Akuat Supriyanto*
 |
| Ilustrasi (Blonty) |
PDI Perjuangan harus berhati-hati dengan ranjau-ranjau politik pasca-Pileg. Hasil survei yang mengkilat dan pemberitaan media yang gencar mengenai Jokowi membuat Moncong Putih bak gadis seksi yang dilirik sana-sini. Banyak tokoh yang kesengsem dan ‘super-ngebet’ menjadi pendamping Jokowi dalam Pemilihan Presiden. Mereka bak laki-laki kenes yang berjungkir-balik melakukan akrobat politik. Ada yang memakai corong mantan Ketua MPR, pemusik rock, atau politisi partai lain. Ada yang pakai acara seminar, bedah buku, maupun orasi di depan massa.
Kelihatan bahwa urat malu sebagian tokoh tersebut sudah putus. Misalnya, ada tokoh yang sebelumnya menyerang Jokowi sebagai capres yang didanai konglomerat hitam, tetapi terus saja ngarep dot com berduet dengan Jokowi. Yang paling kelihatan vulgar tentu saja Jusuf Kalla. Strategi komunikasi yang dipakai menonjolkan third party advocacy, seolah-olah pihak ketiga yang mengusulkan ia tampil jadi Cawapres.
Rentetan peristiwa dukung mendukung yang berdekatan membuat rekayasa opini itu nyata sebagai permainan terencana. Setelah “masuk” melalui pengurus-pengurus PKB dari Indonesia Bagian Timur, JK juga “masuk” melalui pengurus PDI Perjuangan Irian Jaya Barat. Deklarasi sepihak “JK Cawapres “ dimulai dari Manokwari beberapa hari lalu.
Seperti telah mendapatkan komando, kelompok yang menamakan dirinya sebagai relawan Jokowi-JK pun muncul. Logo bergambar Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalan lingkatan dengan tag ‘Indonesia Hebat’ bertebaran di sosial media. Kelompok itu berani mengambil langkah “offside” karena bahkan Pemilu Legislatif belum dilakukan.
Pembicaraan mengenai Cawapres Jokowi secara matang tentu baru akan dilakukan setelah Ibu Megawati merasa yakin dengan hasil quick-count atau tren penghitungan suara. Karena itu, deklarasi dan pembentukan relawan Jokowi-JK dapat dibaca sebagai tekanan terbuka terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan.
Barangkali, JK atau pendukungnya berkaca dari penetapan Jokowi sebagai Capres PDI Perjuangan. Tekanan publik melalui aktifitas beragam kelompok dukungan serta pembentukan opini yang masif di media –tentu dengan persuasi sebagain kalangan internal PDI Perjuangan -- berhasil meluluhkan hati Ibu Mega hingga bersedia mencapreskan Jokowi. Tetapi, apakah skenario yang sama akan berhasil dilakukan Daeng Kalla? Jawabanya adalah: belum tentu.
Jika PDI Perjuangan mendapatkan minimal 20 persen, akan terkesan naif jika partai tersebut masih merasa perlu mencari sosok Cawapres dari luar. Apalagi, hasil survei menunjukkan elektabilitas Jokowi di atas angin dan bahkan memiliki kans menang satu putaran. Bahkan, siapapun yang dipasangkan sebagai Cawapres Jokowi tidak menambah elektabilitas alias hanya mendompleng belaka.
Dalam posisi demikian, mengapa masih perlu Cawapres dari luar? PDI Perjuangan tentu tidak kekurangan tokoh internal yang mampu menjadi Wapres sekaligus menjadi dirijen politik yang menghubungkan kabinet dengan lingkaran parpol. Peran Wapres seperti itu penting karena Jokowi bukanlah politisi alami serta bukan pejabat kuat di partainya.
Bahwa PDI Perjuangan perlu koalisi, itu jelas. PDI Perjuangan memerlukan mitra untuk membentuk pemerintahan yang lebih kuat dan menghindari goncangan politik dari parlemen. Namun, koalisi luas tidak harus dibentuk sebelum Pilpres karena hal tersebut hanya akan menaikkan posisi tawar partai-partai lain dalam pembentukan kabinet. Lebih baik, partai-partai tersebut dipersilakan masuk setelah Pilpres saja, dan siapapun yang melamar masuk kabinet harus menerima konsep pembangunan yang telah dimenangkan Capres-Cawapres yang menang Pilpres. Dengan demikian, intervensi ‘transaksional’ --misalnya dengan klaim bahwa sebuah parpol minta ini atau itu karena ikut berkeringat sejak Pilpres putaran pertama—dapat diminalisir.
PDI Perjuangan harus melihat kenyataan bahwa dalam dua Pilpres terakhir, pemenang Pilpres tidak serta merta memiliki keleluasaan gerak karena terjepit oleh deal-deal dengan parpol koalisi yang dibuat sebelum Pilpres. Meski pasca-Pilpres 2004 duet SBY-JK dianggap sukses di tahun-tahun awal hingga pertengahan, hubungan Presiden dan Wapres akhirnya mengalami gelombang surut. Sebab, tidak semua pikiran dari kedua orang tersebut dapat dikompromikan. Wapres yang merasa memiliki ‘saham politik’ hampir sama besar dengan Presiden tentu menginginkan lebih banyak campur tangan dalam penentuan arah kebijakan serta pengaturan sumberdaya ekonomi. Beberapa kasus seperti pendirian UKP3R, impor beras, dan kenaikan harga BBM menyebabkan hubungan SBY-JK sulit. Kalau mau jujur, hubungan keduanya ‘habis’ sebelum masa jabatan selesai.
Mereka pun akhirnya tidak berpasangan lagi di Pilpres berikutnya. PDI Perjuangan harus mantap untuk mengajukan Cawapres dari internal partai karena mereka juga telah beruji coba dalam Pilgub. Misalnya saja, dalam Pilgub Jawa Tengah dan Pilgub Jawa Barat.
Kebijakan untuk menetapkan duet kandidat dari kandang banteng bukan saja didasarkan pada kepentingan untuk menjaga soliditas roda pemerintahan jika kelak Cagub-Cawagub yang diajukan terpilih, meskipun pasangan koalisi nyatanya kerap ‘pecah’ di tengah jalan. Tetapi, kebijakan itu juga untuk memberikan keleluasaan pada pasangan pemimpin itu memerintah sesuai dengan platform PDI Perjuangan tanpa ada gangguan yang disebabkan adanya dua komando yang berbeda isi kepala di dalam kabinet.
Jika PDI Perjuangan mengajukan Cawapres eksternal, PDI Perjuangan akan tersandera karena memiliki wakil yang belum tentu selalu sehati dengan Presiden dalam menjalankan lima tahun roda pemerintahan. Hal itu juga akan menghalangi publik untuk melihat seperti apa cara memerintah yang dimiliki PDI Perjuangan, yang didasarkan pada platform Trisakti-nya Bung Karno. Hanya pasangan Presiden-Wapres ‘dwitunggal’ yang sama-sama memahami ideologi dan platform PDI Perjuangan, yang dapat menjalankan program pembangunan dan way to govern yang dikehendaki PDI Perjuangan.
Karena itu, Ibu Megawati harus memberi kesempatan bagi duet pemimpin 2014 yang sama-sama lahir dari rahim PDI Perjuangan. Hal tersebut juga akan menguatkan peran partai pemenang Pemilu sebagai pengendali kebijakan pemerintah sekaligus menghindari kekhawatiran sebagain kalangan internal yang masih berat menerima pencapresan Jokowi.
Jokowi menjadi Capres melalui penugasan dari partai, Cawapres pun orang mendapatkan penugasannya dari partai. Keduanya akan bekerjasama dalam memimpin kabinet sesuai arahan partai. PDI Perjuangan punya peluang untuk membuat eksekutif lebih memiliki karakter. Peluang itu diambil atau tidak, tergantung kepada Ibu Mega.
* Bukan orang partai. Sedang menyelesaikan program doktor di Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Portugal
