Laporan dari Hong Kong: Pileg Mengecewakan

Juperta Panji Utama/Teraslampung.com

Pada Hari H pencoblosan, TPS di Hong Kong sempat kosong dalam waktu lama (Teraslampung/Lampung Peduli)

Hong Kong—Keikutsertaan warga negara Indonesia (WNI) dalam pemilihan legislatif (Pileg) untuk daerah pemilihan Hong Kong (dan Makau) rendah. Hingga malam 9 April 2014 baru terhitung suara kurang dari 7.000 suara. "Padahal, di Hong Kong tercatat 102.265 daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN)! Ini sungguh mengecewakan," ungkap ketua Koalisi Migran Indonesia (KOMI) Hong Kong Sri "Wulan" Mawarsih.

Wulan mengingatkan KPU dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong untuk segera mengevaluasi sungguh-sungguh pelaksanaan Pileg 2014 di Hong Kong. "Jumlah buruh migran Indonesia (BMI) yang biasa libur di Victoria Park saja seharusnya melebihi surat suara yang masuk. Tiap hari Minggu saja, Victoria Park minimal dipenuhi 30.000-an BMI yang berlibur. Ini kok hasilnya nggak tembus 15.000!" papar Wulan yang juga Ketua DPC Istimewa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hong Kong.

Wulan yang didampingi Mia Kartika, ketua tim pemenangan PKB Hong Kong, menyampaikan kekecewaannya sebagai aspirasi yang mereka terima dari BMI Hong Kong di malam usai Pileg digelar, Ahad (30/4). Pileg 2014 di Hong Kong dipercepat guna menghindari situasi alam Hong Kong yang diprediksi kurang bersahabat bila digelar waktunya berbarengan Pileg di Indonesia.

Kekecewaan serupa disuarakan Koalisi Tenaga Kerja Indonesia-Hong Kong (Kotkiho). Menurut ketua Kotkiho Nur Halimah boleh saja KJRI Hong Kong merasa Pileg kali ini sukses jika dibandingkan keikutsertaan BMI pada Pileg 2009. "Namun, keyakinan itu harus dicermati, apakah Pileg 2014 bisa disebut sukses kalau yang nyoblos tak nyampai 15% dari DPTLN Hong Kong."

Di arena TPS, Ustad Abdul Muhaimin diskusi dengan para BMI di Hong Kong

Seharusnya, yakin Nur, kesuksesan Pileg boleh diumbar tatkala peran serta BMI dalam Pileg 2014 melebihi 50 persen. "Bahkan KPU menargetkan partispasi rakyat Indonesia sedikitnya 75 persen! Bagaimana bisa disebut sukses bila banyak BMI yang berhak memilih ternyata tidak bisa menggunakan haknya hanya karena hal sepele?"

Wulan dan Mia menduga ada upaya menghambat partisipasi BMI dalam Pileg kali ini. Mulai dari penetapan DPT hingga antre yang luar biasa saat pencoblosan hanya karena proses administrasi yang kurang siap. "Mulai dari sosialisasi yang minim hingga sistem drop box kertas suara yang sangat mungkin melahirkan kecurangan berikutnya."

Meskipun demikian, Wulan dan Mia tetap bangga menjadi bagian Indonesia di luar negeri yang masih diberi hak untuk memilih demi kemajuan Indonesia. "Sekalipun kami di luar negeri dengan nasib kerap tak difikirkan pemerintah Indonesia secara maksimal, kami tetap berusaha berbakti kepada Pertiwi."

Jalan menuju Victoria Park Hong Kong dipadati buruh migran Indonesia

Kebanggaan serupa disampaikan juga H. Abdul Muhaemin, ustadz asal Indonesia yang bekerja di Islamic Union of Hong Kong (IUHK). Ia menilai Pileg kali ini lebih sumringah. "Pertama, untuk pertama kalinya pemilihan umum negara lain boleh dilakukan di luar ruang oleh Pemerintah Hong Kong. Kedua, jumlah suara yang masuk melebihi capaian Pileg sebelumnya meskipun kampanye untuk golput di Hong Kong cukup gencar. Ketiga, berbagai pihak, khususnya organisasi BMI, telah menjalankan pendidikan politik yang luar biasa bagi sesama rakyat Indonesia maupun masyarakat Hong Kong."

Mengenai berbagai kekurangan yang terjadi, ustadz yang juga menjadi panitia pemilihan luar negeri (PPLN) Hong Kong ini berharap untuk semua pihak berlaku bijak dalam mengoreksi dan mengambil sikap atas Pileg 2014 di Hong Kong. "Mudah-mudahan, semua kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan Pileg tidak terjadi dalam pemilihan presiden Indonesia yang sebentar lagi akan tiba."

Tabulasi suara oleh PPLN Hong Kong, sampai malam 9 April 2014 atas sekira 6,500-an suara menempatkan PDI Perjuangan sebagai partai yang unggul dipilih BMI sebanyak  54.1 persen. Diikuti PKB 10.9 persen dan Partai Gerindra 6.8 persen. PPLN menargetkan  seluruh suara di Hong Kong selesai dihitung pada 17 April 2014. (LAMPUNG PEDULI)

PDIP Unggul di Toronto

Toronto, Teraslampung.com – Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) Toronto, Amerika Serikat, telah menyelenggarakan Penghitungan Suara Pemilu Calon Anggota Legislatif Tahun 2014 pada hari Rabu (9/04) bertempat  di TPSLN Toronto.

Rapat Penghitungan Suara dibuka oleh Ketua KPPSLN Toronto pada pukul 15.00 waktu setempat, diawali dengan pemeriksaan kotak suara yang berisi surat suara dan kunci kotak suara yang masih tersegel.

Selanjutnya dengan disaksikan oleh Konjen RI dan Staf KJRI Toronto serta perwakilan dari Partai Gerindra, Ketua KPPSLN membuka kotak suara tersebut.

Rapat Penghitungan Suara ditutup oleh Ketua KPPSLN pada pukul 19.15 waktu setempat dan selanjutnya menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara beserta lampirannya kepada Ketua PPLN Toronto.

Diinformasikan juga bahwa penghitungan suara hasil pemungutan suara melalui pos dan dropbox serta Rekapitulasi perolehan suara melalui TPS, Pos dan Dropboxakan dilaksanakan hari Sabtu, 12 April 2014 mulai pukul 11.00 waktu setempat. (Sumber: PPLN Toronto)

Hasil penghitungan suara di TPSLN Toronto sebagai berikut:

No	Perolehan Suara Partai & Caleg	Jumlah Suara
1.	Partai Nasdem	2
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	8
3.	Partai Kedailan Sejahtera	34
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	258
5.	Partai Golongan Karya	15
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	39
7.	Partai Demokrat	18
8.	Partai Amanat Nasional	14
9.	Partai Persatuan Pembangunan	6
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
14.	Partai Bulan Bintang	1
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1
Jumlah Seluruh Suara		406
Surat Suara Tidak Sah		7
TOTAL		413

Sumber: Kemlu

Kronologi Pelarangan Peliputan di PPLN Swiss

Menjelang penghitungan suara (Dok PPLN Swiss)

Tanggal 30  Maret 2014 saya wawancara ketua PPLN Swiss, Sdr Bambang Susetyo, tentang persiapan pemilu, sekaligus menyatakan akan mengadakan liputan saat coblosan langsung 5 April 2014.

Tanggal 31 Maret saya ditelpon Sdr Bambang Susetyo, menanyakan bagaimana rencana peliputan saya nanti. Apakah sebagai wartawan, pemantau, atau yang lain. Saya jawab, liputan saja, sebagai wartawan. “Kalau begitu kirimkan kartu identitas wartawan,” katanya.

Hari itu juga, tak sampai sejam saya kirimkan tiga kartu identitas saya sebagai wartawan via email, yakni kartu Koran Sindo, Kartu Co Media, kartu anggota serikat pekerja press Swiss, dan kartu IFJ, kartu wartawan internasional. Khusus yang terakhir ini, sudah kadaluarsa tahun 2010, tapi datanya masih valid, termasuk alamatnya, yang di Swiss sebenarnya  sangat dijaga kerahasiaannya.  Sedangkan kartu Seputar Indonesia dan Co Media, masih berlaku sampai sekarang.

Sampai hari H, yakni 5 April 2014,  tidak ada respon sama sekali dari panitia. Tidak ada penolakan, tidak ada larangan, tak ada apapun. Saya pun merasa apa yang saya kirim itu  cukup untuk syarat liputan. Lagi pula, selama ini, KBRI Bern sudah  sering mengundang saya untuk acara lain. Meskipun PPLN badan terpisah dari KBRI Bern, mayoritas anggota PPLN sudah saya kenal lama. Selama tak ada respon apapun dari PPLN, saya anggap tidak ada masaalah dengan peliputan itu.

Ketika saya datang ke TPS yang juga bertempat di KBRI Bern, saya disambut dengan baik, disalami, bahkan dibantu oleh  orang orang yang bekerja di KBRI Bern, karena kami sudah lama saling mengenal. Tapi ketika minta izin masuk ke TPS untuk memfoto pencoblosan, saya dilarang oleh Lina Schmidlin, salah satu panitia. Saya tanyakan alasannya, katanya dilarang KPU. Saya tanyakan ke ketua PPLN, disuruh menanyakan ke Lina Schmidlin. Hasilnya sama, saya dilarang mengambil gambar di TPS PPLN Bern. Saya tak tahu apa yang terjadi di dalam TPS, bagaimana situasi pencoblosan dan lain lain. Saya minta kepada Bambang Susetyo untuk bisa mendapatkan foto dari panitia.

Bambang Susetyo kemudian memanggil Arpan Ramadhani, yang saya lihat bertugas menjadi fotografer PPLN saat itu. Arpan menyanggupinya, dan saya kemudian meninggalkan TPS Bern karena memang dilarang meliput acara ini.
Sampai sore tagl 5 April, tidak ada foto yang dijanjikan. Saya pun mengirim artikel pemilihan umum   di Swiss tanpa foto panitia. Artikel ini saya tulis setelah wawancara dengan Bambang Susetyo sore harinya, melalui telepon, karena tak bisa liputan langsung ke TPS.

Krisna Diantha
Bern, Swiss

PPLN Swiss Larang Wartawan Meliput Pemilu

Surat suara yang dihitung didapatkan dari kotak suara yang tersegel dan tersimpan dengan baik di KBRI Bern yang dilengkapi dengan rekaman CCTV. (dok PPLN Swiss)

Bern—Pada saat media massa Indonesia beramai-ramai mengabarkan pemungutan suara pada Rabu (9/4/2014), namun ternyata sebagian wartawan Indonesia di luar negeri justru kesulitan saat hendak meliput pesta demokrasi lima tahunan ini.

Krisna Diantha, seorang warga Indonesia yang tinggal di Swiss, mengatakan para wartawan dilarang meliput pemungutan suara yang digelar di kantor kedutaan besar Indonesia di ibu kota Bern, tanpa alasan jelas.

Padahal, lanjut Krisna, semua persyaratan peliputan pemilu sudah dipenuhi termasuk mengirimkan kartu identitas dan kartu pers melalui surat elektronik.

 "Pertama hanya diminta kartu pers via email, sudah saya kirim tiga kartu pers, sekarang diminta surat penugasan dari kantor," ujar Krisna Diantha, yang juga adalah kontributor salah satu harian di Indonesia, Rabu (9/4/2014).

Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Swiss, Bambang Susetyo, tidak bisa menjelaskan berubah ubahnya aturan yang dikeluarkannya itu.

"Saya pribadi, tidak melarang, tapi kalau aturannya begitu, ya memang harus ditaati," katanya ketika dihubungi melalui ponselnya.

Ditanyakan aturan yang melarang peliputan pemilu, Bambang kebingungan. "Undang undang pers mungkin, tapi saya kurang begitu paham juga," katanya.

Namun, saat Krisna mencari kejelasan ke Ketua Pokja Luar Negeri KPU Wahid Supriyadi ternyata penjelasan yang diterima jauh bertolak belakang dengan penjelasan dari PPLN Swiss. Dengan tegas Wahid membantah adanya perintah yang melarang peliputan pemilu.

"Wah nggak betul itu, justru sangat baik kalau pemilu di LN (luar negeri) diliput media untuk transparansi, " kata Wahid lewat pesan singkatnya.

Pernyataan serupa juga disampaikan mantan anggota KPU, I Gusti Putu Artha. Dia menyayangkan sikap PPLN Bern yang mempersulit jurnalis melakukan tugasnya.

"Bahkan peraturan KPU no 26 Tahun 2013, memberikan ruang kepada pemantau, saksi, panwas untuk mendokumentasikan dokumen di PPS atau PPLN, ini bahaya kalau malah dipersulit," kata Putu Artha.

PPLN melaksanakan pemilu untuk pemilihan anggota DPRD DKI Jakarta pada 5 April lalu, sedangkan penghitungan suara pencoblosan langsung itu akan dilakukan Rabu 9 April mulai pukul 14.00 waktu setempat.

Sumber: Kompas