Seleksi Komisioner KPU: Sebagian Besar Anggota KPU Lampung Mendaftar

Siti Qodratin, Rama Pandu/Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG - Meskipun sering dikritik publik karena kinerjanya kurang bagus, sejumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung  dan KPU Kota/Kabupaten di Lampung masih berniat menjadi anggota KPU periode 2014-2019.

Ketua KPUD Lampung Nanang Trenggono, misalnya, mengaku dirinya merasa kapasitasnya masih dibutuhkan dalam melaksanakan proses demokrasi di Lampung.

"Saya merasa pikiran dan tenaga saya masih diperlukan di Lampung. Sedikit napak tilas, dulu saya melihat antagonisme politik di sini begitu kental. Itu terjadi karena ada yang salah dengan pola komunikasi politiknyayang kurang baik, kini lambat laun sudah mulai membaik makanya saya mau mendaftar lagi," kata Nanang (27/5).

Hal senada disampaikan komisioner lainnya Firman Seponada. Menurut Firman, komisioner yang baru sangat membutuhkan peran komisioner yang lama dalam melaksanakan tugas-tugas teknis lapangan.

Demikian disampaikan Handi Mulyaningsih. Dosen FISIP Unila itu mengaku  keberadaannya dikancah politik karena mandat aktivis perempuan dalam rangka mendukung 30 persen keterwakilan perempuan.

"Saya memenuhi syarat untuk jadi komisioner kembali dan saya akan mendaftar lagi," ujarnya.

Hingga Jumat lalu (25/5), data di panitia seleksi calon anggota KPU Lampung  tercatat ada  120 calon anggota KPUD telah mengambil berkas. Namun, hingga saat ini belum ada satu pun yang mengembalikan berkas

Komisioner KPU Kabupaten/Kota yang dipastikan akan mendaftar sebagai calon anggota KPU Lampung antara lain Ketua KPU Way Kanan Iskardo. P. Panggar dan Ketua KPU Kota Bandarlampung Fauzi Heri.

Komnas HAM: Manipulasi Jumlah Penduduk untuk Kepentingan Pilkada dan Pemekaran

Natalius Pigai (dok tabloidjubi.com)

Jakarta—Koordinaor Tim Pemantau Pemilu Komnas HAM, Natalius Pigai, kembali menegaskan adanya  penggelembungan jumlah penduduk di sejumlah provinsi di Indonesia sebagai modus untuk menambah jumlah kursi di parlemen daerah.

Selain bukti faktual dalam jumlah terjadi di Provinsi Papua, penggelembungan jumlah penduduk yang masuk dalam daftar pemilh tetap juga terjadi di beberapa provinsi di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Pigai mencotohkan di Provinsi Papua, berdasarkan sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Papua 2,8 juta  orang. Namun, dalam tempo hanya tiga tahun, pada 2013 jumlah penduduk Papua diklaim berjumlah sampai 4,2 juta orang.

“Itu pertumbuhan penduduk yang sangat aneh. Sangat mustahil dalam waktu tiga tahun terjadi pertambahan penduduk hingga jutaan. Padahal, rata-rata pertumbuhan penduduk di Indonesia termasuk Papua rata-rata per tahun maksimal dua persen,” kata Natalius Pigai, Kamis (17/.4).

Khusus di Papua kata Pigai, dirinya sudah menemukan korelasi antara penggelembungan jumlah penduduk dengan rencana pemekaran wiyalah.. Sebab, jumlah penduduk suatu wilayah  memang menjadi dasar dan prasyarat pemekaran daerah.

 “Manipulasi jumlah penduduk juga menjadi modus kepala daerah untuk mendapatk dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat,” kata Pigai.

Menurut Pigai, sejak 10 Maret 2014 hingga Apirl 2014 pihaknya sudah memantau 22 provinsi di Indonesia.Nantinya, kata dia, tidak ada satu pun provinsi di Indonesia yang luput dari pemantauan tim Komnas HAM.

Pigai menyayangkan sikap  Kemendagri yang tidak teliti sehingga maumengecek jumlah penduduk yang disodorkan oleh kepala daerah. “Seharusnya Kemendari melakukan pengecekan,” ujarnya.

Pigai mengatakan, penggelembungan jumlah penduduk juga sangat potensial dipakai untuk berbuat curang dalam pilkada.

“Itu nanti akan berkaitan dengan jumlah perolehan suara kandidat, Misalnya jumlah penduduk suati daerah riilnya sekitar 50 juta, kemudian jumlah penduduk yang dimanipulasi 100  juta. Sebanyak 50 persen suara sisa itu bsa dicoblos hasil kerjasama atau kongkalikong antara pejabat daerah, KPUD, KPPSD, itu sistemik itu," ujarnya.

Menurut Pigai, Komisi Pemilihan Umum pun memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan presiden sehingga penggelembungan jumlah penduduk itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pilpres. "Kalau KPU tidak melakukan perbaikan DPT, saya yakin akan terjadi sebuah kejahatan dan pelanggaran sistemik di Indonesia. Maka kami minta KPU tidak ada alasan lagi untuk menolak memperbaiki DPT,” tandasnya.

Baca Juga: Para Bupati di Papua Diduga Terlibat Pelanggaran Pemilu

Marah tak Bisa Mencoblos, TPS dan Sebuah Rumah Dibakar Massa

Jayapura, Teraslampjng.com—Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 dan sebuah rumah di Kotaraja, Jalan Silva Griya Kotaraja, Jayapura, dibakar massa, Kamis dinihari  (10/4). Diduga pembakaraan TPS dan rumah karena pelaku marah tak bisa mencoblos.

“Kemarin ada warga yang katanya mau mencoblos. Tetapi waktu datang ke TPS, petugas bilang sudah terlambat. Ia marah. Lalu dia datang lagi bersama teman-temannya lalu membakar TPS dan rumah,” kata warga yang tidak mau disebut namanya, Kamis (10/4).

Ernest Itaar, Ketua RW 01 Kelurahan Vim, mengatakan pembakaran TPS dan rumah dilakukan Kamis dinihari.Sebelumnya, kaya Ermnest, warga pembakara rumah tersebut cekcok dengan petugas pemutungan suara.

"Ternyata beberapa jam kemudian pelaku datang lagi ke lokasi TPS bersama kawan-kawannya. Mereka memukul anak pemilik rumah yang halaman digunakan sebagai TPS," kata Ernest.

“Saya pulang ke rumah karena ditelepon anak saya. Sampai di rumah, anak saya sudah dipukul. Saya  lihat anak saya sudah dalam keadaan babak belur dan berdarah-darah,” kata Alfrida Itaar, pemilik rumah korban amuk masa di Kotaraja, Jayapura, Kamis (10/4).

Rumah Alfrida kini habis dan tinggal puing-puing. Polres Jayapura sudah mengamankan sembilan pelaku yang diduga sedang mabuk saat mendatangi TPS. Mereka sudah ditetapkan sebegai tersangka.

Sumber: tabloitjubi.com

KPU Klaim Sudah Antisipasi Kecurangan Pemilu

Jakarta, teraslampung—Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan upaya peningkatan partisipasi pemilih dalam menyongsong Pemilu 2014, mulai  penyediaan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) online, penjaminan hak dan suara pemilih hingga penjaminan hasil pemilu.

“Ini merupakan arah baru manajemen Pemilu 2014 yang lebih baik,” ujar komisioner KPU RI, Sigit Pamungkas, dalam diskusi di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (3/4).

Arah baru manajemen pemilu yang dilakukan KPU, kata Sigit, di antaranya menjamin kualitas DPT dengan membagi data DPT kepada partai politik peserta pemilu.

“Dengan langkah itu berbagai kecurigaan tentang kemungkinan ‘operasi senyap’ melalui DPT dapat dideteksi. KPU juga telah menyediakan data online untuk pengecekan data pemilih,” beber Sigit.

KPU, lanjut Sigit, sangat menghargai suara pemilih. Karena itu KPU meminimalisasi suara tidak sah dengan beberapa kebijakan untuk menjamin hak dan suara pemilih.

“Dalam surat suara yang dikeluarkan oleh KPU terdapat micro-text, sehingga dapat dibedakan antara yang asli dan yang palsu,” ujar anggota KPU termuda itu.

Sedangkan bagi warga negara yang sudah terdaftar dalam DPT atau Daftar Pemilih Khusus (DPK), cukup membawa formulir C6 (surat pemberitahuan).

“Apabila formulir C-6 hilang dan belum dilaporkan atau belum menerima formulir tersebut, pemilih hanya perlu menunjukkan kartu identitas agar petugas KPPS dapat memeriksa nama tersebut dalam daftar pemilih,” sambungnya.

Sigit menambahkan, semua warga negara yang belum terdaftar dalam DPT atau DPK, maupun Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas diri. Sebagai contoh bagi perantau dapat dengan mudah mengurus surat pindah memilih dengan mengurusnya ke KPU Kabupaten/Kota tempat yang dituju.

“Kelonggaran “keabsahan suara” ini untuk menekan adanya potensi suara invalid,” tuturnya.

Dalam pemberian tanda coblos, KPU juga telah memberikan beberapa kebijakan, diantaranya selama tanda coblos masih dalam satu kolom partai politik atau mencoblos sebanyak satu kali atau lebih dalam satu kolom partai, suara itu masih dianggap sah.

Untuk menjamin hasil pemilu, terang Sigit, KPU telah membagi salinan formulir Model C, Model C1, lampiran Model C1 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada masing-masing Saksi Partai Poltik dan Saksi Calon Anggota DPD yang hadir dalam bentuk salinan yang ditulis tangan oleh Ketua KPPS atau Anggota KPPS sehingga dapat dibandingkan hasilnya dengan yang ada di TPS.

C1 Plano ditampilkan pada saat rekapitulasi di PPS. Formulir dan lampiran untuk penghitungan dan rekapitulasi suara tersebut berhologram, jika difotokopi hasilnya akan pecah. Hal tersebut dilakukan KPU guna menghindari aksi kecurangan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggungjawab. Selanjutnya akan dilakukan proses pemindaian (scanning) hasil sertifikat pemungutan suara di tiap TPS untuk diunggah melalui website KPU.

Sumber: kpu.go.id

Tokoh Pringsewu Ajak Masyarakat Jadi Pemilih Cerdas

Dialog Pemilih Cerdas di Pringsewu, Senin malam (31/3).

Adi Nur Pracoyo/Teraslampung.com

Pringsewu—Dinas Kesbang Pol Kabupaten Pringsewu, melalui Forum Pembaharuan Kebangsaan, mengadakan Dialog Pemilih Cerdas, Pendopo Kabupaten Priingsewu, Senin malam(31/3)  pukul 19.30 hingga 23.00 WIB.

Dialog kebangsaan dengan tema “Pemilih Cerdas Tanggung Jawab Siapa ?” itu  diikuti para caleg, baik dari DPR RI, DPRD Propinsi maupun caleg DPRD Kabupaten Pringsewu.

Dialog yang dibuka Bupati Pringsewu, H. Sujadi dan dimoderatori Drs. Wanawir, M.M. itu menghadirkan narasumber tokoh masyarakat Pringsewu Dr. Sugiri Syarif (mantan Sekjen KPK), Prof. Muhajir Utomo (mantan Rektor Unila), Prof. Sunarto (akademikus Unila) Ketua KPU Pringsewu, Ketua Panwas Pringsewu.

Dr. Sugiri Syarif dalam pemaparannya menegaskan warga Pringsewu tidak memilih caleg yang pernah korupsi. “Kalau Anda belum terlibat dalam pemberantan korupsi, mulai saat ini mari kita perangi korupsi,” kata Sugiri.

Sementara Profesor Muhajir Utomo  mengemukakan pemilih cerdas antara lain ditunjukkan dengan kritis terhadap caleg yang akan dipilih. “Kenalilah rekam jejak calon yang akan dipilih, mempunyai visi misi yang jelas apa tidak?” ujarnya.

Sedangkan Dr. Sunarto mengingatkan salah pilih dampaknya lima tahun ke depan. Pemilih yang cerdas, kata Sunarto, harus benar-benar berani mengawal program calon dan menagih janji saat caleg sudah duduk di lembaga legislatif.

“Kita harus cerdas dalam menentukan pilihan dan tidak memberikan suara begitu saja,” kata Sunarto.

Sunarto juga mengajak warga Pringsewu untuk tidak memberikan hak suaranya alias menjadi golongan putih (golput). “Jangan golput. Gokput itu bisa berarti golongan hitam karena tidak memilih dan tidak bertanggung jawab sebagai warga negara,” ujarnya. (AN Andoyo)

Gus Mus: Calon Pemimpin Harus Berani Tunjukkan Kehebatannya

Ahmad Asmu’i dan Mahbib/NU Online

K.H. Mustofa Bisri (dok Simbah Kakung)

Rembang—Ketika seseorang sudah berani maju berkompetisi menjadi pemimpin di negeri ini seyogianya ia tak menunjukkan kelemahannya dengan hanya menumpang tenar dan menjelekkan lawan. Mereka harus berani menunjukkan kehebatan diri.

Pejabat Rais Aam Pimpinan Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Ahmad Mustofa Bisri menegaskan hal tersebut, akhir pekan lalu, saat menerima kedatangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi yang telah diumumkan sebagai calon presiden dari PDI-P.

Selain itu, pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Tholibien Leteh, Rembang, Jawa Tengah, itu menuturkan, selama dua jam berbicara bersama Jokowi, dirinya hanya berbicara seputar Indonesia dan tidak lebih dari pada itu. Pesan yang ia sampaikan juga berlaku untuk semua calon pemimpin.

Kiai yang akrab disapa Gus Mus ini menegaskan, Nahdlatul Ulama (NU) tidak ikut pemilu, tetapi warga NU yang menjadi peserta pemilu. Hakikatnya NU merupakan Organisasi kemasyarakatan yang netral. Namun demikian, tambah Gus Mus, banyak para peserta pemilu yang dianggap kurang percaya diri sehingga masih mengenakan atribut NU, guna menarik simpati masyarakat.

Ulama yang juga merupakan sastrawan Indonesia ini menghimbau, Nahdliyin menggunakan hak suaranya dengan baik. Pasalnya, menurut Gus Mus, hak suara yang kita dapat merupakan amanah, yang akan menentukan nasib bangsa ke depan.

Sumber: NUOnline

Zulkifli Hasan Blusukan di Pasar Tradisional

Bandarlampung, Teraslampung.Com—Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan kembali blusukan  ke pasar tradisional di Bandarlampung, Minggu (23/3) pagi.

Zulkifli Hasan yang juga calon anggota legislatif menemui langsung masyatrakat untuk berkampanye bagi pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN) pada pemilu legistafif pada 9 April 2014.

Menhut Zulkifli Hasan mencalonkan diri untuk menuju gedung parlemen dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung 1. Kedatangan Zulkifli disambut  antusias para pengunjung dan pedagang pasar.

Selain menyapa dan berdialog dengan masyarakat di pasaar tradisional, Zulkifli Hasan juga ikut memborong dagangan berupa makanan, sayuran, dan buah-buahan kemudian dibagikan langsung kepada para pengunjung pasar.

Sekjen DPP PAN ini memilih cara kampanye simpatik ini agar dapat berdialog langsung dengan masyarakat.

Menurutnya, kampanye dengan pola ini akan lebih efektif untuk menyerap aspirasi dan menyampaikan program kerja kepada masyarakat.

“Secara nasional PAN menargetkan 60 suara di kursi parlmen,” katanya.

Dia menambahkan, PAN punya target perolehan suara di atas 10 persen untuk kursi parlmen di Propinisi Lampung.

Meski ia memilih kampanye dengan cara simpatik dan dialog, PAN tetap akan menggelar kampanye terbuka di Lampung pada 26 Maret 2014 mendatang.

Putihkan GOR Saburai, PKS Targetkan Masuk 3 Besar

Anis Matta kampanye di GOR Saburai Bandarlampung, Sabtu (22/3)

Mas Alina Arifin/Teraslampung.com

Bandarlampung—Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta 'mengguncang' Lampung dengan kampanyenya yang berapi-api di hadapan ribuan kader, caleg, dan simpatisan PKS di Gedung Olahraha Saburai, Bandarlampung, Sabtu sore (22/3).

Anis Matta mengobarkan semangat para caleg dan kader partai untuk memperjuangkan agar PKS bisa masuk ketiga besar dalam Pemilu 2014.

“Kita pasti bisa masuk ketiga besar dan kita akan merasakan rasa istana. Istana sudah pernah warna kuning, merah dan biru. Maka, kini saatnya warna putih masuk istana,” teriak Anis sambil meneriakkan takbir  “Allahu Akbar” beberapa kali.

Anis mengklaim, PKS berbeda dengan partai lain dalam soal kejujuran lawan kepalsuan. “Inilah yang ditunjukkan oleh para anggota legislatif dan eksekutif  dari PKS.  Keterkenalan juga tidak  ada pada diri mereka, karena lebih mengutamakan pencapaian dari pada popularitas,” kata Anis.

Anis kembali ‘membakar’ semangat para kader dan simpatisan PKS dengan beberapa jargon dan perumpamaan. “Oleh karena itu, PKS bermimpi akan mengubah Indonesia menjadi sepenggal Firdaus  di muka bumi ini. Contohnya saja seperti kita yang terus menerus minum air putih akan menyehatkan badan kita, tetapi kita sering diberi coca cola padahal tidak menyehatkan. Kita mengibaratkan seperti metaphora air putih dan Coca Cola,” kata Anis.

Kadrr dan simpatisan PKS

Menurut Anis, manusia Indonesia juga harus memiliki 3 hal yang penting : agama, kemakmuran (pengetahuan) dan ke-Indonesiaan (kesejahteraan). Indonesia juga harus memiliki kepemimpinan baru generasi muda, sebab apabila tidak maka akan terjadi jarak  antara rakyat dengan pemimpinnya.

“Sebab itu dengan tagline ‘Kobarkan semangat Indonesia  artinya PKS sekarang merangkul seluruh komponen masyarakat dengan beda agama, suku, dan ideologi. PKS setelah 15 tahun berkiprah bukan hanya wakil rakyat dari umat Islam saja tetapi juga wakil bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Anis mencontohkan saat ini ada empat gubernur di Indonesia yang berasal dari Partai PKS. Berarti mereka itu memimpin sekitar 60 juta penduduk Indonesia atau 25 persen dari total penduduk Indonesia (sekitar 300 juta penduduk).

Anis Matta juga meyakini  bahwa para caleg asal Lampung tahun ini dapat melenggang ke Senayan bisa lebih dari dua kursi. “Saya yakin tahun ini akan ada 4 wakil rakyat yang akan  menuju Senayan (DPR RI). Tetapi, paling tidak dapat mempertahan kan dua kursi seperti tahun 2004 dan 2009,” ujarnya dengan berapi-api.
Selain Presiden PKS Anis Matta,  Ketua DPW PKS  Lampung Gufron Azis Fuadi pun turut berkampanye.

Menurut Anis, berdasarkan survey pada Desember 2013 sampai Maret 2014 elektabilitas PKS sudah naik lagi seperti di tahun 2009.

Kampanye PKS di GOR Saburai diawali dengan menyanyikan lagu “Kobarkan Semangat Indonesia” oleh band anak muda Southul Qariah. Para kader, caleg maupun simpatisan partai mulai bersemangat turut menyanyikan lagu tersebut secara bersama-sama. Lagu tersebut berirama musik reggae. Ratusan anak muda yang berada di tribun seketika turut bernyanyi mengikuti irama. Setelah lagu tersebut selesai, panitia mulai membacakan susunan acara kampanye. Acara dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-quran dari qori Rizal Taufik.

Tak berapa lama kemudian, suasana kampanye riuh rendah  tata kala hadir Calon Gubernur yang diusung partai PKS Ridho Ficardo ke gedung tersebut. Para awak wartawan langsung berebut mengabadikan foto sang cagub. “Diserbu” jepretan kamera para pewarta, Ridho hanya tersenyum  simpul.

Jokowi Resmikan Posko Pemenangan PDIP di Bandarjaya

Isbedy Stiawan ZS/Teraslampung.com
,

Jokowi, Berlian Tihang, dan Mukhlis Basri di Posko Pemenangan di Bandarjaya, Lampung Tengah, Sabtu (22/3)

Teraslampung.com—Juru kampanye nasional (Jurkamnas) PDI-P Joko Widodo, yang juga Gubernur DKI Jakarta, dalam rangkaian kampanye untuk partainya di Provinsi Lampung, menyempatkan diri untuk meresmikan Posko Pemenangan PDIP di Bandarjaya, Lampung Tengah. Posko Pemenangan yang digagas simpatisannya, Sumarsono, dan menandatangani spanduk di posko tersebut, Sabtu (22/3).

Massa dan kader partai sengaja sudah menanti kedatangan Jokowi. Di Bandarjaya, Jokowi juga disambut simpatisan dan relawan. Calon presiden RI ini berbincang sejenak setelah penandatanganan spanduk Posko Pemenangan. Gubernur DKI yang biasa blusukan, juga dilakukan di Lampung. Di tengah perjalanan menuju Seputihraman, ia turun dari kendaraan untuk singgah di pasar tradisional di Kotagajah, Lampung Tengah.

Untuk pemilu legislatif (pileg) dan pilgub yang digelar pada 9 April 2014, Jokowi mengaku optimistis PDI-P dapat unggul dan memenangkan pemilu. “Saya yakin PDI-P memenangi pemilu, dan pilgub yang diusung PDI-P juga menang,” katanya.

Selain Jokowi, hadir juga Gubernur Jawa Tengah Gandjar Pranowo dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Seorya Respationo, ketua DPD PDI Lampung Barat Mukhlis Basri, cagub PDIP Berlian Tihang, ketua DPC PDIP Way Kanan Bustami Zaenuddin, caleg DPR RI dri PDIP Henry Yosodingrat, dan sejumlah caleg PDIP.

Kriteria Cawapres Jokowi Menurut Jokowi, untuk calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampinginya kelak hingga sekarang masih dibahas secara internal di partai. Terutama terkait kriteria menjadi pendamping dirinya.

“Sosok cawapres yang akan mendampingi nantinya akan diumumkan secara resmi setelah pembahasan telah final dilakukan partai pdi perjuangan,” ungkap Jokowi.

Menurut Joko Widodo, kriteria cawapres yang nantinya akan mendampinginya pada bursa pencalonan pada pemilihan presiden (pilpres) mendatang, hingga kini masih dalam pembahasan partai.

“Saat ini masih fokus untuk memenangkan PDI-P pada pemilu legisaltif mendatang,” katanya.

Sebelumnya, pada Jumat malam (21/3), di kediaman Calon Gubernur Lampung yang diusung PDI-P, Berlian Tihang, Jokowi mengajak para kader partai dan para simpatisan untuk bersama-sama bekerja keras mengamankan dan memenangkan di setiap masing-masing TPS untuk meraih kemenangan pada pemilu mendatang.

“Sebab, kunci kemenangan pemilu berada pada kekuatan di masing-masing TPS dari proses pemilihan hingga pengawalan perolehan suara,” kata Jokowi. Jokowi ke Lampung untuk menjadi juru kampanye di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabuapaten Tulangbawang, Sabtu (22/3) siang hingga sore.

Jokowi 'Sapu' Kotagajah Lampung Tengah

Oyos Saroso HN/Teraslampung.com

Jokowi di Pasar Kotagajah Lampung Tengah, Sabtu (22/3)

Lampung Tengah--Jokowi menjadi magnet kampanye terbuka PDIP di Lampung Tengah, Sabtu (22/3). Menurut jadwal, seharusnya Jokowi menjadi jurkam dalam kampanye PDIP di Lapangan Seputih Raman. Namun, saat sampai di perempapatan Kecamatan Kotagajah, Jokowi dan rombongan turun dari mobil untuk menyambangi Pasar Kotagajah.

Antusiasme warga tampak ketika Jokowi berjalan sekitar 300 meter dari perempatan Kotagajah,enuju pasar. Sepanjang jalan, warga berebut untu bersaalaman dan foto bersama. Warga breelomba menyorongkan kamera telepon genggam untuk bisa mengambil momen yang tepat. Ibu-ibu yang tidak membawa telepon genggam, tampak terlihat senang usai bisa menjabat tangan Jokowi.

"Tangannya halus. Wangi, Ini pasti jadi," kaa Dasih, 47' warga Kotagajah.

Ketika Jokowi membeli es di depan pasar, warga tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka berebut untuk mengambil gambar Jokowi sambil mejeng bareng. Begitu pula saat Jokowi maasuk ke warung bakso, ratusan warga menguntitnya. Jokowi terpaksa menikmati bakso dalam kondisi 'terdesak' karena warung sempit.

Seorang sumber teraslampung.com yang dikenal sangat dekat dengan Jokowi mengungkapkan Jokowi memang lebih memilih blusukan ke pasar dariipada kampanye dengan orasi di lapangan terbuka.Alasannya, blusukan ke pasar itu langsung bertemu dengan warga yang belum tentu selama ini sudah punya mendukung PDIP. Dengan blusukan ke pasar dan bertemu langsung dengan warga, bisa lebih terukur sejauh mana antusiasme warga.

"Jadi, istilahnya ini merupakan strategi untuk 'menyapu suara' yang mungkin selama ini masih mengambang. Kemungkinan besar mereka akan memilih PDIP karena faktor Jokowi," kata sumber tersebut.
Berita terkait: Warga Heboh Menyambut dan Berebut Jokowi

Warga Heboh Menyambut dan Berebut Jokowi

Mas Alina Arifin/Teraslampung.com

Warga memotret Jokowi (teraslampung/ferdi)

Bandarlampung—Kehebohan terjadi di Bandara Radin Inten II,Brant. Begitu pesawat Garuda mendarat, Jumat petang (21/3), pukul dan satu  per satu mulau keluar dari pesawat,ratusan warga yang berada ruang tunggu langsung berteriak-teriak,”Jokowi! Jokowi!”

Mereka menunjuk sosok Jokowi yang berjalan melenggang dengan menyeret sebuah kopor berwarna putih. Sore itu Jokowi memang menolak naik bus yang disiapkan bandara.Ia memilih berjalan kaki sepanjang sekitar dua ratusan meter. Rombongan jurnalis dari Jakarta harus tergopoh-gopoh mengikuti jalannya Jokowi.

Sambil berjalan dia menyalami beberapa petugas bandara bahkan menyempatkan waktu untuk foto bersama masyarakat di bandara. Jokowi juga tidak melewati pintu masuk VIP. Para penjemput yang sudah menunggu di ruang VIP pun harus putar haluan, menyambut kedatangan Jokowi di depan pintu biasa bagi masyarakat umum.

Kelimunan warga yang jumlahnya ratusan membuat para jurnalis lokal susah bergerak untuk sekadar mengambil gambar.Bahkan, ada dua jurnalis perempuan yang terjengkang, jatuh terduduk karena diseruduk seorang pria, tampaknya warga biasa, berpostur besar. Seorang jurnalis perempuan berambut pendek itu pun kemudian ditarik tangannya oleh Berlian Tihang untuk berdiri.

Hingga Jokowi menuju mobil penjemput, warga terus mengikuti Jokowi. Mereka ada yang ingin sekadar melihat Jokowi dari dekat, ada yang ingin memotret, ada pula yang ingin difoto bersama Jokowi.

Karena kedatangannya telat, jadwal Jokowi di Lampung pun diubah. Dari bandara ia tidak langsung menuju ke rumah mantan sekda Lampuung yang juga cagub Lampung dari PDIP, Berlian Tihang, tetapi menuju ke hotel.

Dalam perjalanan  menuju Bandarlampung, Jokowi berhenti sejenak untuk melaksanakan solatt Asar di Masjid Zannatun Nai’m di Candimas, Natar, Lampung Selatan. Warga sekitar yang mengetahui kedatangan beliau mulai berkerumun dan meminta foto bersama. Seorang perempaun paro baya menyalami Jokowi dan dan minta Jokowi mendoakan agar anaknya menjadi orang besar dan sukses seperti Jokowi.

Dalam perjalanan ke Bandarlampung, Jokowi kembali berhenti di Masjid Taqwa untuk solat Magrib. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke hotel. Jokowi hanya menaruh tas di hotel, kemudian melanjutkan perjalanan Pasar  Kangkung, Telukbetung Selatan. Jokowi ingin makan yang enak di pasar tradisional itu.

Di Pasar Kangkung, kehebohan kembali terjadi. Ratusan massa tiba-tiba datang.Mereka merangsek, mendekati Jokowi. Seorang pria, tukang ojek, berteriak "Hidup Jokowi! Jokowi presiden!,Masyarakat sejahtera!"

Jokowi memilih sendiri tempat untuk bersantap. Setelah berkeliling di jajaran warung tenda yang dikenal dengan Pasar Mambo, Jokowi akhirnya menemukan tempat yang dia anggap cocok: “Warung Alin”. Warung itu sangat sederhana. Warung tenda biasa dengan kain penutup yang sudah lusuh.

Massa terus berdatangan hanya ingin sekedar melihat capres yang biasanya ada di televisi saja. "Saya penasaran mau lihat Jokowi dari dekat. Kan selama ini kita cuma lihat di televisi saja," kata Iroh, 40,  warga sekitar Pasar Kangkung.

Dijadwalkan, hari ini Jokowi akan hadir di lokasi kampanye PDIP, yaitu di Seputih Raman, Lampung Tengah (pukul10.00 WIB) dan di di Kampung Tua Menggala Tulang Bawang (pukul 13.00 WIB).

Lihat Juga: Jokowi Kampanye di Seputih Raman dan Kampung Tua Menggala Lampung

Pelanggaran Pemilu Polri Hanya Tangani Pidana Umum

M. Zaenudin Lukman/Teraslampung.com

Kombes Puwo Cahyoko

Bandarlampung--Dalam memangangi pelanggaran pemilu 2014, baik pemilihan legislatif, pemilihan gubernur Lampung, maupun pemilihan presiden, Polri hanya bisa menangani pelanggaran pidana umumnya saja. Selain itu, Polri sifatnya hanya menunggu limpahan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"KPU, Bawaslu, Polri dan lain-lainnya masing-masing sudah ada tanggung jawabnya. Polri hanya pelanggaran yang ada pidananya," kata Kombes Pol Purwo Cahyoko, Direktur Reserse Kriminal Umum (Deireskrimum) Polda Lampung, di Mapolda Lampung, Jumat (21/3).

Menurut Purwo, hingga kini sudah empat kasus dugaan pelanggaran pemilu dan pilgub Lampung. Namun, kata dia, semuanya masih proses di Bawaslu, kasus tersebut diantaranya yang terjadi di Kabupaten  Pesawaran, Pringsewu dan Lampung Barat.

"Dari kasus yang ada,setelah dilakukan penelitian oleh Gadumdu  tidak semuanya terbukti. Hanya yang di Kabupaten Prinsewu yang termasuk pelanggaran pemilu. Sekarang kasusnya sudah ditangani Polres Tanggamus.Kalau  yang di Kabupaten Lampung Barat,sudah sidang.dengan putusan empat bulan dan masa percobaan lima bulan," kata dia.

Dijelaskannya, pengamanan pemilu sudah dilakukan dan sampai saat ini belum ada indikasi atau titik-titik rawan yang pecah. Pelanggaran yang sifatnya diluar tindak pidana seperti pengancaman, teror dan lain sebagainya, dan itu wewenangnya Bawaslu. Kalau Polri hanya menangani seputar keamanan dan tindak pidana umum.

"Kami tidak  bisa memproses peristiwa pelanggaran penegakan hukum, hanya menunggu dari Bawaslu. Karena Undang-Undangnya demikian, kecuali untuk tindak pidana umumnya Polri langsung bisa menangani,;" kata Purwo.

Sore Ini Jokowi Tiba di Lampung, Besok Kampanye di Seputih Raman dan Menggala

Joko Widodo

Bandarlampung, Teraslampung.com—Capres PDIP, Jokowi, sore ini (21/3) dijadwakan tiba di Lampung. Setiba di Bandara Radin Intan, pukul.15.20 WIB, Jokowi akan langsung menuju kediaman calon gubernur Lampung yang diusung PDIP,  Berlian Tihang, di Rajabasa, Bandarlampung.

Malam harinya, pada pukul 19.30, di rumah Berlian Tihang Jokowi akan bertemu dengan para kader dan simpatisan PDIP.

“Pertemuan di tempat Pak Berlian Tihang terbuka untuk umum. Siapa saja bisa hadir,”kata Sutino Sujadi, salah satu tim sukses pasangan Berlian Tihang-Mukhlis Basri.

Besok pagi hingga sore hari, Jokowi akan menjadi juru kampanye PDIP di dua lokasi, yakni di Seputih Raman, Lampung Tengah (pukul10.00 WIB) dan di di Kampung Tua Menggala Tulang Bawang (pukul 13.00 WIB).

Ketua DPD PDIP Lampung Barat, Mukhlis Basri, mengatakan kedatangan Jokowi sebagai juru kampanye diharapkan bisa mendongkrak suara PDIP dalam pemilu legislatif 2014. "Targetnya PDIP menang di Lampung," kata Mukhlis. (Lina)

KPU Lampung Sosialisasikan Pileg dan Pilgub

Mas Alina Arifin/Teraslampung.com

Firman Seponadaa

Bandarlampung—Anggota KPU Lampung Firman Seponada menyatakan, selama ini sosialisasi pemilihan umum sudah dilakukan oleh  relawan demokrasi. Sedangkan pemilihan gubernur lewat bantuan media melalui  countdown (hitung mundur). KPU Lampung berharap para penghubung (LO) cagub  untuk ikut menyosilisasikan  pilgub.

Menurut Firman, para relawan demokrasi  berasal dari kelompok perempuan dan ada dari kelompok mahasiswa sebagai pemilih pemula serta  kelompok keagamaan.  “Selama ini KPU memberikan mereka  pembekalan  untuk pemilu cerdas,” kata Firman, Kamis (20/3).

Firman mengatakan, berdasarkan kebijakan nasional,  kampanye pemilu legislatif mulai 16 maret sampai 5 April 2014. Sedangkan kampanye Pilgub hanya 13 hari, mulai 23 Maret  sampai 5 April 2014.

“Lokasi kampanye dibagi-bagi. Para caleg tidak boleh ‘beririsan’ atau bertabrakan jadwal dan tempat kampanye. Kampanye harus berdasarkan daerah pemilihan. Lokasinya ditentukan oleh KPU kabupaten/kota.  Sedangkan untuk Pilgub pada 23 Maret adalah penyampaian visi misi,” kata dia.

Firman mengakui  sampai saat ini berkampanye terbuka masih sepi. Firman mensinyalir hal itu disebabkan parpol tidak sanggup berkordinasi untuk menggelar rapat umum yang menggunakan dana cukup besar.

Berdasarkan data KPU, Dengan daerah pemilihan ada 77 secara nasional dan di Lampung ada 2 dengan basis kampanye adalah provinsi. Sepinya kampanye terbuka tidak hanya terjadi di Lampung, tetapi hampir di semua daerah di Indonesia. Para caleg memiliki langsung “blusukan” menemui masyarakat dari pintu ke pintu.

KPU Lampung menetapkan  Daftar Pemilih Tetap (DPT)   pemilih Pilgub dan Pileg  adalah 5 . 877.214 pemilih  pada 14 januari lalu. Selanjutnya KPU  akan melakukan  validasi ulang lagi tentang jumlah pemilih tersebut dalam waktu dekat.

"Insya Allah nanti malam (Kamis, 20/3) validasi DPT sudah selesai," kata Firman.

KPU Lampung Yakin Pilgub Lampung Bisa Bareng Pileg

Mas Alina Arifin/Teraslampung.com

Bandarlampung—Komisioner KPU Lampung Firman Seponada memastikan pesta demokrasi pemilihan gubernur Lampung dan Pemilu legislatif bisa digelar bersamaan pada 9 April 2014 mendatang.

“Saya pastikan pada 9 April akan digelar pesta demokrasi Pilgub dan Pileg dan hal ini baru pertama kali terjadi di dunia,” kata Firman optimistis, saat acara workshop Peliputan Pemilu 2014 untuk wartawan media cetak dan elektronik yang digelar oleh Dewan Pers, di Hotel Bukit Randu, Kamis (20/3).

Menurut Firman, sejauh ini dari segi tehnik masuk akal.  KPU Lampung memvalidasi formulir, amplop langsung dari perwakilan  pemenang tender. “Nanti malam KPU akan memvalidasi para cagub melalui LO  agar formulir bisa segera dicetak.  Besoknya (Jumat, 21/3) akan dikirim via email kepada pemenang tender PT Pura Barutama , Kudus untuk segera  dicetak.

Menurut Firman, perusahaan tersebut mampu mencetak 6 juta surat suara selama sehari. Kotak suara juga sudah mulai dibuat.

Selain itu juga simulasi telah dilakukan berkali-kali dengan 5 kotak suara yang nantinya  akan di letakkan pada setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara). Hal itu dengan asumsi  pesta demokrasi di gelar selama 8 sampai 9 jam dan perhitungan suara pada pukul 13.00 WIB.

Didiskualifikasi KPU, 18 Calon DPD Ajukan Gugatan ke Bawaslu

Bambang Satriaji/Teraslampumg.com

Jakarta--Sebanyak 18 caleg dari 35 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dididiskualifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), sudah mendaftarkan gugatan sengketa pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Di antara 18 orang tersebut, 9 di antaranya telah melenhkapi berkas dan diregistrasi Bawaslu.

Data di Posko Pendaftaran Bawaslu, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (20/03), menyebutkan, calon anggota DPD yang sudah mengajukan gugatan adalah Raymond F Sahetapy (Sulteng), Yakobus Kumis (Kalbar), Agustinus Clarus dan Zakarias (Kalbar), Kasmawati Basalamah (Sulsel), Arieston Dappa (NTT), Sudir Santoso (Jateng), Zainuddin T Aminullah (Sulteng) dan Taufiqurrahman (Sumsel).

Sementara 9 nama lainnya juga diketahui telah mendaftar, namun berkas-berkas yang disampaikan belum lengkap adalah Tgk Teuku Abdul Muthalib (Aceh), Erick Sitompul (Sumut), Ahmad Rusdi Arif (Banten),  Aleksius Armanjaya, Asyera Wondalero, dan Romanus Ndau (NTT), M Said (Kaltim), Kasmir (Sultra), dan  Theofilus Waimuri (Papua).

Anggota Bawaslu, Nasrullah, mengatakan masa pendaftaran sengketa pemilu terkait diskualifikasi terhadap peserta pemilu yang terlambat menyerahkan laporan awal penggunaan dana kampanye, secara resmi ditutup Rabu (19/03) tengah malam, pukul 24.00 WIB.

“Karena hingga 19 Maret pukul 24.00 hanya 18 orang calon DPD yang menyerahkan laporan awal penggunaan dana kampante, maka dipastikan dari 35 calon anggota DPD yang dicoret KPU, 17 nama resmi gugur, karena tidak menggunakan haknya menggugat ke Bawaslu,” kata Nasrullah.

Sementara itu, di Papua, satu calon anggota DPD yang tak diloloskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Deniel Butu, mengancam akan melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Daniel Butu mengatakan, meski KPU setempat telah menyatakan di media massa bahwa dirinya salah satu calon anggota DPD yang tak lolos, namun hingga kini belum ada surat resmi dari penyelenggaran Pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Saya dan teman-teman yang dinyatakan tak lolos sudah menyurat KPU Pusat dan Bawaslu pada  10 Maret lalu. Namun, hingga kini kami belum mendapat jawaban. Jadi, tidak etis kalau hanya bicara di media karena kami belum terima surat secara resmi. Kemungkinan kami akan laporkan ini ke DKPP,” kata Daniel, Senin (17/3), sebagaimana ditulis tabloidjubi.com.

Menurut Daniel, ia dinyatakan tak lolos karena terlambat memasukkan laporan dana kampanye ke KPU Papua. Padahal, dalam undangan resmi yang ditandatangani ketua KPU setempat, tak menyebutkan pukul berapa batas pengembalian laporan. Hanya menentukan tanggal.

“Pada 2 Maret lalu, saya sudah berada di KPU Papua 30 menit sebelum batas pengembalian. Namun, penghubung saya yang membawa laporan dana kampanye itu terlambat 30 menit karena ada urusan. Hanya saja dalam surat resmi KPU tidak disebutkan pukul berapa batas waktunya,” katanya.
Sebelumnya, KPU Papua menyatakan ada tiga calon anggota DPD RI yang tak lolos karena tidak melaporkan dana kampanye. Yakni, Daniel Butu, Theofilus Waimury, dan Dirk Dicky Romboirusi

“Mereka tak mematuhi UU Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 138 ayat 2 dan PKPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Laporan Dana Kampanye,” kata Ketua KPU Papua, Adam Arisoy dalam konferensi pers di Aula KPU Papua awal Maret lalu

Peneliti LIPI Siti Juhro: Para Caleg Itu Orang-Orang Nekat

Oyos Saroso HN/Teraslampung.com

Siti Juhro (tengah). Foto teraslampung/oshn

Bandarlampung--Jangan anggap remeh politik uang. Peringatan ini disampaikan peneliti LIPI, Prof. Dr. Siti Juhro,dalam acara penandatanganan Pakta Integritas yang difasilitasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), di Hotel Sahid Bandarlampung, .akhir pekan lalu.

Berbicara di hadapan puluhan caleg DPR RI dan caleg DPRD di Lampung, Siti Juhro menegaskan bahwa caleg yang melakukan politik uang berarti melakukan kekejaman. Sebab, caleg tersebut berarti telah membeli nasib rakyat dengan uang atau barang senilai yang telah diberikan kepada penerima money politic.

“Bayangkan, kalau rakyat diberi Rp 50 ribu kemudian itu akan menentukan nasibnya selama lima tahun ke depan. Bahkan, tidak hanya kejam. Itu menurut saya dosa,” ujar Juhro.

Juhro mengakui, rakyat sudah belajar banyak dari pengalaman. Janji-janji caleg selama ini, kata Juhro, membuat masyarakat bosan. Masyarakat menjadi skeptis dan apatis terhadap pemilu.

“Di sinilah letak pentingnya moral politik dimiliki para caleg. Moral politik dalam berdemokrasi sangatlah diperlukan dalam menjalankan sistem demokrasi yang telah mengarah ke arah parlementer. Dengan moral politik yang baik, caleg yang terpilih nanti dapat menghasilkan produk demokrasi yang berkualitas baik dan tidak merugikan publik,” kata Juhro.

Juhro mengaku kaget sekaligus gembira melihat antusiasme para caleg yang hadir dalam penandatanganan Pakta Integritas yang difasilitasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), di Hotel Sahid Bandarlampung, Jumat malam (14/4). Menurtut Juhro, para caleg yang mencalonkan diri dalam pemilu 2014 termasuk orang-orang nekat.

“Bagaimana tidak nekat? Sudah tahu lembaga parlemen itu selama ini menjadi sorotan publik dengan penilaian yang kita sama-sama sudah tahu (buruk). Tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu ini tetap mau mencalonkan diri menjadi wakil rakyat,” ujarnya.

Meski diselimuti rasa pesimisme, Sito Juhro berharap para caleg yang pada malam itu menandatangani Pakta Ingritas kelak kalau terpilih benar-benar bisa memenuhi harapan rakyat.

“Caleg yang bertarung hendaknya mereformasi birokrasi dan reformasi terhadap partai politik, sehingga partai politik tidak menjadi lembaga politik yang melindungi pelaku korupsi. Selanjutnya, caleg diharapkan menghayati fungsi reprseentasi parlementer yang menimbulkan kesadaran masyarakat dalam pesta demokrasi

Ketua Demokrat Yakin Papua tak Bisa Ditembus Jokowi

Lukas Enembe (dok JUBI)

Bambang Satriaji/Teraslampung.com

Jayapura—Ketua DPD Partai Demokrat yang juga Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe optimis, Partai Demokrat akan membirukan Papua dan menang pada Pemilu  9 April mendatang. Enembe mengaku tidak gentar dengan pencapresan Jokowi oleh DPP PDIP. Menurut Enembe, pencalonan Jokowi tidak akan mengubah konstelasi suara Partai Demokrat di Papua.

“Jokowi tidak akan mempengaruhi target suara kami di Papua. Papua sudah benar-benar biru,” kata Lukas, seusai pidato di Posko Pemenangan Pemilu Partai Demokrat di Batas Kota, Sentani Timur, Jayapura, Sabtu (16/3)

Menurut Lukas, ini (popularitas Jokowi) hanya permainan media dan itu sepenuhnya penilaian media. “Kerja Partai Demokrat di Papua, bukan dimulai dari hari ini. Demokrat sudah bekerja jauh-jauh hari. Kader-kader kami di daerah sudah siap untuk menangkan Demokrat. Dirinya mengklaim, kadernya adalah kader militan dan pekerja politik serta bukan kader yang tidur dan sudah puluhan tahun siap,” ujarnya

Enembe mengklaim di bawah kepemimpinannya, Papua maju. Di bidang kesehatan, dia mengaku sudah menjalankan program Kartu Papua Sehat (KPS) yang telah diluncurkan Januari lalu.

Pada Pemilu 2014 di Papua, Partai Demokrat menargetkan tujuh kursi untuk DPR RI, dua puluh kursi di DPR Papua dan dua ratus kursi untuk DPR Kota/Kabupaten untuk Pemilu Legislatif, 9 April 2014 mendatang.

Sumber: tabloidjubi.com

PAN Dorong Reformasi Agraria

Jakarta, teraslampung.com—Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong dilakukannya reformasi agraria. Alasannya status kepemilikan lahan antara yang kaya dan yang miskin sangat tidak adil. Bahkan rasio kesenjangan mencapai yang tertinggi di dunia.

“Kami sudah melihat adanya kesenjangan pemilikan lahan yang luar biasa senjang dengan rasio sekitar 0,7. Di luar Jawa malah lebih tinggi. Ini tergolong pada tingkat kesenjangan paling tinggi di dunia,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Didik J Rachbini di Jakarta, Senin (17/2).

Didik mengatakann banyak petani tuna tanah tetapi penguasaan tanah oleh pribadi dan perusahaan bisa mencapai ratusan ribu hektar. Karena itu tidak ada jalan lain harus reformasi agraria. Pemilik tanah perkebunan yang hak guna usaha (HGU nya habis sebagian dibeli oleh pemerintah dan disistribusikan kepada masyarakat pengusaha kecil terpilih yang mampu mengelola lahan kecil tapi produktif.

“Tanah-tanah absen yang tidak digarap lama dalam waktu tertentu diambil alih atau dibeli negara dan disistribusikan kepada petani,” kata Didik. (Dewira)

Empat Partai Peserta Pemilu 2014 Teramcam tak Lolos ke Parlemen

Jakarta, Teraslampung.com--Ini peringatan bagi partai-partai yang ikut Pemilu 2014. Hasil survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia (LSI), empat partai politik peserta Pemilu 2014 terancam tidak  lolos ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen. Keempat partai tersebut adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Menurut hasil survei LSI, elektabilitas PKS hanya 2,2 persen, Nasdem 2 persen, PBB 0,7 persen, dan PKPI 0,5 persen. Menurut LSI, survei itu dilakukan pada 6 Januari hingga 16 Januari 2014 dengan jumlah responden 1200 orang. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner.

Meski demikian, LSI mengaku ada tingkat kesalahan surveinya lebih kurang 2,9 persen. Selain itu, masih banyak pemilih yang belum menentukan pilihan, yakni mencapai 30,1 persen.

Namun, menurut peneliti LSI Adjie Alfarab, jika suara mereka yang belum menentukan pilihan dibagi secara proporsional ke 12 partai politik, maka hasilnya keempat partai tersebut juga tetap tidak lolos ke Parlemen. PKS hanya akan mendapatkan 3,15 persen, Nasdem 2,86 persen, PBB 1 persen, dan PKPI 0,72 persen.

Adjie menambahkan, jika bekerja keras, PKS dan Nasdem kemungkinan besar bisa melawati ambang batas Parlemen. PKS dinilai sebagai partai yang memiliki soliditas organisasi dan militansi kader yang kuat. Adapun Nasdem ditopang oleh pendanaan dan akses media yang besar. Jika kelebihan tersebut dimanfaatkan oleh masing-masing partai, maka ada harapan mereka lolos ke Parlemen.

"Meskipun waktu penyelenggaraan Pileg tinggal kurang lebih menyisakan dua bulan lagi, tapi masih ada harapan," ujar Adjie saat merilis hasil survei di Kantor LSI, di Jakarta, Minggu (2/2/2014) siang.

Namun, bagi PBB dan PKPI, menurut Adjie, sangat berat untuk lolos ke Parlemen periode 2014-2019. Selain perolehan suara yang masih jauh dari ambang batas, kedua partai ini dinilai tidak mempunyai modal yang cukup untuk menaikkan suara dalam waktu singkat.

Sumber: kompas.com