, pihaknya sudah mendapat tembusan sengketa warga dengan pabrik terkait soal limbah.
“Saya sudah menerima laporan, bukan saja dari kelompok Tarul, namun ada pihak lain. Tetapi permasalahannya sudah diselesaikan,” kata Zaibun.
Karena itu, Zaibun merasa aneh jika ada pihak yang mengeluh soal limbah pabrik getah karet di daerahnya. "Sebab saya lihat ikan yang ada di bawah jembatan itu bisa hidup kok," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Tubarat Syamsul Komar membantah PT KJP menebarkan limbah. Sebab, ia menjelaskan, berdasarkan pengawasan anak buahnya belum lama ini secara tehnis tidak ada masalah dengan pengelolaan limbah PT. KJP.
“Per triwulan kita melakukan pengawasan, terakhir dilakukan pada April lalu. Baku mutu lingkungan hidupnya masih diambang toleran," terangnya.
Namun demikian, ia berjanji akan menindaklanjuti pengaduan ini. Syamsul juga mengakui beberapa kali manajemen PT.KJP ingin bertemu, tetapi hingga saat ini belum ada kesempatan. "Media jangan khawatir, saya pasti di pihak masyarakat,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Direktur Operasional PT.KJP Benny Bachtar, maupun Benny Karo Sekali selaku Manager Perusahaan, belum bisa ditemui untuk dikonfirmasi.
Febri Firmansyah dan Hadi Kusumo—keduanya Staf Bagian Usaha dan Kasi Personalia—saat ingin menemui Direktur Operasional dan Manajer Perusahaan, mengatakan pimpinannya sedang di Bandarlampung.
“Jika ada yang perlu dibantu, nanti saya sampaikan,” katanya.
Editor: Isbedy Stiawan ZS
