Seleksi Komisioner KPU: Sebagian Besar Anggota KPU Lampung Mendaftar

Siti Qodratin, Rama Pandu/Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG - Meskipun sering dikritik publik karena kinerjanya kurang bagus, sejumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung  dan KPU Kota/Kabupaten di Lampung masih berniat menjadi anggota KPU periode 2014-2019.

Ketua KPUD Lampung Nanang Trenggono, misalnya, mengaku dirinya merasa kapasitasnya masih dibutuhkan dalam melaksanakan proses demokrasi di Lampung.

"Saya merasa pikiran dan tenaga saya masih diperlukan di Lampung. Sedikit napak tilas, dulu saya melihat antagonisme politik di sini begitu kental. Itu terjadi karena ada yang salah dengan pola komunikasi politiknyayang kurang baik, kini lambat laun sudah mulai membaik makanya saya mau mendaftar lagi," kata Nanang (27/5).

Hal senada disampaikan komisioner lainnya Firman Seponada. Menurut Firman, komisioner yang baru sangat membutuhkan peran komisioner yang lama dalam melaksanakan tugas-tugas teknis lapangan.

Demikian disampaikan Handi Mulyaningsih. Dosen FISIP Unila itu mengaku  keberadaannya dikancah politik karena mandat aktivis perempuan dalam rangka mendukung 30 persen keterwakilan perempuan.

"Saya memenuhi syarat untuk jadi komisioner kembali dan saya akan mendaftar lagi," ujarnya.

Hingga Jumat lalu (25/5), data di panitia seleksi calon anggota KPU Lampung  tercatat ada  120 calon anggota KPUD telah mengambil berkas. Namun, hingga saat ini belum ada satu pun yang mengembalikan berkas

Komisioner KPU Kabupaten/Kota yang dipastikan akan mendaftar sebagai calon anggota KPU Lampung antara lain Ketua KPU Way Kanan Iskardo. P. Panggar dan Ketua KPU Kota Bandarlampung Fauzi Heri.

Inilah Lima Anggota Tim Seleksi KPU Lampung

JAKARTA, Teraslampung.com - Komisi Pemilihan Umum pada Jumat (16/5) telah membentuk Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU Provinsi Lampung periode 2014-2019. Lima anggota Timsel tersebut adalah Dra. Endang Sulastri, Titi Anggraeni, Dr.  Rudy Lukman, Prof. Dr. Yulianto, dan Dr. Wahyu Sasongko.

Kelima anggota tim seleksi tersebut diharapkan bisa memilih anggota baru KPU Lampung yang akan habis masa jabatannya pada Juni 2014 mendatang. Kelima timsel tersebut relatif sudah dikenal secara luas di Lampung.

Prof. Dr. Yulianto adalah mantan PD I Fisip Unila, Dr. Rudy merupakan dosen muda FH Unila yang meraih gelar doktornya di Jepang, sementara Dr. Wahyu Sasongko selain dikenal sebagai dosen FH Unila juga penggiat Gerakan Anti  Korupsi Indonesia (GERAK Indonesia) dan Lampung Parliament Watch (LPW).

Tim Seleksi KPU Lampung

Alumni UI Dukung KPU Gelar Pemilu Jurdil dan Berlegitimasi

R. Usman/Teraslampung

Jakarta, teraslampung.com--Pengurus Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) mendukung terselenggaranya Pemilu 2014 yang jujur, adil, dan dan memiliki legitimasi kuat. Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum ILUNI UI, Chandra Motik, di kantor KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (26/2).

Chandra Motik menyambangi kantor KPU  ILUNI Chandra Montik bersama pengurus lain.Di antaranya Montery Darwin, Rainer Daulay, Hani Cahyan, dan Taufik Bahaudin. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Kepala Sub. Bagian Pemberitaan dan Penerbitan KPU Kadar Setyawan, mewakili KPU. Mereka mengecam semua tindakan oleh siapapun, dalam bentuk gerakan yang ingin menggagalkan Pemilu.

“Kami berharap KPU sebagai penyelenggara pemilu bertindak netral, dan Pemilu 2014 menjadi pemilu yang bersih. Ini merupakan harga mati," ungkap Chandra Montik, saat membacakan pernyataan sikap ILUNI UI.

Pada akhir pertemuan Ketua Umum ILUNI UI menyerahkan lembar pernyataan dukungan yang telah dibubuhi tanda tangan kepada perwakilan KPU untuk dapat segera dilanjutkan kepada Pimpinan KPU.

Selain memberikan pernyataan dukungan, mereka pun memberikan beberapa poin usulan bagi KPU, yang kiranya dapat menjadi pertimbangan saat pelaksanaan pemilu mendatang. Beberapa poin usulan tersebut yakni  (1) Melibatkan semua anggota masyarakat dalam menjadi saksi perhitungan suara di setiap TPS, . Hasil perhitungan suara di semua TPS bisa difoto sebagai arsip dan pegangan masyarakat dan bukti otentik jika dibutuhkan.

3.KPU harus mempublikasikan di website resmi KPU semua hasil perhitungan suara di TPS yang ada di Indonesia.

4. Hasil perhitungan suara di tingkat yang lebih tinggi harus sama dengan hasil penjumlahan perhitungan suara di tingkat yang lebih rendah.

5. Jumlah pemilih dan surat suara juga harus dipublikasikan dengan jelas di website resmi KPU.
6. Partisipasi semua kelompok masyarakat untuk mengawasi proses perhitungan suara akan meningkatkan kepercayaan masyarakat akan hasil pemilu dan kami (ILUNI UI) yakin dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti tahapan Pemilu.