Perolehan Calon DPR RI di Lampung Selatan: Anang Prihantoro Ungguli Jajuli dan Aryodhia

Mas Alina Arifin/Teraslampung.com

Bandarlampung--Anang Prihantoro, anggota DPD RI asal Lampung yang kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2014,  menunjukkan 'keperkasaannya' di Lampung Selatan. Meski 'dikepung' dua jagoan yang sama-sama calon inkamben--masing-masing Ahmad Jajuli dan putra Gubernur Sjachroedin ZP, Aryodhia Febriansya--, tetapi Anang masih unggul dengan memperoleh 58.912.

Aryodhia mendapatkan suara 30.967, sementara Ahmad Jajuli memperoleh 36.726. Tiga calon inkamben tersebut diikuti Azis Adyas (29.125 suara), Syabirin Koenang (20.897), dan Ananda Tohpati (20.548.

Berikut Perolehan Suara Calon Anggota DPD RI asal Lampung di Daerah Pemilihan Lampung Selatan:

No	Nama	Jumlah Perolehan Suara
1	Ir. A. AZIS ADYAS, S.H.	29.125
2	H. ACHMAD SYABIRIN H. A KOENANG, S.H. M.H.	20.897
3	Ir. AGUSMAN EFFENDI	18.941
4	AHMAD FARMADI PUTRA, S.H.	19.152
5	H. AHMAD JAJULI, S.I.P., M.Si.	36.726
6	ANANDA TOHPATI.N. R,S.P.Si.	20.548
7	Ir. ANANG PRIHANTORO	58.912
8	Dr. H. ANDI SURYA	41.716
9	ARDIAN SAPUTRA, SH	16.381
10	ARIEF BUDI ATMOKO, S.T, M.T.	5.262
11	Ir. H. ARYODHIA FEBRIANSYA, S.H	30.967
12	H. ISMAIL ZULKARNAIN	11.744
13	ISWANDI, A.Md.	9.097
14	H. KHAIRUDIN GUSTAM, S.E.	6.176
15	MOH. YUSUF	4.169
16	MUHYIDIN THOHIR, S.Pd.I.	5.647
17	Ir.Hi. NUR ZAINI	6.011
18	RIDA BUDIYATI, S.Kom.	14.739
19	H. SM. HERLAMBANG,S.H.M.H.	7.311
20	Ir. SUHENDRA RATU PRAWIRA NEGARA	8.424
21	H. SUMINTO MARTONO,S.H.	3.635
22	KOLONEL (Purn.) H. SUNARDI, S.Sos, M.H.	8.671
23	SYARIF, S.H.	12.462
24	Hj. TUTI W. MALANO	16.839
25	Ir. WORO ARY WERDHANI	11.579
26	ZAINAL MA'ARIF	2.744
	JUMLAH SUARA SAH	427.876

Sumber: KPUD Lampung Selatan 

Gubernur Terpilih Lampung Harus Bisa Pimpin Gerakan Transparansi

Syailendra Arif/Teraslampung.com

ilustrasi

Bandarlampung—Gubernur Lampung terpilih dan para kepala daerah kabupaten/kota harus memimpin gerakan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yakni melalui penerapan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kata ketua Komisi Informasi Publik Lampung, Juniardi.

"Sebab dengan kultur birokrasi yang masih sangat kental dengan ketergantungan dengan pimpinannya membuat peran Gubernur sangat menentukan. Misalnya di DKI Jakarta, begitu transparannya penyelenggaraan pemerintahan di sana rapat-rapat pimpinan pun diupload di media sosial seperti youtube," ujar Ketua Komisi Informasi Lampung Juniardi, di Bandarlampung, Senin (14/4).

Menurut Juniardi, selama ini Lampung sangat terlambat bahkan jalan di tempat dalam implementasi keterbukaan informasi. Sudah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tapi sama sekali hampir tdk berfungsi. Belum melakukan klasifikasi informasi, apalagi pengecualian informasi melalui uji konsekuensi.

"Pemimpin daerah seharusnya juga menyadari bahwa tak ada ruginya menerapkan keterbukaan informasi. Yang utama adalah menjadi cara efektif mencegah korupsi. Efek lainnya, masyarakat mengetahui kinerja pimpinan daerah atau institusinya sehingga ini tercatat sbg track record yang baik ketika lima tahun lagi ingin menjabat," kata Juniardi.

Di Tanggamus, Membuat KTP Sehari Jadi

Kota Agung, Teraslampung.com--Untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanggamus menjamin pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan KTP hanya berlangsung satu jam.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Romas Yadi mengatakan lembaganya kini menerapkan program one hour service. Dengan program itu, warga yang ingin membuat KTP tidak perlu menunggu waktu berhari-hari untuk bisa memiliki KTP baru.

“Kami ingin menghapus anggapan masyarakat kalau membuat Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus berhari-hari dengan ketentuan bahwa  syaratnya masyarakat harus dating langsung dan membawa semua persyaratan lengkap,” kata Romas Yadi, Rabu (19/2).

Kabid  Kependedukan Kabupaten Tanggamus, Darma Setiawan, mengatakan persyaratan untuk membuat KK di Tanggamus sangat mudah. Antara lain: pemohon harus membawa kartu keluarga, mengisi blangko permohonan dari kepala pekon (desa) setempat, surat keterangan nikah atau foto copy buku nikah, fotokopi ijazah  pendidikan terakhir.

“Jika tidak ada tidak sekolah , buat keterangan tidak sekolah dari kepala pekon. Lalu fotokopi KK dari keluarga induk, baik dari  pihak laki-laki dan perempuan, kalau ada,”ujarnya.

Syarat pembuatan KTP pun sama. Bedanya, kata Darm, semua surat permohonan dari kepala pekon ditujukan juga untuk KTP. “Biaya pembuatan KK sebesar Rp 15 ribu, sedangkan untuk  KTP tetap gratis. Kalau ada masyarakat yang semua syaratnya lengkap, tapi tidak selesai satu jam atau di tarik pungutan lebih besar, silakan mengadu. Ini sudah berkomitmen untuk memberikan pelayanan cepat, ” ujarnya. (Hertanto)