Realisasi Pendapatan Negara Capai Rp 413,11 Triiliun

Dewi Ria Angela/Teraslampung.com

JAKARTA - Hingga 30 April 2014, realisasi belanja pemerintah  mencapai Rp 432,68 triliun atau 23,5% dari pagu APBN 2014. Sementara realisasi pendapatan dan hibah sudah mencapai Rp 413,11 triliun atau 24,8% dari pagu APBN. Pada periode yang sama 2013 lalu, realisasi belaja pemerintah mencapai 23,7% dari pagu APBN, sementara realisasi pendapatan mencapai 23,5% dari pagu APBN.

“Peningkatkan realisasi pendapatan pada kwartal pertama tahun 2014 ini disebabkan persentase realisasi penerimaan dari sektor pajak lebih tinggi 1,2%. Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih tinggi 2,2% dari persentase realisasi tahun lalu,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi dalam siaran persnya , baru-baru ini. .

Menurunnya realisasi belanja, menurut Yudi, karena persentase realisasi transfer ke daerah pada tahun ini lebih rendah 4,9%. “Di sisi lain, belanja pemerintah pusat tahun 2014 ini lebih tinggi 1,8% dari persentase realisasi tahun lalu,” ujarnya.

Yudi menjelaskan, pada periode Januari – April 2014 ini, terdapat defisit sebesar Rp 19,57%, sedangkan pada periode yang sama tahun lalu defisit mencapai Rp 38,99 triliun. “Penurunan defisit ini disebabkan adanya peningkatan dari sisi pendapatan dan hibah sebesar 1,3%, dan belanja yang berkurang sebesar 0,2% dari persentase realisasi belanja tahun lalu,” terang Yudi.

Yudi juga mengungkapkan, realisasi pembayaan hingga 30 April 2014 telah mencapai Rp 120,23 triliun atau 68,6% dari pagu APBN. Pada periode yang sama tahun lalu, menurut Yudi, realisasi pembiayaanbaru  mencapai 49,1% dari pagu APBN.

Menurut Yudi, hal itu karena tahun ini, kebijakan pembiayaan pemerintah bersifat front loading, dimana pembiayaan yang bersumber dari Surat Berharga Negara dilakukan pada awal tahun anggaran.

Riset IBR: Pemilu Lancar, Pebisnis Yakin Setahun ke Depan Ekonomi Indonesia Tetap Kuat

Dewi Ria Angela/Teraslampung.com

Sentra binis Mangga Dua Jakarta (ilustrasi) 

JAKARTA - Hasil riset terbaru Grant Thornton International Business Report (IBR) menyebutkan para pebisnis Indonesia yakin   terhadap  situasi  ekonomi dan  lingkungan bisnis  dalam kurun  waktu  12  bulan.

Para pebisnis Indonesia yakin setahun ke depan ekonomi Indonesia akan tetap  kuat dan positif. Salah satu penyebabnya adalah proses demokrasi di Indonesia pada Pemilu 9 April 2014 yang berlangsung aman dan lancar.

Menurut IBR, optimisme  di  kalangan  pebisnis  bertahan  pada  net  balance  78%  dari  triwulan sebelumnya, berada di atas rata-rata optimisme bisnis global, yaitu 44%.  Hal tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat sembilan di antara 45 negara yang disurvei pada triwulan pertama di tahun 2014.

“Indonesia berada di di belakang Irlandia (94%), Peru (94%), Uni Emirat Arab (94%), India (89%), Filipina (88%), Selandia Baru (88%), Inggris Raya (83%), dan Swiss (80%),” kata Maryati Lauw dari IBR, Kamis (5/6).

Maryati mengatakan, di  wilayah  ASEAN, optimisme bisnis terus bergerak naik selama empat triwulan  berturut-turut menuju  50%. “Indonesia tetap sebagai  negara  dengan  optimisme  tertinggi  kedua, mengungguli Vietnam (76%), Singapura (42%), Malaysia (4%), dan Thailand (-10%),” kata dia.

Keyakinan  itu, kata Maryati, didukung oleh  bukti-bukti   peningkatan   optimisme   terhadap   prospek pertumbuhan  bisnis  di  Indonesia. Ekspektasi  atas  pendapatan  meningkat  sekitar  6%,  net  balance 78% pada triwulan lalu menjadi 84% pada Q1 2014.  Peningkatan 6% juga dilaporkan terjadi pada ekspektasi atas ekspor, dari net balance 6% menjadi 12% pada kurun waktu yang sama.

“Ekspektasi atas  lapangan  pekerjaan  meningkat  sekitar  1%,  dari  net  balance  54%  menjadi  55%.    Sementara  ekspektasi atas profitabilitas bisnis meningkat sebesar 6%, dari net balance 70% menjadi 76%,” ujarnya.

Menurut Maryati, persentase bisnis di Indonesia yang menganggap kekurangan tenaga kerja ahli, tingkat permintaan yang minim, infrastruktur transportasi, ketidakpastian ekonomi, biaya energi yang meningkat, dan fluktuasi  nilai  tukar  sebagai  hambatan  besar  bagi  pertumbuhan  bisnis  telah  berkurang  secara signifikan, mengalami penurunan lebih dari 5% sejak triwulan yang lalu.

Johanna  Gani,  Managing  Partner  Grant  Thornton  Indonesia,  mengatakan data-data  yang  ada menunjukkan ekonomi  Indonesia  memberikan  respons  yang  positif  terhadap  dinamika lingkungan  bisnis yang  terjadi,  khususnya  pemilu  legislatif  yang  baru  saja  selesai  dan  pemilu presiden  yang  akan diselenggarakan  tidak  lama  lagi.  

“Pemilu  legislatif  yang  diselenggarakan  pada bulan  April  telah  berlangsung  dengan  lancar,  menciptakan  lingkungan  yang  relatif  stabil  bagi aktivitas  operasional  bisnis.    Hal  ini  memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan  optimisme  di kalangan pemilik bisnis Indonesia pada triwulan pertama 2014,” kata Johanna, di Jakarta, Kamis (5/6).

 Mengutip pernyataan Menteri Keuangan Indonesia Chatib Basri di The Jakarta Post,Johanna mengatakan bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan  ekonomi Indonesia  di  tahun  2014,  yang  diharapkan  akan  mencapai  angka  5.8%  hingga  6%.  

Sementara  Edimon  Ginting,  ekonom  Asian  Development  Bank,  berharap pemilu  akan  mendongkrak  kinerja  sektor  jasa,  dan  oleh  karenanya  juga  akan  menghasilkan  peningkatan pada sektor konsumsi.

Johanna Gani juga mengatakan para investor kembali mengarahkan perhatiannya pada Indonesia. Realisasi investasi,  baik  penanaman modal dalam  negeri  maupun  penanaman  modal  asing, telah  mencatatkan rekor baru pada Q1 2014.

" Realisasi investasi berada pada tingkatan Rp106.6 triliun  (sekitar 9.4 miliar dolar AS), dan meningkat sebesar 14.6% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun  2013. Penanaman  modal  asing  diperhitungkan  memiliki  proporsi  sebesar  52%  dari  total investasi yang ada,” kata Johanna.

Sementara Mahendra  Siregar,  Ketua  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  Indonesia,  mengatakan, pemilu yang berlangsung lancar telah membuat para investor memiliki tingkat keyakinan yang tinggi terhadap situasi serta stabilitas politik dan lingkungan ekonomi Indonesia.

“Realisasi investasi pada Q1  mengalami  pertumbuhan  yang  stabil  dan  menunjukkan  tren  yang meningkat  dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2013,” kata Mahendra.

Berikut data lengkap hasil riset IBR:

  Infografik Optimisme Pebisnis Indonesia_IBR2014_Q1 by Teraslampung

Gurihnya Rezeki Beternak Burung Puyuh

Supriyanto/Teraslampung.com

Beternak burung puyuh: tiap hari bisa panen. (teraslampung.com/Supriyanto)

Beternak burung puyuh saat ini bisa menjadi alternatif untuk menambah penghasilan dan ekonomi keluarga. Adalah Maryadi warga Adijaya Kecamatan Terbanggibesar Lamteng, dari usahanya yang semula hanya  coba-coba beternak burung puyuh itu, kini bisa meraup omzet jutaan rupiah setiap bulannya.

Alumni FKIP Universitas Lampung tahun 2003 ini merintis usaha beternak puyuh sejak tahun 1995 lalu. Ketertarikannya untuk membudidayakan burung puyuh, karena seringnya melihat pedagang asongan telur puyuh matang di terminal.  ”Saat itu saya masih kuliah, sering melihat pedagang asongan di terminal. Dalam hati saya berkata, telur puyuh bisa dikembangkan,”ungkap Maryadi.  

Dari usaha jerih payahnya, saat ini Maryadi telah memelihara 4.000 ekor burung puyuh petelur jenis Coturnix Japonica. Setiap hari dia bisa memanen telur puyuh sebanyak 35 Kg. Dalam 1 Kg telur puyuh terdapat antara 15 sampai 20 butir tergantung dari ukuran besar kecilnya telur. Telur tersebut dia jual seharga antara Rp22.000-Rp23.000 per Kg.

Telur-tulur burung puyuhnya kata Maryadi, untuk memenuhi pasar beberapa supermarket di Bandar Lampung. Maryadi menjamin kualitas telur burung puyuhnya mampu bertahan satu bulan tidak busuk, tidak mudah pecah, dengan ukuran telur cukup standar.

”Saya lebih suka menyuplai supermarket dan mini market, karena selain mudah dalam sistim pembayaran, saya juga bisa menjaga kualitas telur yang dijual,” katanya.

Walaupun pada awalnya Maryadi belum mengetahui teknik membudidayakan burung puyuh, dia mencoba beternak burung puyuh sebanyak 20 ekor hasil sortiran yang  dibelinya dari peternak puyuh. Ternyata burung yang sudah di apkir itu masih bisa bertelur. ”Saya berpikir sepertinya ini bisa dikembangkan, apalagi dengan bibit yang bagus pasti lebih produktif,” kata bapak empat anak ini.

Maryadi pun berusaha untuk menambah bibit yang lebih baik lagi. Dia membeli bibit burung puyuh yang baru menetas sebanyak 200 ekor pada peternak burung puyuh di Kampung Toto Katon, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah. ”Melihat saya membawa pulang anakan puyuh, orang tua saya pesimis, burung seperti ini kok dipelihara, kata ibu saya,”ujar Maryadi menirukan.

Mengetahui prosek bisnis telur puyuh cukup menjanjikan, Maryadi yang juga guru SMAN1 Terbanggibesar ini semakin yakin bisa mengembangkan budidaya puyuh yang lebih baik. Apalagi beternak sudah menjadi hobynya selama ini, baginya untuk beternak burung puyuh tidak ada masalah.

”Sepertinya hobi yang menghasilkan bagi saya, ya beternak burung puyuh ini, jadi gak ada masalah,” ujar pria kalahiran 1963 ini.

Dia mengaku tidak ada kendala dan dilakukannya sendiri. Setaip pagi sebelum berangkat kerja selain memungut telur, Maryadi juga memeriksa kondisi kandang, begitu juga pada juga pada sore hari sepulang sekolah  dia kembali mengontrol kandang. ”Burung-burung ini saya rawat sendiri tanpa dibantu pekerja, sepertinya tidak masuk akal, tapi itu yang saya lakukan,”katanya.

Agar burung tetap produksinya bagus, kata Maryadi, selain menggunakan pakan yang berkualitas, juga melakukan perawatan yang baik untuk meminimalisir kematian burung. Setiap dua hari sekali kandang harus dibersihkan dari kotoran puyuh, hal ini dilakukan agar lingkungan kandang tetap bersih dan burung tetap sehat. Sedang untuk meringankan dalam merawat burung, Maryadi menggunakan pakan jadi.”Setiap hari ada saja burung yang mati, akan tetapi bukan karena sakit, biasanya karena kebesaran telur saat burung bertelur,”katanya.

Kemampuannya memelihara burung puyuh, diperoleh dengan belajar sendiri. Awalnya hanya melihat-lihat di kandang peternak puyuh milik orang lain. Lalu dia mendalami sendiri teknis budidaya burung puyuh dengan membaca buku maupun dari internet. Maryadi mengaku selama tiga tahun melakukan berbagai experiment untuk mendapatkan telur dan bibit puyuh yang bagus.

 ”Saya pernah belajar ilmu genetika, saya mencoba terapkan ilmunya George Mandle, sementara orang lain belum tahu. Saya  bisa membuat varian  bibit puyuh hitam, coklat,  putih, dengan telur yang standar,”katanya.

Bagi peternak pemula, Maryadi menyarankan untuk beternak burung puyuh saat ini perlu keberanian dan berspekulasi. Jangan hanya membayangkan keuntungannya yang bakal di peroleh, tetaapi perlu juga dipikirkan teknik budidaya dan harga pakan yang saat ini terus pluktuasi, sedang harga telur burung puyuh rendah. ”Harus berani berspekulasi dan berhitung cermat agar bisa sukses, atau resiko gulung tikar,”tandasnya.  

Indonesia 10 Besar Ekonomi Dunia, Happy Ending Presiden SBY

Presiden SBY (ist)

JAKARTA, Teraslampung.com – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengakhiri masa jabatannya dengan happy ending di bidang ekonomi dan kesehatan. Selain sukses merestrukturisasi pola penanganan jaminan kesehatan masyarakat dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), ekonomi Indonesia kini juga membaik.

Berdasarkan laporan Bank Dunia,  dari sisi Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product/ GDP), saat ini Indonesia masuk ke dalam 10 negara ekonomi besar dunia berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja (purchasing power parity-red). Posisi inilah yang sangat berat untuk dipertahankan atau ditingkatkan presiden Indonesia pengganti SBY.

"Alhamdulillah akibat upaya dan kerja keras kita semua, World Bank telah memasukkan Indonesia ke dalam 10 ekonomi besar dunia," kata Presiden, melalui akun twitternya @SBYudhoyono,belum lama ini.

Presiden SBY mengatakan dari ukuran GDP (PPP) Indonesia menempati peringkat 10 dengan "share" 2,3% dari total GDP dunia. Raihan itu cukup membanggakan dan memberikan optimisme bagi Indonesia karena hal itu berarti Indonesia melampaui banyak negara.

“Sepuluh negara dengan ekonomi di dunia saat ini menurut Bank Dunia adalah Amerika Serikat, Tiongkok, India, Jepang, Jerman, Rusia, Brasil, Perancis, Inggris dan Indonesia,” kata Presiden.

Presiden mengharapkan capaian tersebut dapat menjadi modal bersama untuk meningkatkan kemampuan ekonomi nasional dan mendorong tercapainya bangsa yang lebih sejahtera.

Kaitan dengan presiden penggantinya, Presiden SBY berharap yang akan menggantikan dirinya kelak adalah sosok pekerja keras sehingga akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Jauh sebelum menempati posisi 10 besar ekonomi dunia, beberapa saat sebelum terjadi krisis moneter 1997-1998 Indonesia juga banyak disebut sebagai "Macan Ekonomi Asia". Namun, tak lama setelah kebanggaan itu didengung-dengungkan, perekonomian Indonesia terpuruk. Nilai rupiah jatuh. Krisis ekonomi terjadi. Kekacaun terjadi di beberapa tempat di Indonesia dan memaksa Presiden Soeharto segera pulang dari lawatannya di Mesir. Pada 21 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden RI. (B. Satriaji/Dewi Ria Angela)

Restrukturisasi Kredit Macet, OJK Pernah Tegur BTN

JAKARTA, Teraslampung.com - Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Irwan Lubis menyatakan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. pernah mendapatkan sanksi terkait ketidakberesan laporan keuangan.

Hal ini menyusul temuan OJK dan Bank Indonesia mengenai tidak terpenuhinya penetapan perhitungan kolektibilitas kredit macet yang direstrukturisasi. Meski begitu, menurut Irwan, istilah window dressing yang disebut-sebut belakangan tidak sesuai dengan kasus di BTN.

"Dalam kasus BTN lebih banyak kepada aspek tidak memenuhi penetapan kolektibilitas kredit restrukturisasi atau kredit macet yang direstrukturisasi tidak sesuai ketentuan. Penggunaan istilah window dressing itu tidak pas sebenarnya untuk case BTN ini. Kalau window dressing itu kan sengaja mengaburkan pencatatan dan laporan keuangan, sehingga berdampak serius terhadap kondisi keuangan bank," kata Irwan, di Jakarta, Minggu (4/5).

Berita Terkait: Kredit Macet: Kejati Panggil Mantan Kepala Cabang BTN Lampung


Dalam kasus BTN, kata Lubis, lebih dominan aspek tidak terpenuhinya penetapan kolektibilitas kredit restrukturisasi. “Kalaupun kredit macet itu direstrukturisasi, tetapi restrukturisasinya tidak sesuai ketentuan,” katanya.

Menurut Irwan, ketidakberesan laporan keuangan tersebut dilakukan dengan merestrukturisasi kredit macet kolektibilitas 5 menjadi lancar. Padahal, untuk menaikkan kolektibilitas, harus melewati kolektabilitas 4 atau 3 terlebih dahulu, atau masuk kolektibilitas diragukan atau kurang lancar.

“Hingga saat ini BTN masih terus membenahi laporan keuangannya dan juga terus diawasi OJK. Ke depan , apabila BTN akan melakukan restrukturisasi kredit macet harus memperoleh izin dari pimpinan regulator terkait.BI sudah mengambil tindakan tegas waktu itu,makanya direksi tidak lolos fit and proper testlagi waktu mau perpanjang. Dan kita di OJK meneruskan dan memastikan supervisorytersebut," kata dia.

Berdasarkan laporan keuangan BTN 2013 yang telah diaudit, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL)  net bank tersebut mencapai 3,04% dan NPL gross sebesar 4,05%, tertinggi di antara 3 BUMN lainnya, yakni NPL Bank Mandiri yang sebesar 0,58%, NPL BNI 0,5%, dan NPL BRI 0,34%.

Nilai kredit macet BTN juga terus membesar setiap tahun. Sejak 2009-2013, kredit macet yang masuk kolektibilitas 5 naik dari hanya Rp1,06 triliun (2009) menjadi Rp3,15 triliun. Terus naiknya nilai kredit macet di BTN menimbulkan kecurigaan bahwa beberapa pengembang, yang selama ini menolak ide akuisisi, justru merupakan pihak yang membuat kualitas kredit bank tersebut terus merosot.

Sampai 31 Maret 2014, BTN mencatatkan pertumbuhan yang melambat pada kuartal I/2014 yakni tumbuh 2% dari posisi Rp334 miliar menjadi Rp341 miliar. Padahal, pada periode yang sama tahun sebelumnya, perseroan mencatatkan pertumbuhan laba hingga 6,71% dari posisi Rp312,8 miliar.


Kaitan rencana rencana akuisisi BTN oleh Mandiri, Irwan mengatakan pihaknya mendukung jika akuisisi itu berdampak baik bagi Bank Mandiri dan Bank BTN. (Dewi Ria Angela)

Sri Mulyani Mengaku Didisak BI untuk Putuskan Status Bank Century

Dewi Ria Angela/Teraslampung.com

Sri Mulyani (dok Tempo)

Jakarta - Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dirinya didesak Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk memutuskan status Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik atau tidak, 21 November 2008 lalu.

Fakta itu diungkapkan Sri Mulyani saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (2/5/2014).

Sri Mulyani mengaku dalam rapat Komite Stabilisas Sistem Keuangan (KSSK) 21 November 2008, dirinya dihadapkan pada situasi dilematis. Utamanya ketika Dewan Gubernur Bank Indonesia mendesak dirinya agar segera menentukan sikap untuk menutup Bank Century atau menyelamatkan bank tersebut.

"Pada rapat tersebut BI minta saya buat keputusan pada hari itu juga," ungkap Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, meskipun dirinya sempat meminta waktu kepada pihak BI untuk mengambil keputusan, tetapi lembaga yang dipimpin Budiono (saat ini Wakil Presiden RI) hanya memberi waktu 4,5 jam untuk memutuskan status Bank Century.

“Status Bank Century harus diputuskan pada tanggal itu juga. BI mengatakan mereka tidak bisa lagi memberi FPJP, maka tanggal 21 Nopember 2008 itu harus ditentukan apakah ini ditutup atau tidak, atau ditetapkan berdampak sistemik," kata Sri Mulyani.

Didesak seperti itu, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan akhirnya memutuskan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Sebab itu, Bank Century pada akhirnya diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan nilai Penyertaan Modal Sementara (PMS) sebesar Rp632 miliar.

Pemberiaan PMS sebesar itu, kata Sri Mulyani, dimaksudkan agar rasio kecukupan modal (CAR) menjadi positif 8 persen. Selain itu, tambahnya, keputusan menyelamatkan Bank Century juga bertujuan untuk mencegah krisis moneter yang pernah melanda Indonesia.

"Malam itu dibutuhkan Rp632 miliar dengan pertimbangan mencegah sistem keuangan rusak yang nilainya Rp1.700 triliun. Sebagai pembuat kebijakan saya pertimbangkan keluarkan Rp632 miliar dengan sistem keuangan agar masyarakat tidak resah, seperti yang terjadi tahun 1997 dan 1998," katanya.

Sri Mulyani beralasan, dengan tidak menutup Bank Century maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak runtuh. Pasalnya, BI melaporkan kepadanya ada 16 bank bermasalah. Pemerintah, kata ia, tidak menginginkan Indonesia terjerat krisis moneter untuk kedua kalinya.

Jika Indonesia kembali mengalami krisis moneter, kata Sri Mulyani, kepercayaan masyarakat (terhadap pemerintah) mungkin akan runtuh.

Seperti diketahui, diduga memang ada skenario untuk memberikan PMS ke Bank Century. Skenario dimulai ketika rapat tanggal 16 Nopember 2008 yang dihadiri oleh Sri Mulyani (Menkeu/Ketua KSSK), Boediono, Miranda S Goeltom, Muliaman Hadad, Siti Fadjrijah, Fuad Rahmany, Noor Rachmat, Poltak L Tobing (LPS), Firdaus Djaelani (Kepala Eksekutif LPS) dan Suharno Eliandy (LPS).

Pada rapat tersebut, Firdaus Djaelani mengatakan bahwa biaya menutup Bank Century lebih rendah dibandingkan harus menyelamatkannya. Namun, Boediono mengatakan perhitungan Firdaus hanya berdasarkan aspek mikro saja, sehingga data tersebut diindahkan.

Sebaliknya, Dewan Gubernur BI (DG BI) memerintahkan Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) untuk menyiapkan konsep Analisis Dampak Sistemik (ADS) Bank Century untuk dipresentasikan dalam rapat KSSK tanggal 19 November 2008. Namun, ketika rapat dengan KSSK yang dipaparkan hanya gambaran umum kinerja perbankan di Indonesia. Sehingga, KSSK belum memutuskan Bank Century berdampak sistemik, sebagaimana diinginkan oleh BI.

Sejumlah ahli ekonomi-perbankan menduga BI memang memaksakan agar Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Buktinya, pada rapat DG BI 20 November 2008 diarahkan DPNP mempersiapkam kajian untuk mendukung alasan penetapan sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Untuk mewujudkan keinginan DG BI tersebut ditempuh berbagai macam cara. Termasuk, menggunakan pendekatan psikologi pasar atau masyarakat dalam analisa dalam sistemik Bank Century. Tujuannya adalah agar secara kuantitatif tidak terukur dampak sistemik tersebut oleh KSSK. Bahkan, memalsukan data untuk ditunjukan kepada KSSK guna mendukung argumen Bank Century layak dikatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik, yaitu menggunakan data tanggal 19 November 2008 dan dijadikan tanggal 20 November 2008.

Selain itu, menghilangkan kajian yang dilakukan yang dilakukan Halim Alamsyah dalam lampiran yang akan diserahkan ke KSSK dan LPS. Padahal, dari kajian tersebut dinyatakan Bank Century tidak berdampak sistemik. Penghilangan tersebut atas arahan terdakwa Budi Mulya dan Miranda. Serta, atas persetujuan seluruh anggota DG BI, termasuk Boediono.?

Pada rapat KSSK dengan KK 21 November 2008, sekitar pukul 04.30 WIB, yang dihadiri oleh Sri Mulyani selaku Ketua KSSK, Boediono selaku anggota KSSK, Raden Pardede selaku Sekretaris KSSK dan Arief Surjowidjojo selaku konsultan hukum, diputuskan bahwa Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Selanjutnya, meminta LPS melakukan penanganan terhadap bank tersebut.

Menkeu Chatib Basri: Kebijakan Fiskal Depkeu tak Terpengaruh Surat Edaran Presiden

Dewi Ria Angela/Teraslampung.com

M.Chatib Basri (dok)

Jakarta - Menteri Keuangan, M. Chatib Basri, mengatakan surat edaran Presiden yang melarang para menteri untuk mengeluarkan kebijakan strategis yang berdampak luas hingga Pemilu selesai tidak akan mengganggu kebijakan fiskal yang akan dikeluarkan Kementerian Keuangan.

“Dalam surat edaran itu yang dimaksud kalau kebijakannya punya dampak kontroversial. Rancangan kebijakan-kebijakan tersebut tetap digodok dan segera dikeluarkan untuk menjaga kesehatan fiskal Indonesia khususnya hingga akhir masa pemerintahan tahun ini dapat terwujud. Mestinya tidak ganggu kebijakan fiskal, kalau yang bagus pasti didukung,”  kata Chatib  Basri di Jakarta, Sabtu (26/4).

Menkeu mengatakan, salah satu kebijakan strategis Kementerian Keuangan yang dalam waktu dekat masuk paket kebijakan ekonomi jilid tiga antara lain revisi insentif keringanan pajak untuk sektor tertentu (tax allowance). Kebijakan lainnya yaitu, repatriasi keuntungan bagi perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Aturan itu akan dikeluarkan agar perusahaan itu tidak membawa keuntungan atas jasa yang dihasilkan Indonesia ke luar negeri.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melarang para menterinya atau kepala lembaga pemerintah mengambil kebijakan yang berdampak luas menjelang pemilihan presiden 2014.

Upaya itu  dilakukan untuk menghindari terganggunya stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan keamanan. Kebijakan strategis itu boleh diambil jika sudah dilaporkan ke Presiden atau Wakil Presiden terlebih dahulu.

“Jika sudah ada kebijakan yang telanjur ditempuh dan berpotensi menimbulkan kontroversi di masyarakat antara menteri dan kepala lembaga pemerintah terkait, saya kira harus memberikan penjelasan intensif kepada masyarakat sehingga perbedaan pandangan itu tidak berpotensi mengganggu ekonomi, politik, sosial, hukum, dan keamanan,” kata Dipo.

Dipo mengatakan imbauan tersebut telah disampaikan Presiden SBY dalam sidang kabinet 5 dan 16 Januari 2014. Hasil sidang kabinet itu, kemudian dibuatkan Surat Edaran Sekretaris Kabinet bernomor SE.05/Seskab/IV/2014 tertanggal 23 April 2014. Surat edarannya akan dikirim ke semua menteri dan kepala lembaga terkait.

“Jadi, nanti tidak ada lagi yang dapat meresahkan masyarakat termasuk karyawan dan buruh,” kata Dipo.

Surat edaran itu sebelumnya telah mengeliminasi desakan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang bersikukuh melanjutkan rencana akuisisi saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/BTN oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk,.

Hal itu dieliminasi karena sejumlah pemangku kepentingan (stakeholders) baik karyawan, nasabah dan politisi DPR mengecam aksi korporasi yang hanya disetujui Dahlan Iskan itu.

Pasar Masih Tunggu Pengumuman Cawapres Jokowi

Belum Jelasnya Cawapres Jokowi Pengaruhi Sentiman Pasar Bursa

Memantau pergerakan pasar uang (foto: Priyambodo/Kompas)

JAKARTA, Teraslampung.com – Joko Widodo (Jokowi) batal batal mengumumkan nama calon wakil presiden pendampingnya, Jumat sore ini (25/4). Ia masih harus menunggu kabar melalui telepon dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Nanti kalau sudah ditelepon Ibu Mega pasti langsung diumumkan. Kawan-kawan wartawan pasti dikasih tahu lebih dulu sebelum diumumkan ke publik,” kata Jokowi, di Jakarta, Jumat (25/4), saat meresmikan jembatan dan lapangan bola di taman Waduk Pluit Jakarta Utara.

Gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi calon presiden PDIP itu mengakui sudah  punya cawapres. Namun,  untuk mengumukanna kepada publik harus melalui mekanisme yang sama seperti saat dirinya diberi mandat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menjadi capres.

Jokowi mengatakan pola pengumuman cawapres yang bakal mendampingi dirinya nanti sama seperti dirinya diberi mandat sebagai capres PDIP. Saat itu (14 Maret 2014) Jokowi berada di rumah Si Pitung Marunda Jakarta Utara. Ketika itu Megawati melarang Jokowi ke luar kota, dia hanya boleh blusukan di Marunda.

Saat ini sejumlah nama disebut-sebut bakal mendampungi Jokowi sebagai cawapres Jokowi . Antara lain mantan wapres Jusuf Kalla, mantan Menhan dan mantan ketua MK Mahfud M.D., dan mantan KASAD Ryamizard Ryacudu. Beredar pula nama-nama tokoh perempuan  bakal mendapingi cawapres, seperti Sri Mulyani, Puan Maharani, dan mantan Mendag Rini S. Suwandi.

"Jadi nanti kaya dulu itu waktu deklarasi capres, nanti saya undang, saya beri tahu," katanya kepada wartawan yang terus mencecar nama cawapresnya saat meresmikan jembatan dan lapangan bola di taman Waduk Pluit Jakarta Utara, Jumat (25/4/2014

Sementara itu, hingga Jumat siang (25/4) pasar masing menunggu pengumuman cawapres Jokowi. Tabloid Kontan melansir  Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan penambahan sebanyak 18,88 poin di sesi I. Alhasil, posisi terakhir indeks saat ini adalah 4.909,96.

Sepinya sentimen regional membuat pelaku pasar kembali fokus pada sentimen dalam negeri. "Pelaku pasar masih sabar menunggu pengumuman cawapres capres Jokowi," tambah Satrio Utomo, Kepala Riset Universal Broker, sebagaimana halnya ditulis Kontan, Jumat (25/4).

Kondisi ini juga membuat pergerakan IHSG cenderung flat menurun dengan kisaran sempit, support 4.880 dan resistance 4.935. Sinyal negatif akan muncul jika indeks ditutup di bawah 4.880.

"Namun, jika indeks berhasil menembus resistance 4.935, kami tetap rekomendasikan sell on strength untuk posisi trading, terutama jika IHSG sudah mencapai kisaran 5.050-5.100," jelas Satrio.

William Surya Wijaya, analis Asjaya Indosurya Securites menambahkan, sentimen soal pengumuman cawapres yang bakal mendampingi capres membuat inflow yang masuk semakin deras, sehingga, secara teknikal IHSG akan menuju resistance 4.933 dan peluangnya lebih besar dika dibandingkan dengan tekanan yang bisa mendorong indeks hingga ke level support 4.886.

"Fase IHSG menuju pola uptrend kembali terjadi," pungkasnya. Saham ASII, PGAS, UNTR, UNVR, BBNI, BBCA, BBRI, BJTM, KAEF, dan TBIG menjadi saham rekomendasi William untuk sesi II. (Dewi Ria Angela, R. Usman)

Kasus Hadi Ournomo Bisa Penngaruhi BCA

JAKARTA, Teraslampung,com - Kasus Hadi Poernomo, mantan Dirjen Pajak, akan mempengaruhi saham Bank BCA. "Konferensi pers BCA siang ini juga menekan saham BCA untuk ke depannya," kata analis saham dan rupiah PT Investa Saran Mandiri, Kiswoyo Adi Joe, Selasa pagi, 22 April 2014.

Manajemen BCA pada Selasa siang berencana mengundang wartawan untuk menjelaskan kasus yang menimpa Hadi Poernomo, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. (Baca: Tersandung Skandal Pajak, Ini Reaksi Bos BCA.) Senin, 21 April 2014, KPK menetapkan Hadi sebagai tersangka karena diduga menyalahgunakan wewenangnya dalam penetapan pajak penghasilan (PPh) PT Bank Central Asia ketika menjabat Dirjen Pajak periode 2002-2004.

Menurut Kiswoyo, kasus tersebut bakal menjadi shock therapy bagi bank yang kini dimiliki Grup Djarum. Namun, kata dia, semua bergantung pada BCA sendiri, apakah memang kasus ini mau diungkit lagi atau tidak. Jika BCA terus melanjutkan kasus ini, tekanan pada harga saham BCA terus terjadi.

Sebaliknya, jika kasus ini hanya berhenti hingga sosok Hadi Purnomo, tekanan pada saham BCA tidak akan berbuntut panjang. Termasuk juga, ujar dia, jika BCA memutuskan untuk melanjutkan perkara kasus dugaan suap ini. (Baca: Kabulkan BCA, Hadi Poernomo Tolak BII dan Danamon)

Pada pembukaan Selasa pagi, 22 April 2014, saham BCA berada pada posisi harga Rp 11.200. Posisi ini sedikit naik dibandingkan penutupan saham BCA pada Senin sore. Seperti informasi yang terdapat pada laman website Pasardana.com, posisi penjualan saham BCA pada Senin sore ditutup dengan harga Rp 11.175. Pada penutupan kemarin, posisi harga saham mengalami penurunan sebesar 25 poin.

sumber: kompas

Jabatan Kepala Perwakilan BI Diserahterimakan

Mas Alina Arifin/Teraslampung.com

Bandarlampung--Jabatan Kepala perwakilan Bank Indonesia Cabang Lampung diserahterimakan dari Andang Setyobudi kepada Mahirsyah Emil Akbar. Serah-terima jabatan berdasarkan SK nomor 10/2/kep.BI/intern/2014 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Gubernur BI.

Dalam upacara serah terima jabatan kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung pada Jumat (14/3) di Bandarlampung, Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah meminta agar Mahirsyah Emil Akbar bisa meningkatkan peran kantor perwakilan Bank Indonesia dalam tiga hal. Yaitu program stabilisasi, mendorong pertumbuhan ekonoli, dan pemerataan ekonomi.

Halim juga mengapresiasi Pemda Lampung terutama pada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) karena berhasil mengendalikan inflasi Lampung di tahun 2013 sehingga laju inflasi sebesar 7,56 persen atau lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 8,38 persen.

Aset Terancam Diambil Alih PT AWS-CP Prima, Petambak Dipasena Ajukan Kasasi ke MA

Aset baru yang dibeli dari hasil tetesan keringat petambak pun terancam diambil alih jika PT CP Prima menmenangkan proses hukum. (Ist)

Bandarlampung, teraslampung.com—Meskipun konflik areal pertambakan Bumi Ditampak mereda, riak-riak konflik antara petambak dengan PT Aruna Wijaya Sakti/PT Proteina Prima (CP Prima) masih terjadi. Para petambak kini terancam akan asetnya akan hilang, menyusul dilakukannya langkah hukum oleh PT AWS/CP Prima berupa banding ke Pengadilan Tinggi Lampung atas putusan Pengadilan Negeri Tulangbawang.

Beberapa waktu yang lalu Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung, telah memutuskan menerima banding PT Aruna Wijaya Sakti (AWS) /PT Central Proteina Prima (CP Prima) dalam gugatan 400 Petambak Plasma pada 20 Desember 2013. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang terbagi dua dengan masing- masing 200 petambak sebagai Tergugat/Terbanding dalam Putusan dengan Nomor: 20/Pdt/2013/PT.TK jo.01/PDT.G/2012/PN.MGL dan Nomor 21/Pdt/2013/PT.TK jo. 04/PDT.G/2012/PN.MGL.


Masing-masing putusan dipimpin majelis hakim yang sama dengan komposisi berbeda, untuk Putusan dengan Nomor: 20/ Pdt/2013/PT.TK diketuai oleh H. Sulaiman, S.H. M.H. dengan anggota H. Antono Rustono, S.H., M.H. dan H. Budi Setyono, SH. MH. Sedangkan Putusan dengan Nomor 21/Pdt/2013/PT.TK diketuai oleh H. Budi Setyono, SH. MH. dengan hakim anggota H. Sulaiman, SH. MH. dan H. Antono Rustono, SH. MH. Kedua putusan PT Tangjungkarang tersebut dalamamar putusan yang sama menerima banding dari PTAWS/CPP dan membatalkan putusan tingkat pertama diPengadilan Negeri Menggala.

Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan dari PT. AWS/CPP dengan menyatakan Perjanjian Kemitraan Inti- Plasma adalah sah secara hukum. Juga menyatakan bahwa petambak telah melakukan wanprestasi dan Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma berakhir dan putus dengan segala konsekuensi dan akibat hukumnya. Majelis hakim telah menyatakan tergugat masing-masing dalam gugatan dibebani hutang total sebesar lebih dari Rp13 miliar (20/Pdt/2013/PT.TK) dan Rp13,8 miliar (21/Pdt/2013/PT.TK).

Jika tidak mampu membayar hutang,  masing-masing petambak maka PT. AWS/CPP berhak untuk menjual aset tambak udang milik petambak sebagai kompensasi hutang. Substansi putusan tidak memperhatikan keadilan dengan menolak eksepsi dari Tergugat/Terbanding tentang Gugatan yang tidak dapat dilakukan penggabungan menjadi satu gugatan.

Majelis Hakim Tinggi menyatakan bahwa terdapat satu hubungan hukum yang sama dari beberapa subjek hukum yang saling terikat dalam Perjanjian Kerjasama Inti Plasma antara PT. AWS dengan Petambak Udang.

Menanggapi putusan PT Lampung itu, Thowilun, Wakil Ketua Persatuan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW) Lampung, menilai Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah membuat keputusan yang mengancam kemandirian petambak. Padahal,kata dia, para petambak baru saja hidup secara mandiri setelah  PT. AWS/CP Prima hengkang.

Menurut Thowilun putusan PT Lampung mengancam keberlanjutan cerita bahagia tentang kemakmuran dan kesejahteraan petambak udang eks-Dipasena. Kemandirian petambak udang eks- Dipasena untuk berusaha budidaya udang dengan cara mandiri yang berbeda dengan hubungan inti-plasma yang memperbudak dapat berakhir jika putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berkekuatan hukum tetap.

Thowilun, mengatakan para petambak akan terus melawan segala macam bentuk penindasan dari CPP grup. Menurut Thowilun, tanpa bermitra dengan CP Prima, para petambak bisa hidup lebih baik.

"Pengadilan Negeri Menggala telah menyatakan bahwa CP Prima telah ingkar janji. Fakta itulah yang terjadi di lapangan. Seharusnya Pengadilan Tinggi Lampung melihat kondisi yang sebenarnya, jangan asal ambil keputusan" ujar Thowilun

Menurut Towilun pihaknya menyikapi putusan PT Lampung dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pernyataan kasasi yang dimasukkan oleh perwakilan petambak pada 5 maret 2014 lalu. (raditya/arie)

Baca juga: Tanpa PT CP Prima Petambak Dinasena Bisa Berproduksi

Inflasi Februari 1,10 Persen, Defisit Ekspor Lampung pada Januari Capai 129,1 juta dolar AS.

Mas Alina Arifin/Teraslampung.com

Pelabuhan Panjang, Bandarlampung (teras/oshn)

Bandarlampung— Badan Pusat Statistik Lampung merilis, nilai ekspor Lampung pada Januari 2014 lebih rendah dibanding impor Januari 2014. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan luar negeri Provinsi Lampung mengalami defisit mencapai 129,1 juta dolar AS.

“Nilai defisit ini merupakan awal yang kurang baik di tahun 2014. Selisihnya tinggi sekali sehingga kebijakan yang menaikkan ekspor atau menurunkan impor sebaiknya segera diterapkan,” kata Kepala BPS Lampung, Adhi Wiriana, Selasa (4/3).

Data BPS menyebutkan ekspor Lampung pada Januari 2014 didominasi oleh golongan barang Lemak & Minyak Hewani/Nabati Komoditinya (sebagian besar CPO) sekitar 36,77% dan Kopi, Teh dan Rempah – rempah 11,34%, sementara impor Lampung didominasi oleh impor migas (76,76%).

Sementara itu, inflasi Februari 2014 di Lampung berdasarkan tahun kalender (point to point) menurut Badan Pusat Statistik Lampung mencapai 1,10 persen, sementara inflasi year on year (yoy) pada Februari 2014 adalah sebesar 7,86 persen. Dari tujuh kelompok pengeluaran, enam di antaranya mengalami inflasi;  yaitu kelompok kesehatan naik 0,44 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga naik 0,39 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar naik 0,35 persen.

Selanjutnya kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau naik 0,11 persen; kelompok sandang naik 0,02 persen, kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan naik 0,02 persen, sedangkan kelompok bahan makanan pada Februari ini mengalami penurunan indeks atau deflasi sebesar 0,58 persen.

Tanpa PT CP Prima, Petambak Dipasena Bisa Berproduksi

Eskavator milik petambak P3UW

Mas Alina Arifin/Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG--Tiga tahun berpisah dengan PT CP Prima, masyarakat petambak di Bumi Dipasena, Tulangbawang kini mulai unjuk gigi. Mereka sudah melakukan budidaya udang secara mandiri. Untuk memperlancar proses produksi, Rabu (5/2/2014) para petambak itu membeli sebuah eskavator senilai Rp 2 miliar.

"Ini alat yang kami beli secara patungan. Dengan adanya eskavator kami berharap revitalisasi infrastruktur tambak berjalan lancar sehingga masyarakat di Kecamatan Rawajitu Timur  ini juga melanjutkan program revitalisasi areal  pertambakan udang terbesar di Asia Tenggara  itu  secara swadaya," Nafian Faiz, ketua Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW), Rabu (5/2/2014)

Nafian mengaku banyak orang yang  meragukan kemampuan para petambak di pesisir utara Lampung  itu untuk bisa mengelola areal pertambakan secara mandiri. Terutama setelah para petambak tidak bermitra dengan CP Prima. 

"Namun, hari ini para petambak  di Bumi Dipasena berusaha menunjukkan kemampuan mereka sebagai rakyat yang  mandiri dan bermartabat kepada khalayak di Lampung,  upaya tersebut mereka lakukan dengan membeli 1 unit eskavator senilai Rp2 miliar yang dananya murni hasil swadaya petambak," kata Nafian.

Nafian mengaku eskavator itu dibeli secara tunai, dari patungan uang para petambak anggota P3UW. Tiap petambak menyumbang Rp1.000 / kg hasil panen. 

nya saat panen, nantinya excavator ini yang akan memperbaiki bumi dipasena" ujar Nafian Faiz, ketua P3UW lampung.

Eskavator KOMATSU PC 200 yang diberangkatkan hari ini dari sebuah showrom di Bandarlampung menuju Kecamatan Rawajitu Timur itu akan disertai spanduk yang berisikan pesan bahwa sesungguhnya rakyat mampu mandiri dan hidup sebagai bangsa yang lebih bermartabat.

"Nantinya 1 unit eskavator itu akan dimanfaatkan memperbaiki infrastruktur tambak di areal pertambakan udang windu Bumi Dipasena, Rawajitu Timur, Tulangbawang. Tanpa bantuan CP Prima, kami bisa lebih baik," kata dia.

"Kini banyak perubahan di Dipasena. Jalan-jalan sudah diperbaiki oleh Pemkab Tulangbawang, sementara jembatan-jembatan beton yang dibangun secara swadaya oleh kawan-kawan petambak," kata Nafian.

Masa Depan Batik dan Ekonomi Kreatif akan Cerah

Presiden SBY dan Ibu Ani mengunjungi International Batik Centre (IBC) di Kecamatan Wiradesa, Pekalongan, Jateng, Rabu (5/2) pagi.

PEKALONGAN, teraslampung— Masa depan batik dan ekonomi kreatif di Indonesia akan cerah. Indikasinya, kontribusi ekonomi kreatif, termasuk batik, untuk mendukung perekonomian nasional dari tahun ke tahun terus meningkat, kata Presiden SBY saat mengunjungi saat mengunjungi International Batik Centre (IBC) di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (5/2) pagi.

“Batik sudah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia, terutama kelas menengah. Ini tentu saja peluang bagi usaha kerajinan batik sebagai bagian dari industri kreatif,” kata Presiden.
BIC Pekalongan diresmikan pada Oktober 2012 lalu. Di kompleks ini ada 200-an kios yang menjual kain batik maupun pakaian jadi berbahan batik. BIC bukan hanya tempat berjualan, melainkan juga workshop atau tempat perajin memproses batik, baik batik tulis maupun batik cap atau printing.

Presiden SBY mengatakan perkembangan batik di Indonesia tidak lepas dari masalah permintaan pasar dan pertumbuhan kelas menengah Indonesia.
“Tahun lalu jumlah kelas menengah sebanyak 50 juta, jumlah tersebut diperkirakan menjadi 135 juta pada tahun 2030. "Bisa dibayangkan mereka semua senang sekali membeli batik, karena itulah gaya hidup saat ini," ujar SBY.

Bersama Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono, Presiden SBY berkeliling pasar, menyaksikan proses pembuatan batik tulis oleh ibu-ibu perajin. Lalu Presiden, Ibu Ani, dan rombongan dari Jakarta didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Walikota Pekalongan Basyir Ahmad, dan Menparekraf Mari Elka Pangestu, Presiden SBY meninjau kios-kios.

Presiden meminta mereka terus menciptakan kreasi baru. "Saya titip kepada gubernur dan walikota untuk dengan tekun memimpin para perajin agar masa depan mereka makin bagus," Presiden menambahkan.

Peninjauan Presiden di IBC berlangsung sekitar 45 menit. Setelahnya, Presiden SBY dan Ibu Ani melanjutkan peninjauan ke Kampoeng Batik Kauman. Kampung ini ditinggali oleh para perajin batik dan menjadi salah satu ikon Pekalongan sebagai 'Kota Batik”.

Kehadiran Presiden dan Ibu Negara disambut antusias oleh para pedagang batik di IBC. Mereka berebut untuk bersalaman dan berfoto bersama Presiden dan Ibu Ani menggunakan telepon genggam.

"Saya beserta Ibu Negara, para menteri, dan gubernur senang sekali hari ini karena mendengar secara langsung apa yang dikreasikan oleh putra putri bangsa, utamanya Pekalongan," ujar Presiden SBY.

Masuk Masa Panen, Harga Gabah di Lampung Naik

BANDARLAMPUNG, teraslampung.com--Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung menyebutkan harga gabah di tingkat petani maupun penggilingan di Lampung pada Januari 2014 naik. Peningkatan rata-rata harga kelompok kualitas GKP di tingkat petani sebesar 6,34 persen dari Rp. 4.268,40 per kg menjadi Rp. 4.539,09 per kg, dan di tingkat penggilingan dengan kelompok kualitas yang sama, naik sebesar 6,35 persen dari Rp. 4.355,00 per kg menjadi Rp. 4.631,59 per kg.

Kenaikan harga gabah itu i disebabkan karena belum memasuki masa panen raya sehingga stok gabah berkurang.


BPS juga mencatat nilai ekspor Lampung pada Desember 2013 lebih tinggi dari nilai impor di bulan yang sama (Desember 2013). Hal ini menunjukkan bahwa neraca perdagangan luar negeri Provinsi Lampung mengalami surplus 105,4 juta dolar AS di Desember 2013.

Kondisi neraca November 2013 juga mengalami surplus 184,5 juta dolar AS. Ekspor Lampung periode Januari - Desember 2013 didominasi oleh golongan barang Lemak & Minyak Hewani/Nabati (dengan komoditi sebagian besar CPO) sekitar 35,57% dan Kopi, Teh, Rempah-rempah (dengan komoditi sebagian besar kopi dan lada hitam) sebesar 22,45%, sementara impor Lampung didominasi oleh impor migas (67,96%).

Di sisi lai, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung/Gabungan tercatat sebesar 102,30. NTP Provinsi Lampung Januari 2014 untuk masing-masing sub sektor tercatat sebesar 101,41 untuk Subsektor Padi & Palawija (NTP-P), 103,96 untuk Subsektor Hortikultura (NTP-H), 98,66 untuk Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-Pr), 107,90 untuk Subsektor Peternakan (NTP-Pt) dan 100,78 untuk Subsektor Perikanan (NTP-Pi). Sedangkan NTP Gabungan tercatat sebesar 102,30. (M. Aziz)

Sumber data: BPS Lampung, Februari 2014

Januari 2014 Inflasi di Metro Capai 2,79 Persen

Mas Alina/Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG--Kota Metro mengawali tahun 2014 Kota Metro dengan inflasi yang cukup tinggi, yaitu mencapai 2,79 Persen. Dari tujuh kelompok pengeluaran, lima kelompok pengeluaran memberikan andil dalam pembentukan inflasi di Kota Metro yaitu kelompok bahan makanan memberi andil inflasi sebesar 3,43 persen. Kelompok kesehatan dengan sumbangan inflasi 0,42 persen. Sementara kelompok sandang memberikan andil inlasi 0,22 persen.

Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar memberikan andil inflasi 0,19 persen serta kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan memberikan andil sebesar 0,06 persen. Sementara kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga menahan laju inflasi dengan memberikan andil deflasi masing-masing sebesar 0,01 persen. Perubahan harga pada lima kelompok pengeluaran tersebut menyebabkan terjadinya inflasi di Kota Metro sebesar 2,79 persen

Pada Januari 2014, Kota Bandar Lampung mengalami inflasi sebesar 0,74 persen. Lima kelompok pengeluaran memberikan andil dalam pembentukan inflasi di Kota Bandar Lampung yaitu kelompok bahan makanan yang memberikan andil sebesar 0,39 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,25 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,04 persen; kelompok sandang sebesar 0,03 persen, kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen. Sedangkan kelompok kesehatan dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga, pada Januari ini tidak memberikan andil.

Sementara itu Indeks Harga Konstan (IHK) Gabungan Provinsi Lampung pada Januari 2014  naik  dari 110,72 pada Desember 2013 menjadi 111,90 pada Januari 2014. Dengan begitu, terjadi inflasi sebesar 1,07 persen. Berdasarkan penghitungan inflasi tahun kalender (point to point) Januari 2014 adalah sebesar 1,07 persen dan inflasi year on year (yoy) adalah sebesar 8,64 persen.

Dari tujuh kelompok pengeluaran, enam di antaranya mengalami inflasi. Yaitu kelompok bahan makanan yang naik sebesar 2,61 persen; kelompok kesehatan naik 1,05 persen; kelompok sandang naik 1,02 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar naik 0,92 persen; kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan naik 0,23 persen; dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau naik 0,16 persen.

Sedangkan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga, pada Januari ini mengalami penurunan indeks atau deflasi sebesar 0,01 persen. Dari dua kota pementauan di Lampung Januari 2014, seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi Metro sebesar 2,79 persen, lebih tinggi dibanding inflasi Bandar Lampung yang sebesar 0,74 persen.

Sumber: BPS Lampung

Saham PGN Terjun Bebas, Pertamina Dianggap Bersalah

Dewi Ria Angela/Teraslampung.com

JAKARTA -- Harga saham PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang berkode PGAS terjun bebas. Saham milik perusaaan pelat merah itu terus merosot sejak bergulirnya isu akuisisi itu pada Oktober tahun lalu, yakni dari Rp 5.450 kini menjadi dalam kisaran Rp 4.700 pada. PT Pertamina dan Kemeneg BUMN dituding sebagai pihak paling bersalah dalam kasus anjloknya harga saham PT PGN itu.

Drajad Wibowo, ekonom dari Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), mengatakan kedua lembaga itu bersalah karena mengeluarkan isu akuisisi PGN dengan PT Pertamina (Persero) atau PT Pertagas.

“Padahal, akuisisi tersebut belum solid argumen mengenai biaya dan manfaatnya. Yang salah adalah pemerintah sendiri, terutama Pertamina dan Kementerian BUMN. Mengapa isu se-sensitif ini sampai muncul? Di sisi lain, benefit dan cost dari akuisisi tersebut tidak solid argumennya. Saya yakin ada penggorengan saham," kata ekonom yang juga politikus dari PAN itu, Senin (27/1).

Drajad meyakini, di tengah-tengah merosotnya harga saham PT PGN ada pihak yang ambil untung. Namun, kata dia, sangat sulit membuktikan pihak mana saya yang mengambil keuntungan tersebut.

"Biasanya kalau ada isu akuisisi, harga terdorong naik. Ini malah turun. Sepertinya ada penumpang gelap yang belum punya saham PGAS, lalu mau ambil murah, nanti menjelang akuisisi, baru harga naik," ujarnya.

Akibat penurunan saham sejak Oktober itu, negara menderita kerugian sekitar Rp 15 triliun.

Pada pertengahan Januari lalu (16/1/2014) Menteri BUMN memberi sinyal PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Gas (Pertagas) kemungkinan besar akan mengakuisisi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGAS) menyusul terjadinya kisruh berkepanjangan antara dua BUMN tersebut.

Ketika itu Dahlan Iskan menyatakan dua opsi bisa diajukan untuk merealisasikan aksi korporasi kedua perusahaan pelat merah itu, yaitu dua tahap dan satu tahap. Jika dua tahap, kata Dahlan, tahap pertama Perusahaan Gas Negara (PGN) membeli Pertagas. Setelah itu, Pertamina akan membeli PGN. Sementara jika satu tahap, menurut Dahlan, Pertamina akan langsung membeli PGN.

“Pilihan itu tergantung hasil kajian. Yang dipilih tentu yang terbaik dan berisiko kecil,” kata Dahlan.

Dahlan mengaku belum memutuskan hasil apa pun terkait dengan isu yang sedang ramai itu. Apalagi, baru-baru ini beredar risalah rapat yang berlangsung di Kantor Pusat Pertamina, 7 Januari 2014 lalu.

Dahlan mengatakan  berbagai pemangku berkepentingan telah melakukan beberapa kali rapat koordinasi terkait dengan aksi korporasi itu. Rapat pertama dilakukan melalui grup Blackberry Messenger. Setelah itu, rapat kedua dihadiri para eselon I Kementerian BUMN serta jajaran direksi/komisaris Pertamina dan PGN pada 30 Desember 2013.

Rapat ketiga, kata Dahlan,digelar di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, pada 7 Januari 2014 lalu, tanpa dihadiri direksi PGN.

“Setelah itu, kami akan menggelar rapat lagi dengan direksi PGN tanpa direksi Pertamina beberapa hari ke depan. Lalu, kesepakatan baru akan diambil,” tuturnya.

Dahlam menambahkan 'kisruh' kedua perusahaan negara itu juga akan dibantu oleh PT Danareksa Sekuritas dan PT Bahana Securities, untuk mengkaji opsi terbaik dan menghitung valuasi saham, termasuk bila PGN positif diakuisisi Pertamina. Dahlan menegaskan hal itu bukan merger.

“Kalau merger kan, salah satu perusahaan akan hilang. Ini tidak. Tidak ada perusahaan yang hilang. Jadi, tidak masalah,”  ujarnya.

Proyek Investasi MP3EI 2014 Ditargetkan Rp 2.000 Triliun

Mas Alina Arifin/Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG--Proyek investasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp2.000 triliun.  Hal tersebut meningkat jika dibandingkan investasi pada tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp500 triliun.

Proyek investasi senilai Rp2.000 triliun tersebut akan dicek satu persatu untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan. Sejumlah hambatan utama proses realisasinya menurutnya terkait dengan tumpang tindih lahan kehutanan dengan izin usaha pertambangan, pembebasan lahan, serta penundaan finansial.

Sejak diluncurkan pada tanggal 27 Mei 2011 hingga Juli 2013 total nilai investasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) telah mencapai Rp647,462 triliun.

Dari keseluruhan laporan tim menunjukkan bahwa tolal investasi untuk sector rill dan infrastruktur diluar SDM IPTEK adalah Rp647,462 triliun yang terdiri atas koridor enam koridor.

Berdasarkan data Kementerian Perekonomian total proyek MP3EI yang telah groundbreaking sampai Juli 2013 sebanyak  240 proyek dengan nilai investasi Rp647,462 triliun. Dimana 94 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp364,458 triliun berasal dari sektor rill dan 146 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp283,004 triliun.

Investasi Rp647,462 triliun itu berasal  dari empat investor yakni BUMN dengan total  proyek 60 dan nilai investasi Rp173,368 triliun, Swasta dengan total proyek 69 dan nilai investasi  Rp231,881 triliun, pemerintah dengan total proyek 79 dan nilai investasi Rp99,086 miliar dan campuran dengan total proyek 32 dengan nilai investasi Rp143,126 triliun.

Sementara bila berdasarkan sektor, BUMN masih tetap tertinggi investasi di sector infrastruktur dimana investasi BUMN sebesar Rp100,561 triliun dengan 31 proyek.  Disusul investasi pemerintah sebesar Rp9,908 triliun dengan 79 proyek, dan swasta sebesar Rp14,066 triliun dengan 8 proyek.

Pihak swasta umunya lebih membagun yang berkaitan dengan sektor riil.  Pada sektor rill pihak swasta investasinya mencapai Rp217,815 triliun dengan 61 proyek sementara BUMN investasinya sebesar Rp72,807 triliun dengan investasi 29 proyek. (Setkab/DBS)

Program Gagah, Penuntasan Kemiskinan Payah

Anak kampung nelayan Gudang Agen, Bandarlampung membantu orang tuanya bekerja.

Oyos Saroso HN/Teraslampung

BANDARLAMPUNG, --Program yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Lampung memang acap mentereng dan gagah. Dana yang mengucur untuk tiap program pun sering sangat besar. Tapi soal hasil, ya nanti dulu.

Warga Lampung tidak bisa terlalu berharap jumlah APBD Lampung yang terus menggelembung tiap tahunnya lalu otomatis bisa menekan angka kemiskinan dengan cepat. Kemiskinan  tetap saja menjadi 'hantu' dan kerap menimbulkan polemik. Tak jarang, Gubernur Sjachroedin ZP atau bawahannya akan marah kalau Lampung disebut sebagai provinsi termiskin ketiga di Pulau Sumatera setelah Aceh dan Bengkulu.

Contoh judul mentereng adalah program Pemprov Lampung 2013. Pada 2013 Pemerintah Provinsi menetapkan tujuh prioritas pembangunan. Yaitu: pertama, memperkuat daya dukung infrastruktur dan pengelolaan energi. Dua, revitalisasi pertanian melalui  sinergi penguatan sistem hulu sampai hilir. Tiga, meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan.  

Empat, pemantapan penyiapan dan pengelolaan serta pengawasan ketenagakerjaan. Lima,  pengembangan industri, perdagangan, jasa  dan pariwisata. Enam, pemantapan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan penanggulangan bencana. Tujuh, pemantapan kerjasama dan reformasi  birokrasi. Untuk menyukseskan program itu, Pemprov  Lampung didukung dana APBD 2013 sebesar Rp 4,4 Triliun.

Sayangnya, tidak begitu menggembirakan. Dalam tempo enam  bulan (Maret—September 2013) bisa mengurangi jumlah penduduk sekitar 28, 8 ribu penduduk. Angka 28 ribu,8 bukanlah karangan belaka, tetapi hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).  Bahkan,

Menurut BPS, berdasarkan  hasil  survei  terbaru  (September 2013) diketahui  angka  kemiskinan  Lampung  sebesar  14,39  persen  atau  sebanyak 1.134,28 ribu jiwa. Pada Maret 2013 angka kemiskinan Provinsi Lampung masih 14,86 persen atau 1.136,06 ribu jiwa. Dengan kata lain, selama periode Maret 2013–September 2013 jumlah terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin sekitar 28,8 ribu jiwa atau 0,47 persen. Sementara pada periode yang sama pada tahun sebelumnya (September 2012,) BPS Lampung mencatat jumlah penduduk miskin tercatat 1,22 juta atau sekitar 15,65% dari total penduduk.

Angka kemiskinan Lampung  September  2013  ini  masih  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  angka  nasional  yang  sebesar  11,47 persen. Penurunan angka kemiskinan  yang dialami Provinsi Lampung  merupakan lanjutan dari tren yang terjadi sejak 2007 dengan rata-rata penurunan angka kemiskinan pertahun sekitar 1,05 persen.

Soal penurunan jumlah penduduk miskin di Lampung pada 2013, BPS menyebutkan hal itu sejalan dengan tren perkembangan tingkat kemiskinan pada tingkat nasional tetapi dengan tingkat kecepatan penurunan yang lebih cepat di Provinsi Lampung.

Berdasarkan  daerah  tempat  tinggal,  penduduk  miskin  terkonsentrasi  di  perdesaan  dengan  tingkat kemiskinan sebesar 15,62 persen. Cukup jauh terpaut dengan kemiskinan di perkotaan yang 10,89 persen.

Dari sisi jumlah penduduk miskin juga terdapat beda yang signifikan yakni 222,75 ribu jiwa di perkotaan dengan 911,53 ribu jiwa di daerah perdesaan. 

Penurunan  tingkat  kemiskinan  selama  periode  Maret  2012-September  2012,  lebih  signifikan terjadi di daerah urban (perkotaan) yang berkurang  0,70 persen (10,26 ribu jiwa), sedangkan di daerah rural (perdesaan)  mengalami  penurunan  0,38  persen  (18,52  ribu  jiwa).  Berarti  pada  periode  ini  laju peningkatan kesejahteraan penduduk miskin lebih cepat terjadi di perkotaan dibanding di perdesaan.

Sumber: Pemprov Lampung, BPS Lampung

Neraca Perdagangan Logam dan Mineral RI Akan Surplus pada 2016

JAKARTA, teraslampung.com--Menteri Keuangan M Chatib Basri memastikan neraca perdagangan logam dan mineral Indonesia bisa kembali surplus, paling tidak pada tahun ketiga setelah pemberlakukan aturan ekspor mineral pada awal tahun ini.

Optimisme akan terjadinya surplus neraca perdagangan secara signfikan ini, menurut Chatib, karena tidak ada lagi ekspor mineral yang tanpa melalui proses pengolahan. Hal tersebut akan mendorong kinerja ekspor berkat nilai ekspor produk mineral yang memiliki nilai tambah tinggi.

Chatib mengakui kebijakan larangan ekspor mineral mentah atau ketentuan ekspor mineral dengan kadar pengolahan dan pemurnian tertentu itu, akan berdampak pada penurunan penerimaan negara dan neraca perdagangan. Namun, Menkeu yakin penurunan tersebut sifatnya hanya jangka pendek dalam kurun waktu sekitar setahun, sepanjang 2014 ini.

Menurut Chatub anpa adanya ekspor mineral sama sekali, potensi kehilangan penerimaan dari sektor ini mencapai Rp10 triliun. Namun, dengan adanya PP dan Permen ESDM yang mengatur tentang kadar pengolahan dan pemurnian mineral yang bisa tetap diekspor, potensi kehilangan penerimaan tersebut menjadi jauh berkurang.

"Dalam hal ini, mineral mentah yang tidak diproses tidak boleh diberlakukan [ekspor], dan nilainya di statistik perdagangan sekitar US$5,2 miliar di 2014. Sedangkan yang diproses sekitar US$4,1 miliar," kata Chatib di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (13/1).

"Dengan demikian potensi defisit neraca perdagangan bisa semakin ditekan.Apalagi, kalau dikenakan bea keluar sehingga ekspor mineral yang diproses pada tahun kedua akan naik dari 4 miliar dolar AS menjadi 9 miliar dolar AS.  Pada tahun ketiga neraca perdagangan kita akan punya surplus karena mineral yang diproses makin lama volumenya akan makin besar," ujar Chatib.

"Itu sebabnya saya bilang kebijakan ini memukul kita di dalam short-term di 2014. Kalau kita bicara 2015, mungkin masih ada sedikit defisit. Tapi kalau 2016-2017 yang terjadi justru surplus," tambahnya.

Sumber: Ipotnews