BPIH Turun 308 Dolar AS, Pelunasan Biaya Haji 11 Juni—9Juli

Fajar Hidayat/Teraslampung.com

Ibadah haji (ilustrasi)

JAKARTA-Menyusul terbitnya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2014tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1435H/2014M, Menko Kesra Agung Laksono selaku Menteri Agama Ad Interim telah menandatangani Peraturan Menteri Agama (PMA) yang mengatur pembayaran Biaya Penyelengagraan Ibadah Haji (BPIH) Reguler Tahun 1435H/2014M. Dengan demikian, masa pelunasan BPIH untuk jamaah haji regular akan segera dibuka.

Sebelumnya, pada 30 Mei 2014 lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2014 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1435H/2014M. Dibandingkan dengan BPIH tahun 1434H/2013M, besaran rata-rata BPIH Tahun 1435H/2014M ini mengalami penurunan sebesar 308,52 dollar AS dari semula 3.527 dollar AS menjadi 3.218,48 dollar AS.

Dalam PMA itu disebutkan beberapa ketentuan terkait pembayaran BPIH Reguler 1435H/2014M, yaitu: pertama, pembayaran BPIH akan dimulai pada 11 Juni sampai 9 Juli 2014.

Kedua, jika sampai tanggal 9 Juli 2014, kuota jamaah haji tidak terpenuhi, pembayaran BPIH akan diperpanjang dari tanggal 14 – 17 Juli 2014. Ketiga, jika sampai 18 Juli 2014 kuota jamaah haji tidak terpenuhi, pembayaran BPIH akan diperpanjang lagi 21 – 24 Juli 2014. Keempat, jika sampai 24 Juli 2014 kuota jamaah haji tidak terpenuhi, maka sisa kuota haji dikembalikan ke masing-masing provinsi dan atau kabupaten/kota untuk diisi sesuai dengan nomor  urut porsi berikutnya sampai dengan sepuluh hari kerja sebelum pemberangkatan kloter pertama.

“Pembayaran BPIH disetorkan kepada rekening Menteri Agama melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH,” bunyi Peraturan Menteri Agama itu.

Bagi jamaah yang telah melakukan pelunasan BPIH 1435H/2014M, menurut PMA itu, wajib melapor ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah pelunasan dengan menyerahkan lembar bukti setor lunas.

Pembayaran Selisih Biaya

Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pembayaran BPHReguler ini, tidak hanya mengatur pelunasan pembayaran BPIH untuk kuota 2014 saja, tetapi juga untuk jamaah tahun-tahun sebelumnya yang tertunda keberangkatannya.

Disebutkan dalam PMA itu, bagi jamaah haji yang telah melunasi BPIH 1433H/2012M atau tahun sebelumnya, namun tidak dapat berangkat dan tidak membatalkan diri dan akan berangkat pada tahun 1435H/2014M, harus membayar kekurangan atau menerima pengembalian sesuai selisih besaran BPIH yang telah dibayarkan dengan besaran BPIH 1435H/2014M.

“Pembayaran kekurangan atau penerimaan selisih dilakukan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH tempat pembayaran setoran awal. Jika bank tersebut sudah tidak lagi menjadi BPS-BPIH, maka bisa dilakukan melalui BPS BPIH Pengganti,” jelas Peraturan Menteri Agama itu.
Adapun bagi jamaah haji yang telah melunasi BPIH 1434H/2013M namun tidak dapat berangkat karena pemotongan kuota dan akan berangkat pada tahun 1435H/2014M, menurut PMA ini, akan menerima pengembalian sesuai selirih besaran BPIH yang telah dibayarkan dengan besaran BPIH 1435H/2014M.

Hindari Tumpang Tindih, BPKP Lakukan Kajian Dana Bantuan Sosial

JAKARTA , Teraslampung.com--Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo mengatakan, pihaknya sedang menyelesaikan proses kajian belanja sosial sebesar Rp18,6 triliun yang tersebar di 11 Kementerian/Lembaga.Review BPKP dilakukan untuk mencegah penyimpangan dana bansos.

Menurut Mardiasmo selain agar dana bansos transparan, kajian dilakukan untuk mengetahui efektivitas penyaluran sehingga potensi penyelewengan bantuan sosial bisa dicegah.

“Kami coba buat kriteria yang benar dan rigid seingga semuanya menjadi transparan dan tidak terjadi tumpang tindih,” kata Mardiasmo, di Jakarta, Selasa (22/4).

Mardiasmo mengatakan peluang tumpang tindihnya bantuan sosial bisa terjadi jika tidak ada koordinasi di antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Misalnya, sebuah sebuah desa atau kelompok masyarakat sudah mendapatkan program dari dana alokasi khusus (DAK) tetapi masih juga mendapatkan dana bantuan dari pos bantuan kementian atau mungkin lembaga lain.

Menurut Mardiasmo, hasil pengkajian nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan KPK, untuk menjadi rekomendasi bagi para pengambil keputusan, agar penyaluran bantuan sosial tidak bermasalah dan lebih tepat sasaran.

Meski begitu, tidak semua bantuan dari pemerintah pusat akan menjadi fokus kajian. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Profesi Guru, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan penerima manfaat pasti, tidak termasuk yang akan dijkaji BPKP.

Dana bantuan sosial pada APBN 2014 memang lumayan besar. Awalnya dana bantuan sosial di APBN 2014 berjumlah Rp 55 triliun. Namun, dalam perkembagannya kemudian pada laporan pemutakhiran nota keuangan  Presiden SBY mengatakan bahwa dana bantuan sosial jumlahnya mencapai 91,8 triliun.

Data  di Kementerian Keuangan memang menunjukkan bahwa ada 15 Kementerian dan lembaga yang mendapatkan dana bantuan sosial dengan total  Rp91,8 triliun. Perinciannnya: Kementerian Dalam Negeri Rp9,4 triliun, Kementerian Pertanian Rp5,3 triliun, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp49 miliar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp28,3 triliun, Kementerian Kesehatan Rp19,9 triliun, Kementerian Agama Rp12,6 triliun, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp32,6 miliar, Kementerian Sosial Rp5,5 triliun, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp611,4 miliar.

Juga Kementerian Perumahan Rakyat Rp1,7 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp3,9 triliun, Kementerian Koperasi dan UKM Rp285 miliar, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Rp766,5 miliar, BNPB Rp50 miliar, BPLS Rp4,7 miliar plus dana cadangan bencana yang dialokasikan sebesar Rp3 triliun.

Akhir-akhir ini KPK juga memfokuskan diri untuk mengungkap kasus penyimpangan dana bantuan sosial; Pada 23 Maret 2014 lalu, misalnya, KPK mengirimkan surat kepada Presiden SBY tentang adanya penyalahgunaan dalam penyaluran dana bantuan sosial

Menurut KPK, pengelolaan bantuan sosial sebaiknya dilakukan lewat satu pintu, yakni Kementerian Sosial agar tidak terjadi tumpang tindih penyaluran bantuan.

Pada akhir Maret 2014 lalu KPK juga meminta pemerintah agar dana bantuan sosial dihentikan penyalurannya menjelang Pemilu 2014. Alasannya, pemberian dana bantuan menjelang Pemilu akan sangat rawan disalahgunakan.

Realisasi bansos per 28 Februari 2014, menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, baru mencapai Rp 7,4 triliun dari total dana bantuan senilai 91, 8 triliun.  (Dewi Ria Angela)

Rokok Dongkrak Angka Kemiskinan

Adhi Wiriana (teraslampung.com/Lima)

Bandarlamung, Teraslampung.com—Kepala Badan  Pusat Statistik (BPS) Adhi Wiriana menyatakan salah satu faktor makro penyebab kemiskinan adalah bahan-bahan makanan di antaranya adalah rokok.

"Jumlah perokok dari kalangan penduduk miskin sampai saat ini sulit ditekan. Secara nasional  perokok persentasenya meningkat tajam , termasuk perempuan yang tadinya hanya 4  persen. Bahkan sekarang perempuan perokok naik menjadi 7 sampai 8 persen,” kata Adhi Wiriana, dalam konferensi pers di Pemprov Lampung, Senin (7/4).

Menurut Adhi, seharusnya para perokok dari kelompok masyarakat miskin berpikir tentang masa depan keluarganya dan bisa berhemat. “Lebih baik uangnya digunakan untuk biaya pendidikan anak,” kata dia.

Meski  pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan agar jumlah perokok berkurang dengan iklan di televise dan radioyang dibatasi dan  iklan hanya  ditayangkan saat jam 21.00 WIB ke atas.

“Namun nampaknya upaya ini tidaklah berhasil.  Malahan justru dengan adanya tayangan iklan-iklan  rokok yang ada di televisi  justru   menarik   generasi muda termasuk kaum perempuan untuk ikut merokok,”ujarnya.

Provinsi Lampung hingga saat ini masih menenpati peringkat ketiga provinsi termiskin se-Sumatera setelah Aceh dan Bengkulu.

Bustami Berharap Banser Lebih Aktif di Bidang Sosial

Syailendra Arif/Teraslampung.com
 

Pengurus PW GP Ansor Lampung dan PC GP Ansor Waykanan berfoto bersama Bupati Bustami Zainudin dan jajaran Forkompida Way Kanan. (teraslampung.com/SA)

Way Kanan--Bupati Waykanan Lampung Bustami Zainudin mengharapkan GP Ansor setempat senantiasa bekerja untuk bangsa melalui kegiatan sosial.   "Kegiatan sebagaimana Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD), harus juga bisa dilakukan oleh GP Ansor," ujar Bupati Bustami saat membuka Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) Barisan Ansor Serbaguna (Banser) VII Waykanan di Bumiagung, Senin (24/3).

Bustami yang semasa kuliah juga bergiat di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu berharap Banser tidak hanya belajar baris berbaris, tetapi juga aktif di berbahai kegiatan sosial.

“Misalnya saja membantu masyarakat membangun jembatan," kata bupati di depan sekitar 150 peserta Diklatsar yang berlangsung di Ponpes Roudhotul Mutaqin.

Ketua PC GP Ansor Waykanan Supri Iswan mengapresiasi saran tersebut, namun juga menegaskan sedikit banyak sudah melakukan kegiatan sosial.

Diklatsar VII Banser Waykanan menghadirkan instruktur berkualitas yang telah mengikuti Susbalan (Kursus Banser Lanjutan) Susbanpim (Kursus Banser Pimpinan) dari Pimpinan Wilayah Lampung dan juga Pimpinan Pusat.

"Menjadi Banser berarti menjaga Indonesia dengan nilai-nilai Islam yang bijak, santun, menghargai sesama. Menjadi Banser berarti mempersiapkan diri menjadi pribadi berkarakter, tangguh menghadapi rintangan dan siap menjadi pemimpin. Menjadi Banser berarti membuka diri untuk peduli sesama, terbuka dan gemar bersilaturahim menyampaikan ajaran Ahlusunah Waljamaah," kata Gatot Arifianto Wakil Kepala Satkorcab Banser Waykanan.

Hadir mengisi Diklatsar Sekretaris PW GP Ansor Lampung Muhyidin Thohir, Kepala Satuan Koordinator Wilayah (Kasatkorwil) Banser Lampung Tatang Sumantri.

Doyok Cs Membuat Truly Sjahroedin Kembali Ceria

Gubernur Sjachroedin ZP dan Ny. Truly menyaksikan lawakan Doyok Cs.

Mas Alina Arifin/Teraslampung.com
Bandarlampung—Wajah Ibu Truly, istri Gubernur Lampung Sjahroedin Z.P, yang beberapa hari terakhir kurang cerah saat tampil di muka publik, tadi pagi tampak cerah. Selain tersenyum, ia juga tampak tertawa terpingkal-pingkal. Istri Gubernur Sjachroedin Z.P. itu tidak kuat menahan tawa saat menyaksikan lawakan trio pelawak Doyok, Kadir, dan Ali tampil untuk menghibut penonton pada acara bakti sosial di Rumah Dinas Gubernur Mahan Agung, Bandarlampung, Rabu (19/3).

Sebelumnya, setidaknya dalam dua kegiatan di hadapan publik--yakni acara jalan sehat di PKOR Way Halim dan peluncuran buku di Hotel Novotel--istri orang nomor satu di Lampung lebih banyak tampak masam dan jarang tersenyum. Hal itu sempat meruapkan rumor pasangan Sjachroedin--Truly sedang 'bermasalah'.

Doyok menghibur pensiunan PNS di Mahan Agung

Dengan lawakan segar dan gaya khasnya, Doyok Cs tidak hanya membuat ratusan Polri dan PNS yang mulai memasuki masa pensiun itu terhibur.

Kegiatan bakti sosial untuk para pensiunan PNS dan TNI-Polri digelar Pemrov Lampung tiap tahun. Untuk tahun ini, acara yang bertema :”Kami Peduli Indahnya Berbagi” itu dirangkaikan dengan HUT ke-50 Provinsi Lampung. Bakti sosial ditandai dengan  pemberian bantuan sembako  kepada 450 orang, dengan perincian 250 pensunian PNS, 150 pensiunan TNI-Polri, dan 50 sisanya warga masyarakat sekitar Mahan Agung.

Dalam sambutannya Gubernur Lampung Sjahroedin mengatakan bakti sosial tersebut merupakan salah satu ajang menjalin tali silaturahmi dengan para pensiunan PNS , TNI dan masyarakat.

Gubernur juga berharap agar gubernur terpilih nanti akan bisa melanjutkan program program unggulan pembangunan di Lampung ini. "Siapa pun gubernurnya nanti adalah orang yang bisa melanjutkan program program pembangunan Lampung," kata Sjahroedin.

Zulkarnain (70), salah seorang pensiunan Polri, mengaku senang masih diperhatikan gubernur “Saya ini sudah tua. Alhamdulillah masih ada yang memperhatikan,” kata dia.

Lihat juga: Gubernur Lepas Lomba Jalan Sehat HUT Lampung