Sebanyak 3.081 Tokoh Kampung dan Tokoh Dusun Siap Menangkan Prabowo-Hatta

Ahmad Marrhaen/Teraslampung.com

OGAN KOMERING ILIR - Sebagai wujud rasa syukur dan cinta terhadap pasangan Prabowo-Hatta,sekitar 3.081 tokoh kampung dan dusun di Sumatera Selatan siap memenangkan pasangan yang akan mengembalikan kejayaan Nusantara.

“Kami menilai pasangan Prabowo-Hatta, merupakan putra terbaik di Nusantara. Kami percaya pasangan ini akan mengembalikan kejayaan Nusantara jika mereka memimpin Indonesia,” kata H. Rohadi, tokoh masyarakat Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Minggu (1/6/2014).

Khusus Hatta Rajasa, kata Rohadi, merupakan putra Sriwijaya, yang selama puluhan abad ditunggu kemunculannya. “Dia dilahirkan di tanah yang dulunya merupakan cikal kelahiran Kerajaan Sriwijaya, yakni wilayah pesisir timur Sumatra,” katanya.

Hal ini dibenarkan Aryanto, tokoh masyarakat Pagaralam, “Karakter manusia Sriwijaya itu egaliter dan tidak primodial, makanya selama puluhan abad Kerajaan Sriwijaya mampu memakmurkan Nusantara ini,” katanya.

“Melihat kondisi Indonesia hari ini, kita membutuhkan tokoh yang secara lahirliah maupun mental merupakan perwujudan manusia Sriwijaya. Saya melihatnya ada pada sosok Hatta Rajasa,” ujarnya.

Sementara Muhammad Syarif dari Musi, menilai Hatta Rajasa merupakan sosok pemimpin yang lahir dari rakyat. “Dia muncul secara perlahan dari bawah. Bukan tokoh hasil rekayasa opini. Jadi, saya sangat percaya Hatta Rajasa lahir karena keinginan Tuhan dan doa para leluhur Nusantara, yang sedih melihat Indonesia yang terus mengalami ketidakadilan karena sikap primodial dan feodalistik,” katanya.

Tokoh Kampung dan Dusun Menjadi Jubir

Ke-3.081 tokoh kampung dan dusun yang tersebar di 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, untuk memenangkan Prabowo-Hatta, baik di Sumatera Selatan, maupun di Indonesia, akan mengambil peran sebagai juru kampanye di masyarakat.

“Ini murni keinginan para tokoh masyarakat di Sumsel, yang ingin mendukung Pak Prabowo dan Pak Hatta. Guna mengoptimalkan dukungan tersebut, maka kami menghimpunnya dalam Forum Masyarakat Sumsel untuk Prabowo-Hatta (Formass untuk Prabowo-Hatta). Mereka akan menjadi juru kampanye Prabowo-Hatta di masyarakat,” kata H. Harris Tohir, selaku Ketua Umum Fromass Prabowo-Hatta, Minggu (1/6/2014).

“Mudahan suara, dukungan, doa mengalir dari seluruh aliran sungai dari puncak Dempo hingga ke lepas pantai timur Sumatera, yang kemudian mengalir di lautan Indonesia, dan menyentuh ratusan pantai di Nusantara, sehingga Prabowo-Hatta menjadi pemimpin nasional, untuk mengembalikan kejayaan Kerajaan Sriwijaya,” katanya.

Rencananya, ribuan tokoh kampung dan dusun, ini akan dideklarasikan pada pertengahan Juni 2014 ini. “Dalam deklarasi tersebut rencananya kita menghadirkan Prabowo-Hatta yang sangat dicintai masyarakat Sumsel,” katanya.

Pilpres 2014: Seribuan Buruh Bangunan dan Buruh Pelabuhan Palembang Dukung Jokowi-JK

Ahmad Marhaen/Teraslampung,com

PALEMBANG – Seribuan buruh bangunan dan pelabuhan di Palembang siap mendukung dan memilih  Jokowi-JK dalam Pilpres 2014. Mereka menilai program kerja yang akan dilakukan Jokowi-JK sangat berpihak pada masyarakat kecil.

“Setelah membaca visi dan misi dari dua pasangan capres dan cawapres, kami menilai visi dan misi Jokowi-JK sangat berpihak dengan kepentingan masyarakat kecil. Kami pun memutuskan memilih dan memenangkan pasangan tesrebut,” kata Bagus Eddy Gunawan, ketua Relawan
Buruh Bangunan dan Pelabuhan untuk Jokowi, Minggu (01/06/2014).

Selain itu, sosok Jokowi merupakan sosok pemimpin yang sederhana, tidak sombong, merakyat, saleh, “Yang membuktikan dia lahir dari rakyat. Bukan pemimpin yang dibentuk oleh kekuatan modal dan birokrat,” kata Bagus.

“Sebagai muslim, Jokowi berhasil membangun keluarga, jadi sangat wajar kalau dia akan memimpin sebuah bangsa. Pemimpin itu harus sukses di keluarga, baru sukses untuk masyarakat banyak,” ujarnya.

Sebagai dukungan, para buruh bangunan dan pelabuhan, telah melakukan pengumpulan dana yang akan diserahkan ke Jokowi-Jk yang akan digunakan sebagai dana kampanye.

“Dana ini akan disalurkan melalui nomo rekening yang dipublikasikan Jokowi-Jk,” katanya.

Menurut Bagus, sebaran buruh bangunan dan pelabuhan ini menyebar di wilayah Kalidoni, Kertapati, Gandus, Seberang Ulu I dan II, Tanjungapi-api dan Plaju.

Besok, Deklarasi Seknas Tani Jokowi Sumatera Selatan

Ahmad Marhaen/Teraslampung.com

PALEMBANG – Seratutsan tokoh tani dari 16 kabupaten di Sumatera Selatan, Minggu (1/06/2014) sore akan mendeklarasikan Seknas Tani Jokowi Sumatera Selatan di Hotel Paradise, Jalan Kapten A. Rivai Palembang.

“Selain tokoh tani, yang hadir juga para anggota koalisi partai politik pendukung Jokowi-JK, para akademisi, dan aktifis NGO,” kata Ketua Seknas Tani Jokowi Sumatera Selatan Anwar Sadat, Sabtu
(31/05/2014).

Menurut Sadat, dalam deklarasi ini belum dihadirkan massa petani. Rencananya, massa petani akan memenuhi Palembang pada saat kampanye nanti. “Kalau maunya para petani, ya langsung pengerahan massa. Tapi kita tahan dulu,” kata mantan Direktur Walhi Sumatera Selatan itu.

Setelah deklarasi di tingkat provinsi, deklarasi akan dilakukan di tingkat kabupaten dan kota. “Sama seperti deklarasi di tingkat provinsi, deklarasi di tingkat kabupaten nanti juga dihadiri para tokoh masyarakat lainnya, dan koalisi parpol,” kata Sadat.

Mengenai prediksi bahwa pasangan Prabowo-Hatta akan meraih suara terbanyak di Sumsel, menurut Sadat, itu karena di atas kertas Hatta Rajasa memang wong Sumsel. Namun, kata Sadat, tidak semua orang Sumsel mendukung Hatta.

“Jokowi juga memiliki pendukung yang kuat di Sumsel, terutama di kalangan rakyat kecil dan intelektual, sebab programnya lebih jelas, dan tidak didukung oleh para elite politik yang selama ini menjadi musuh rakyat, seperti diduga pelaku korupsi dan penjahat lingkungan hidup,” katanya.

Satelit NOAA Milik Amerika Rekam 51 Titik Api di Sumetara

Titiik api di Pulau Sumatera yang terrekam Satelit NOAA dan disebarluaskan Badan Meteorologi Malaysia. (Foto: met.gov)

PEKANBARU, Teraslampung.com - Satelit National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 18 milik Amerika Serikat yang dioperasikan Singapura pada Rabu (28/5/2014) sore mendeteksi adanya 51 titik api (hotspot) di daratan Pulau Sumatera. Titik api tersebut sebagian besar ada di wilayah Provinsi Riau (37 titik api). Foto titik api tersebut langsung direkaman Badan Meteorolgi Malaysia dan disebarluaskan ke seluruh dunia lewat laman mereka.

Kepala Badan Penanggulanga Bencana Daerah (BPBD) Riau, Said Saqlul Amri mengatakan di antara 37 titikk api yang ada di Riau, 12 di antaranya berada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

“Titik api tersebut diduga merupakan suhu panas permukaan bumi yang tercatat oleh satelit NOAA. Itu kemungkinan besar akibat kebakaran hutan dan lahan,” kata Said, melalui rilis yang diterima teraslampung.com , Kamis dini hari (29/5).

Menurut Said belasan titik api di Rokan Hilir tersebar di sejumlah wilayah. Antara lain di Kecamatan Pasir Limau Kapas (5 titik), Sinaboi (2 titik), kemudian di Kecamatan Bagan Sinembah, Bangko Pusako, Batu Hampar dan Kecamatan Kubu dan Tanah Putih masing-masing terdeteksi satu titik panas.

NOAA juga mendeteksi adanya enam titik api di Kabupaten Bengkalis, yakni di Kecamatan Bukit Batu (3 titik), Siak Kecil (2 titik), dan Kecamatan Pinggir ada satu titik panas.

Di Kabupaten Pelalawan satelit NOAA mendeteksi adanya enam titik api di Kecamatan Kerumutan (3 titik), dan Pangkalan Kuras, Teluk Meranti serta Ukui masing-masing ada satu titik. Sementara di Kabupaten Siak, titik  api terdapat di Indragiri Hilir serta Kota Dumai masing-masing ada tiga titik panas.

“Di Kabupaten Kampar hanya ada dua titik, sementara daerah lainnya seperti Rokan Hulu, Meranti, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi dan Kota Pekanbaru tidak ada titik api,” kata Said.
.
Berita terkait: Presiden SBY: "Jangan Ada Dusta di Antara Kita..."Baca Juga: Presiden akan Ambil Alih Penanganan Kabut Asap

Puluhan Jurnalis Babel Protes Arogansi Polisi

R. Usman/Teraslampung.com

Jurnalis demo (ilustrasi)

Bangka Belitung—Tidak terima aksi arogansi oknum kepolisian, puluhan jurnalis dari berbagai media cetak dan elektronik di Bangka Belitung menggelar aksi solidaritas di depan Mapolda setempat, Senin (26/5) siang.

Aksi solidaritas para jurnalis tersbeut, sebagai  protes buntut dari sikap arogansi oknum kepolisian yang telah mengancam dan berkata kasar terhadap salah seorang jurnalis media cetak yang dipicu akibat kecelakaan terhadap kendaraan kedua belah pihak.

Para jurnalis prihatin karena merasa dilecehkan dengan perkataan kasar dan ancaman dari Briptu Yersi, oknum anggota shabara di Polres Bangka Tengah, Bangka Belitung.

Puluhan jurnalis melakukan aksi di halaman Mapolda Bangka Belitung, dengan cara meletakan ID Card masing masing, serta mengumpulkan koin receh sebagai simbolis dari kekecewaan mereka terhadap aparat hukum yang dinilai telah mencederai profesi mereka sebagai jurnalis.

Aksi ini terpicu dari ucapan kasar disertai ancaman kepada salah seorang jurnalis media cetak pasca terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap mereka di Jalan Semabung, Kota Pangkalpinang, Minggu (25/5) sore.

Puluhan jurnalis kemudian diterima Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Babel AKBP Riza Yulianto di halaman Mapolda.

Para jurnalis meminta para pimpinan kepolisian Polda Babel agar memberikan sanksi tegas terhadap oknum polisi yang telah berbuat tidak menyenangkan dan menghina profesi jurnalis sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Protes para jurnalis ini diakhiri dengan penyerahan uang receh yang dikumpulkan dan diterima Kabid Humas Polda AKBP Riza Yulianto. Uang koin ini sebagai simbol bahwa hal kecil yang menjadi permasalahan seharusnya bisa diselesaikan secara damai dan tidak berujung pada ancaman dan perkataan kotor. Apalagi diucapkan dari seorang penegak hukum.

Ketua Komnas HAM Turun ke Lahan Sengketa Transbangdep Madina

Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila (tengah)  saat memberikan keterangan pers di lokasi lahan sengketa Transbangdep, Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Madina, Sumatera Utara (dok beritasumut.com). 

MANDAILING NATAL, Teraslampung.com - Ketua Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) Siti Noor Laila turun ke lokasi lahan sengketa Transbangdep, Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Rabu (21/5/2014) lalu.

Informasi yang diperoleh, Sabtu (24/5/2014) menyebutkan, kedatangan Komisoner Komnas HAM setelah adanya permohonan dari Jumari dari Aliansi Petani Pantai Barat Madina yang meminta bantuan penyelesaian kasus sengketa lahan 100 kepala keluarga (KK) trasmigran asal Kediri di Dusun Suko Sari, Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal.

“Komnas HAM datang atas pengaduan 100 KK masyarakat Transbangdep. Mereka sudah mendapatkan sertifikat lahan pekarangan seperempat hektare dan lahan usaha satu setengah hektare. Masalahnya masih ada 47 warga yang belum menerima sertifikat. Kemudian lahan usaha satu seluruhnya sudah diterima tanah maupun sertifikatnya, sedangkan lahan usaha dua yang lahannya satu seperempat hektare sampai sekarang belum diserahkan tanah maupun sertifikatnya,” ujar Siti Noor Laila.

Proses lahan Transbangdep mulai tahun 1999 sampai sekarang belum selesai. Komnas HAM akan meminta klarifikasi dan mempertanyakan kepada pihak-pihak terkait tentang permasalahan ini.

“Padahal ini prosesnya sudah berjalan mulai dari Tahun 1999 sampai sekarang. Karena dari itu Komnas HAM kemudian meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait atas peristiwa ini. Kemudian sertifikat belum dibagikan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Lalu dimana yang tanah satu seperempat hektare yang masih kurang, termasuk juga sertifikatnya harus diberikan kepada masyarakat yang berhak karena warga sudah mendukung program pemerintah untuk ikut program transmigrasi. Tapi sampai sekarang pemerintah sendiri tidak bertanggungjawab untuk menyelesaikan ini.

“Komnas HAM akan pertanyakan kepada pemerintah dalam hal ini adalah dinas atau instansi terkait terhadap nasib 100 KK ini,” beber Siti Noor Laila.

Sebelumnya Komnas HAM RI sudah memintak klarifikasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulu induk dari Kabupaten Madina. Apabila lahan tumpang tindih atau masih dikuasai pihak tertentu, Komnas HAM akan meminta pertanggungjawaban pemerintah untuk menyelesaikan kasus 100 KK transmigran ini.

“Tentu berdasarkan pada prosesnya berjalan seperti apa. Kalau pemerintah punya politicalwill tentu ini bisa cepat, nah kami kemarin sudah memintak klarifikasi ke BPN Tapanuli Selatan sebagai kabupaten induk dari Madina. Kemudian besok kami akan meminta penjelasan  dari Pemkab Madina, BPN dan pihak-pihak terkait,” ujarnya.

Kemudian nanti seperti apa informasinya, datanya dan sebagainya, ini yang harus diklarifikasi kalau memang ada tumpang tindih atau memang ini masih dikuasai pihak tertentu belum diserahkan dan sebagainya ini harus diusut betul dimana sebenarnya tanah dan sertifikat warga.

Kalau misalnya memang tersedia harus diserahkan. Kalau belum tersedia bagaimana tanggungjawab pemerintah dalam hal untuk menyelesaikan kasus 100 KK transmigran ini, katanya.

“Langkah ini sedang diproses, sedang berjalan tentu dalam hal ini memang harus teliti dari awal seperti apa porsesnya kemudian dokument-dokumennya dimana, kebijakannya seperti apa. Kalau memang kemudian nanti mucul persoalan disitu, maka penyelesaiannya seperti apa. Ini baru proses awal. Kita mencoba mengumpulkan, klarifikasi, informasi, data dan sebagainya yang nanti kita akan analisis. Hasil itu baru kemudian akan tersusun langkah-langkah berikutnya seperti apa,” tambah Siti Noor Laila.

Sementara masyarakat Transbangdep, Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, berharap Komnas HAM RI secepatnya menuntaskan permasalahan ini.

“Atas nama Transbangdep, Desa Patiluban Mudik, kita berharap penuh kepada Komnas HAM untuk menyelesaikan permasalahan kami ini. Kami merasa hak-hak Kami telah dirampas,” papar Jumari. (sumber: beritasumut.com)

Kejari Tahan Mantan Walikota Pangkalpinang

Leonardo E.S. Simanjuntak, S.H.

PANGKALPINANG, Teraslampung - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang, Bangka Belitung, menahan mantan Walikota Zulkarnain Karim terkait kasus dugaan korupsi ruislag yang merugikan negara hingga Rp 957 juta.Penahanan mantan walikota terkait dengan kasus yang terjadi pada 2005—2006 itu dilakukan berdasarkan pertimbangan dari jaksa penuntut serta alasan lainnya yang dikhawatirkan tersangka dapat melarikan diri. 

“Penahan tersebut akan dilakukan selama 20 hari ke depan sampai masa persidangan dimulai," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang Leonardo Eben Ezer Simanjuntak, Rabu (21/5)..

Leo mengtatakan Kejari telah menerima limpahan berkas tahap dua yang sudah P21 dari Mabes Polri, karena tempat kejadian perkara di wilayah hukum Kota Pangkalpinang. Sebelumnya berkas tersebut dilimpahkan ke Kejati Babel dan secara administrasi harus diserahkan ke Kejari Pangkalpinang.

"Hari ini kami menerima pelimpahan berkas tahap dua dari Mabes Polri dalam perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka Zulkarnen Karim dan Erwin,” kata Kejari.

Menurut Leo berkas tersebut merupakan pengembangan dari perkara terdakwa sebelumnya, yakni Andirozano dan Effendi.

Ia menjelaskan penahanan terhadap tersangka merupakan pendapat dan usulan dari jaksa penuntut umum berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka dan barang bukti.

"Penahanan tersebut dilakukan dengan pertimbangan untuk mempercepat proses penuntutan di persidangan nanti, selain itu agar berjalan lebih lancar dan lebih cepat, selain itu dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri atau melakukan tindak pidana lain," ungkapnya.

Leo mengatakan, setelah penyidik Kejari selesai melakukan pemeriksaan dan akan dilakukan penahan, kuasa hukum tersangka mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap tersangka.

"Permohonan penagguhan dari penasihat hukum tersangka untuk saat ini belum bisa kami penuhi dan tersangka saat ini tetap dilakukan penahanan dengan harapan perkara ini bisa secepatnya dilakukan penuntutan ke persidangan," ujarnya.

Ia menuturkan, dalam perkara ini, jaksa penuntut sebanyak 13 orang yang terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.

"Saya telah meminta kepada para Jaksa untuk segera mempersiapkan berkasnya agar bisa segera dipersidangkan. Tersangka akan dikenakan Pasal 2 ayat 1 junto 18 UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi," katanya.

Mantan Wali Kota Pangkal Pinang Zulkarnain Karim ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi korupsi pembangunan perumahan Tampuk Pinang Pura (TPP) yang terletak di kawasan Kolong Retensi Kacang Pedang, Pangkalpinang. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut sejak 15 Oktober 2013.

Dalam kasus tersebut penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sudah menetapkan empat orang tersangka diantaranya Erwin Suganto dari pihak PT Trisa Jaya Iwana selaku pemenang tender, Zulkarnain Karim sebagai mantan Walikota Pangkalpinang, Effendy sebagai Ketua Panitia Lelang, dan Andi Rozano sebagai sekretaris Panitia Penaksir.

Tersangka Effendy dan Andi Rozano sudah disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tanjungpinang.

Dalam kasus tersebut, Zulkarnain sebagai Wali Kota menyatakan gedung sudah selesai padahal belum selesai yang dituangkan dalam berita acara. Kemudian dari berita acara ini digunakan Erwin Sugianto untuk meminjam uang ke bank.

Kasus yang terjadi pada 2006 tersebut merupakan bentuk persekongkolan Zulkarnain dengan pemilik PT Trisa Jaya Iwana.  (bp/tn/tim)

Mahasiswa Desak Gubernur Sumsel Cabut Izin 31 Perusahaan Tambang Batubara

Che Wijaya/Teraslampung

Aksi teatrikal mahasiswa Palembang dalam unjukrasa menuntut pencabutan izin perusahaam tambang batubara, di Palembang, Jumat, 16 Mei 2014. (che wijaya)

PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dinilai belum memiliki komitmen menyelesaiakn persoalan terkait perusahaan penambangan batubara, yang dinilai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menimbulkan sejumlah persoalan.

“Sudah dua pekan lebih, belum ada tanda-tanda dari Gubernur Sumsel mencabut izin 31 perusahaan pertambangan batubara yang tidak memiliki NPWP atau tidak membayar pajak,” kata Dede Chaniago, Presiden Mahasiswa Hijau Indonesia (MHI), saat aksi di kantor Dinas Pertambangan Sumsel di Jalan Angkatan 45 Palembang, Jumat (16/5/2014).

Pajak yang belum dibayarkan 31 perusahaan selama tiga tahun terakhir, menurut mahasiiwa, nilainya mencapai Rp9 miliar.

Para pengunjukrasa yang menolak melakukan dialog dengan perwakilan Dinas Pertambangan Sumsel, juga mengingatkan Gubernur Sumsel segera menyelesaikan berbagai perusahaan yang wilayah operasi masuk dalam wilayah konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

Mengutip data Walhi Sumsel, para pengunjukrasa menyebutkan ada 2,7 juta hektare dari 8,7 juta hektare luas Sumatera Selatan yang dieksplorasi sebagai kawawan pertambangan batubara. Tercatat sekitar 350 perusahaan yang mendapat izin usaha pertambangan (IUP) dan yang sudah beroperasi sekitar 50-an perusahaan.

Beberapa waktu lalu di Palembang, KPK mergumumkan berbagai persoalan yang menyangkut perusahaan pertambangan batubara. KPK menemukan 31 perusahaan belum memiliki nomor pokok wajib pajak. Lalu 81 perusahaan batubara belum clean dan clear. Ada kawasan hutan lindung yang luasnya mencapai 9.300 hektar masuk IUP (Izin Usaha Penambangan). Ini berada di Kabupaten Banyuasin dan Empat Lawang.

Selain itu, ada sekitar 932 hektare hutan konservasi di Musirawas, Musi Banyuasin dan Banyuasin yang masuk lokasi IUP. Sedangkan perusahaan penambangan batubara yang berada di hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan produksi konversi seluas 160 ribu hektare.

Saat bertemu dengan perwakilan KPK bersama bupati dan walikota, Alex Noerdin menegaskan dirinya berkomitmen kuat untuk memberantas korupsi pertambangan.

Kantor Polresta Medan Terbakar

MEDAN-Ruangan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Medan, Komisaris Polisi Jean Calvijn Simanjuntak terbakar, Rabu (14/5) pagi. Ruangan yang diamuk si jago merah berada di lantai II Gedung Satuan Reskrim Polresta Medan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi sejumlah arsip ikut dilalap api.

Sedikitnya tiga unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi untuk membantu pemadaman. Petugas akhirnya dapat menjinakkan si jago merah sekitar 30 menit berselang. Setelah padam, puluhan personel kepolisian dan petugas lain membersihkan ruangan itu.

"Ini lagi dibersihkan. Ruangan Pak Calvijn yang terbakar. Saya lihat sebagian habis di ruangan itu, tapi belum tahu kerugiannya," kata seorang polisi berpakaian preman di lokasi kejadian, Rabu (14/5).

Pascakebakaran, Gedung Satuan Reskrim Polresta Medan dikawal ketat petugas Provost. Sedikitnya terlihat tiga personel yang menjaga di pintu masuk. Mereka memeriksa setiap warga yang datang dan wartawan belum diperkenankan masuk.

Wakapolresta Medan, AKBP Yusuf Hondawantri Naibaho yang sempat datang ke lokasi tak banyak berkomentar. "Nggak ada apa-apa ya. Aman semua."

Sementara itu, Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan, api diduga berasal dari komputer asisten pribadinya. "Komputer aspri saya yang meledak dan menimbulkan percikan api. Lupa dimatikan semalam komputernya itu, makanya panas lalu meledak," kata Calvin.

Dia mengaku tidak ada berkas yang terbakar dalam kejadian itu. "Cuma komputer yang terbakar dan ruang tunggu dekat ruangan saya hitam akibat insiden ini. Berkas dan barang lainnya tidak ada yang terbakar," kata dia.

Calvijn mengatakan, telah memerintahkan anggotanya untuk menyelidiki kejadian itu. "Aspri saya sudah dipanggil untuk kita dimintai keterangan," ujarnya.

sumber: teraspos

Partai Aceh Merajai di Aceh, PDIP Gagal Total

BANDA ACEH, Teraslampung.com - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menetapkan 81 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh periode 2014-2019, Senin (12/5/2014).Penetapan anggota parlemen baru tersebut dilakukan KIP Aceh dalam sebuah rapat pleno di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Senin.

DPRD Provinsi Nangroe Aceh Darussalam masih didominasi oleh partai lokal, yakni Partai Aceh yang meraih 29 kursi. Menariknya, meskipun secara nasional PDIP menang Pemilu, tetapi gagal total di Aceh. Partai Nasdem yang baru pertama ikut pemilu justru mampu menempatkan tujuh wakilnya. Sementara partai nasional yang juga menempatkan wakilnya di Dewan antara lain adalah Golkar, Demokrat, PAN, Gerindra, PKS, PPP, PBB, dan PKPI.

Berikut anggota DPRD terpilih Nangroe Aceh Darussalam:

Daerah Pemilihan Aceh 1
1. Teuku Irwan Djohan (Partai Nasdem)
2. Ghufran Zainal Abidin (PKS)
3. Sulaiman Abda (Partai Golkar)
4. Abdurrahman Ahmad (Partai Gerindra)
5. T. Ibrahim (Demokrat)
6. Mawardi Ali (PAN)
7. Musannif (PPP)
8. Muhibbussabri A. Wahab (PDA)
9. Darwati A. Gani (PNA)
10. Akhyar A. Rasyid (Partai Aceh)
11. Saifuddin (Partai Aceh)

Daerah Pemilihan Aceh 2
1. Nurlelawati (Golkar)
2. Kartini Ibrahim (Gerindra)
3. Dalimi (Demokrat)
4. Sulaiman Ary (PAN)
5. Abubakar bin Usman (PA)
6. Muhammad Harun (PA)
7. Anwar Ramli (PA)
8. Makrum Thahir (PA)
9. Ummi Kalsum (PA)

Daerah Pemilihan Aceh 3
1. Saifuddin Muhammad (Nasdem)
2. Fauziah H.M. Daud (Golkar)
3. Murdani Yusuf (PPP)
4. Samsul Bahri ben Amiren (PNA)
5. Zulfadhli (PA)
6. Kautsar (PA)
7. Efendi (PA)

Daerah Pemilihan Aceh 4
1. Ramadhana Lubis (Nasdem)
2. Bardan Sahidi (PKS)
3. Iberamsyah (Golkar)
4. Alaidin Abu Abbas (Demokrat)
5. Ismaniar (PAN)
6. Adam Mukhlis (PA)

Daerah Pemilihan Aceh 5
1. T. Rudi Fatahul Hadi (Nasdem)
2. Nuraini Maida (Golkar)
3. T. Hasdarsyah (Demokrat)
4. Fakhurrazi H. Cut (PPP)
5. Dedi Safrizal (PNA)
6. Sulaiman (PA)
7. Abu Bakar A. Latif (PA)
8. Muharuddin (PA)
9. Azhari (PA)
10. Ermiadi Abdurrahman (PA)
11. Tarmizi (PA)
12. Muhammad Isa (PA)

Daerah Pemilihan Aceh 6
1. Fatimah (Nasdem)
2. Darmawan (PPP)
3. Ridwan A. Bakar (PA)
4. Usman (PA)
5. Iskandar (PA)
6. Jainuddin (PA)

Daerah Pemilihan Aceh 7
1. Zulfikar ZB Lindan (Nasdem)
2. Mahkyaruddin Yusuf (PKS)
3. Yuniar (Golkar)
4. Jamaluddin T. Muku (Demokrat)
5. Asrizal H. Asnawi (PAN)
6. Nurzahri (PA)
7. Rusli (PA)

Daerah Pemilihan Aceh 8
1. Aminuddin (Golkar)
2. Jamidin Hamdani (Demokrat)
3. Buhari (PAN)
4. Muhammad Amru (PA)
5. Sjech Ahmaddin (PBB)

Daerah Pemilihan Aceh 9
1. Yunardi Natsir (Nasdem)
2. Syarifuddin (PKB)
3. Suprijal Yusuf (Golkar)
4. M. Tanwier Mahdi (Demokrat)
5. Liswani (PAN)
6. Muhibbussubri (PPP)
7. Khalidi (PA)
8. Siti Nahziah (PA)
9. Hendri Yono (PKPI)

Daerah Pemilihan Aceh 10
1. Djasmi Has (Nasdem)
2. Zaenal Abidin (PKS)
3. Zuriat Suparjo (Golkar)
4. Asib Amin (Gerindra)
5. T. Iskandar Daod (Demokrat)
6. Mohd. Alfatah (PAN)
7. Teuku Hamdani (PPP)
8. Mariati MR (PA)
9. Abdullah Saleh (PA)

Sumber: acehkita.com

Diduga Soal Utang Piutang, Kasi Intelijen Kejati Jambi Dibunuh Kakak-Beradik

Ilustrasi pembunuhan

JAMBI, Teraslampung.com—Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Novan Siregar, yang ditemukan tewas, Sabtu pagi (10/5) ternyata dibunuh oleh dua pria kakak beradik. Kakak-beradik itu membunuh diduga karena masalah utang piutang.

Jenazah pria 40 tahun asal  Cibubur, Kota Depok, Jawa Barat itu langsung diambil kekuarganya untuk dimakamkan di kampung halamannya setelah  divisum dan diotopsi.

Dua kakak beradik pembunuh itu langsung kabur begitu korbannya tewas. Keduanya mengerooyok  Novan menggunakan senjata tajam hingga tewas akibat banyak luka di tubuhnya.

Kepala Bagian Tata Usaha Kejati Jambi Agus Irawan kepada wartawan di Jambi mengatakan, setelah diotopsi dengan disaksikan pihak kejaksaan di RSUD Raden Mattaher Jambi, jenazah korban diterbangkan ke Cibubur, Depok untuk dimakamkan oleh pihak keluarga.

Ketika dibawa ke rumah sakit, di perut putra mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi era 2006, Hanafie Siregar, ini masih tertancap pisau. Selain itu juga terdapat luka-luka di kepala seperti berlubang akibat hantaman benda keras dan luka sayatan tubuh dan kepala.

Proses otopsi jenazah Novan disaksikan sejumlah pejabat daerah, seperti Kepala Polda Jambi Brigjen Pol. Satriya Hari Prasetya, Kepala Polresta Jambi Kombes Pol. Kristono dan sejumlah pejabat Kejati Jambi.

Kepala Satuan Reserse Krimibnal Polresta Jambi Kompol Sunhot P Silalahi menjelaskan, pihaknya masih memburu dua pelaku pembunuhan, yaitu kakak-beradik warga RT 25 Kelurahan Lebak Bandung, Jambi.

"Identitas mereka sudah diketahui, sehingga tinggal mencari tempat persembunyiannya," kata Sunhot, Sabtu (10/5).

Menurut Sunhot, polisi mengetahui pembunuh Novan adalah kakak-beradik berdasarkan keterangan saksi-saksi di lokasi kejadian.

"Berdasarkan keterangan warga,  korban dan kedua pelaku sempat berkelahi sekitar pukul 09.00. Warga yang melihat tidak berani melerai karena pelaku membawa pisau.Berdasarkan keterangan saksi-saksi pula, pembunuhan ini diduga terkait dengan utang-piutang, tetapi polisi masih melakukan penyelidikan," kata dia.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jambi Masyrobi di rumah sakit mengatakan, selama ini korban tidak pernah menangani perkara karena yang bersangkutan bertugas di bidang intelijen. Ia meminta polisi segera mengungkap kasus ini sampai tuntas. (A. Firdausi/Isbedy Stiawan ZS)

Kepala Seksi Intelejen Jambi Tewas Dibunuh

Dewi Ria Angela/Teraslampung.com

Jambi—Staf Intelejen Kejaksaan Tinggi Jambi, Novan Siregar (40) ditemukan tewas, Sabtu (10/5) sekitar pukul 10.00 WIB. Diduga Novan dibunuh dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya oleh orang tidak dikenal.

Korban Novan merupakan Kepala Seksi Intelejen Kejati Jambi. Ia ditemukan warga RT 25 Kelurahan Lebak Bandung, Kota Jambi, sudah tewas bersimbah darah terbujur kaku.

Korban tewas dengan luka tusukan senjata tajam di bagian tubuh dan kepala. Pascakejadian, warga langsung membawa korban ke rumah sakit Baiturahim untuk disemayamkan sementara.

Dari pantauan di rumah sakit tersebut, terlihat sejumlah pejabat dan staf Kejati Jambi membesuk korban. Belum diperoleh konfirmasi dari pihak kepolisian terkait peristiwa tewasnya Novan Siregar. (Isbedy Stiawan ZS)

DOB: Pembentukan Kabupaten Pantai Timur Harus Matang

Che T. Wijaya/Sumatera Selatan

Teraslampung - Pembentukan daerah otonomu baru Kabupaten Pantai Timur, pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan merupakan aspirasi politik yang wajar. Namun, agar Kabupaten Pantai Timur benar-benar menjadi kabupaten yang ideal, penetapan kabupaten baru itu jangan terburu-buru.

“Bukan tidak setuju adanya pemekaran. Tapi sebaiknya perlu dilakukan dahulu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di wilayah yang akan dimekarkan tersebut. Kajian itu menyangkut daya dukung, daya tampung lingkungan, potensi lahan, potensi perairan, dinamika penduduk, serta mitigasi bencana,” kata  peneliti Walhi Sumsel, Ahman Muhaimin, Sabtu (3/5).

Menurut Muhaimin, penetapan Kabupaten Pantai Timur harus tetap mempertimbangkan eksitensi rawa gambut sebagai aset dunia dan mengindari berbagai konflik agraria.

Maka, kata Muhaimin, hasil KLHS tersebut yang akan menentukan mana wilayah perkantoran, pemukiman, perkebunan, serta sektor potensi ekonomi lainnya, yang tidak mengancam keberadaan hutan dan rawa gambut di kabupaten tersebut.

“Jika tidak dilakukan KLHS bukan tidak mungkin pembangunan di kabupaten itu akan memunculkan banyak konflik agraria dan merusakan rawa gambut, sehingga bukan hanya Kabupaten Pantai Timur yang menjadi kecamanan dunia, juga Indonesia,” katanya.

Muhaimin mengatakan, jika sudah ada KLHS dan menjadi pegangan renstra pembangunan di Kabupaten Pantai Timur, pemerintah maupun masyarakat dunia tidak lagi khawatir soal ancaman kerusakaan rawa gambut dan munculnya konflik agraria yang baru.

Seperti diketahui, ada 700 ribu hektare lahan rawa gambut yang akan masuk ke Kabupaten Pantai Timur. Lahan ini menjadi salah satu penyanggah dunia terhadap ancaman pemanasan global. Jika rawa gambut ini rusak akibat pembangunan, maka pemanasan global akan meningkat, dan Indonesia akan dikecam pihak international.

“Karena turut merusak masa depan bumi,” kata Muhaimin.

Konflik Agraria

Tidak semua masyarakat di Pantai Timur setuju pembentukan kabupaten baru tersebut. Bahkan warga dari 19 desa di Kecamatan Pangkalan Lampan menolak pemekaran tersebut.

“Pemekaran itu tidak menjamin kami sejahtera. Jangan-jangan kam justru kian miskin, sebab akan banyak lahan pertanian kami habis karena pembangunan,” kata Edi Saputra, ketua Serikat Petani Perigi, yang anggotanya sebagian besar di Kecamatan Pangkalan Lampan, beberapa waktu lalu.

“Akan banyak lagi konflik agraria,” tegasnya.

Pernyataan senada dikatakan Jon, anggota DPD Pangkalan Lampan. “Kami tidak setuju. Kami tidak melihatnya pemekaran itu bukan kepentingan hajat orang banyak,” katanya.

Dijelaskan Jon, sikap masyarakat menolak pemekaran tersebut sudah disampaikan dua pekan lalu ke Bupati OKI. Sikap penolakan pemekaran kabupaten ini juga disampaikan masyarakat Ar Sugihan dan Sungai Menang.

“Kalau ada jaminan tidak merusak lingkungan hidup, dan ada konsep yang menjamin tidak akan terjadi konflik agraria, mungkin masyarakat setuju dimekarkan,” ujarnya.

Sebelumnya Ardani, staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik Sumsel, kepada wartawan (25/04/2014), saat ini seluruh persyaratan baik itu administrasi, fisik kewilayahan, maupun teknis untuk pemnbentukan DOB (Daerah Otonom Baru) sudah terpenuhi. Pihaknya berharap melalui pemekaran Kabupaten Pantai Timur nanti, kebutuhan masyarakat akan terlayani dengan baik.

“Semuanya sudah ok. Tinggal acara hasil observasi lapangan ini perlu ditandatangani pihak-pihak terkait,” kata Ardani seusai rapat Pembahasan Hasil Observasi Lapangan dalam rangka Pembentukan Kabupaten Pantai Timur di Bina Praja, Kantor Gubernur Sumsel, Palembang (25/04/2014).

Sementara itu anggota DPRD OKI Ilyas Panji Alam mengatakan sekarang ini tinggal rekomendasi dan surat pengantar Bupati OKI. Dari hasil rapat kita ini kami tunggu minggu bupati harus tandatangan, karena Sekda sudah tandatangan. Gubernur Sumsel juga menyatakan bahwa pemekaran Pantai Timur harga mati, jadi kita sangat yakin pemekaran Pantai Timur akan terwujud.

Kemarin, Jumat (02/05/2014), para pendukung pemekaran Kabupaten Pantai Timur yang mengklaim mewakili lima kecamatan yakni Air Sugihan, Pangkalan Lampan, Sungai Menang, Cengal, melakukan aksi ke Kantor Bupati OKI di Kayuagung. Mereka menuntut Bupati OKI Iskandar SE untuk segera menandatangani rekomendasi pemekaran Pantai Timur.

Mereka pun meminta penjelasan Bupati OKI akan mengkaji ulang pemekaran Kabupaten Pantai Timur. “Kami minta DPRD OKI memecat Bupati OKI,” kata H Fely Yusuf, masyarakat dari Tulungselapan. Sementara anggota DPRD OKI H Ilyas Panji Alam menyatakan akan memanggil Bupati OKI, dan pihaknya berharap tahun ini juga Pantai Timur dimekarkan.*

Warga Dukung Keinginan Alex Noerdin agar Sumsel Jadi Tuan Rumah Asian Games 2019

Che T. Wijaya

Gubernur Sumsel Alex Noerdin (dok sindotrijaya)

Palembang , Teraslampung.com – Sejumlah anggota masyarakat Sumsel menyambut baik keinginan Gubernur Sumsel Alex Noerdin untuk menjadikan Sumsel sebagai peganti tuan rumah Asian Games XVIII tahun 2019 menggantikan Vietnam yang mengundurkan diri.

“Kami jelas mendukung keinginan Gubernur Sumsel tersebut. Sebab Sumsel pernah sukses menjadi tuan rumah SEA Games beberapa waktu lalu,” kata Hilmi, salah seorang warga Palembang yang baru terpilih anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dalam Pileg 2014 lalu, Jumat (02/05/2014).

Dijelaskan Hilmi, jika Sumsel terpilih menjadi tuan rumah Asian Games XVIII bukan hanya Sumsel yang akan mendapatkan manfaat positifnya, tetapi sejumlah daerah di Sumatera juga merasakannya, seperti Lampung, Jambi, Bangka-Belitung, dan Bengkulu.

“Banyak potensi ekonomi yang dirasakan masyarakat dari empat provinsi tersebut, jika Sumsel terpilih menjadi tuan rumah Asian Games XVIII,” ujarnya.

Sebelumnya, Alex Noerdin, Minggu (27/4/2014) mengatakan Sumsel siap menjadi tuan rumah Asian Games 2019 jika Dewan Olimpiade Asia atau OCA menetapkan Indonesia sebagai pengganti Vietnam.

Menurut Alex, setelah mendapat informasi mundurnya Vietnam, dirinya menggelar rapat terbatas dengan jajaran SKPD (satuan kerja pemerintah daerah) di lingkungan Pemerintah Sumsel dan jajaran Pemerintah Kota Palembang. Salah satunya membicarakan kesiapan Sumsel dan Palembang sebagai tuan rumah Asian Games 2019 jika Indonesia ditunjuk OCA sebagai penyelenggara Asean Games 2019.

Sebagai informasi, Sumsel sukses SEA Games 2011 dan Islamic Solidarity Games 2013 beberapa waktu lalu.

Belasan Jurnalis Deklarasikan AJI Persiapan Bengkulu

Penandatanganan deklarasi (bengkuluonline.com)

Bengkulu, Teraslampung.com – Jurnalis dari berbagai media di Provinsi Bengkulu resmi deklarasikan Aliansi Jurnalis Independen Persiapan Bengkulu, Sabtu (26/4/204).

Sekretaris Jenderal AJI Indonesia Suwarjono mengatakan, AJI di Bengkulu dinamakan AJI Persiapan karena statusnya masih persiapan. Untuk menjadi AJI kota yang berstatus penuh dan memiliki otoritas mengelola organisasi secar mandiri, harus diresmikan melalui Kongres AJI Indonesia.

"Pendeklarasian AJI Persiapan Bengkulu menjadi AJI Bengkulu nanti bisa dilalukan pada saat Kongres AJI Indonesia di Kota Bukittinggi pada November 2014 mendatang," kata Suwarjono.

Dalam sambutannya, Suwarjono berharap  para pewarta yang tergabung dalam AJI Persiapan Bengkulu bisa bekerja sesuai kode etik. “Dalam meliput harus memperhatikan kode etik, sebab ke depan tantangan cukup berat, perjuangan kebebasan pers dari tahun ke tahun bukannya berkurang, tetapi bertambah.” katanya.

“Dulu merebut kebebasan pers dari negara. Sekarang bertambah berat yakni dari pemilik modal yang seringkali melakukan intervensi demi kepentingannya,” lanjut Suwarjono.

Suwarjono mengatakan, masalah media saat ini, semuanya sama; tidak ada pendidikan jurnalistik yang cukup dari media. Kebanyakan wartawan sekarang keluaran dari perguruan tinggi yang hanya mengerti eori, tapi mereka gagap ketika bertemu realitas baru saat berada di lapangan.

Tidak kalah pentingnya, perjuangan soal kesejahteraan. Ada media yang menggaji jurnalisnya di bawah upah minimum regional (UMR). Semestinya, digaji secara layak dan profesional, sehingga mereka tidak terlibat dalam suap menyuap dalam pemberitaan.

“Kami berharap ke depan AJI Persiapan Bengkulu bisa memberikan hal-hal positif bagi perkembangan media di Bengkulu,” kata Suwarjono.

Komisioner KPID Bengkulu, Fajri Anshori, mendukung pembentukan AJI Persiapan Bengkulu.  Dalam sambutannya berharap, jurnalis bisa menulis dengan berimbang, “Cobalah memulai dengan ketulusan sehingga bisa menyajikan informasi yang bisa menjaga peradaban negara. Soal kebebasan pasti, tapi bebas bukan berarti tanpa batas. Melainkan bebas yang terkendali,” katanya.

Koordinator AJI Persiapan Bengkulu, Dedek Hendry, mengatakan keinginan membentuk AJI Bengkulu sudah terbesit sejak tiga tahun silam. “Ini keinginan dari kami. Tujuannya untuk memperjuangkan kebebasan pers, kesejahteraan jurnalis dan tentunya membangun pers yang lebih sehat,” kata dia.

Selain 12 orang yang tergabung dalam deklarasi, kata Dedek masih banyak lagi wartawan lain yang ingin bergabung. Tapi harus menunggu diresmikan di Kongres AJI Indonesia dulu.

Deklarasi tersebut juga dihadiri oleh AJI Padang dan Jambi. Kegiatan deklarasi diawali dengan Workshop Jurnalis tentang Perubahan Iklim dan Kejahteraan Masyarakat yang terselenggara atas kerjasama antara AJI Indonesia dan Friedrich Eberto Stiftung serta Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Para Deklarator AJI Persiapan Bengkulu antara lain: Dedek Hendry (Rakyat Bengkulu), Betty Herlina (Rakyat Bengkulu), Yunike Karolina (Rakyat Bengkulu), Heri Aprizal (Rakyat Bengkulu), Firmansyah (Kompas.com),  Harry Siswoyo (Radar Bengkulu),  Phesi Ester Julikawati (Tempo.co), Ongwie Hockie (Rakyat Bengkulu TV), Demon Fajri (Kupasbengkulu.com),  Dedi Hardiansyah Putra (Radar Bengkulu), Komi Kendy Setiawaty (Harian Rakyat Bengkulu), dan Adhitya Ramadhan, jurnalis Kompas.

Sumber: Bengkuluonline.com

Lomba Penulisan Cagar Budaya Sumbar, Riau, dan Kepri

Sebaran cagar budaya Kota Padang (dokfosil73.wordpress.com)

Padang—Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau sebagai instansi yang bergerak dalam pelestarian cagar budaya di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau kembali mengadakan Lomba Penulisan Cagar Budaya (LPCB) Tahun 2014.

Lomba ini dilaksanakan untuk tingkat regional (Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau). Kegiatan LPCB tahun 2014 merupakan lanjutan dari kegiatan sejenis yang dilakukan pada tahun 2013, yang pada saat itu masih tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, Drs. Fitra Arda,M.Hum, menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan dan menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat terhadap cagar budaya serta dapat berperan aktif dalam upaya pelestarian cagar budaya, disamping itu juga untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang cagar budaya di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

Selain itu informasi dari masyarakat juga menjadi bahan masukan bagi Pemerintah khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelestarian cagar budaya.

Panitia Lomba Penulisan Cagar Budaya (LPCB) Tahun 2014, Yusfa Hendra Bahar, SS, menerangkan bahwa Lomba Penulisan Cagar Budaya ini bertema “Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.”

Menurut Yusfa Hendra Bahar, materi tulisan berisi informasi tentang cagar budaya atau diduga sebagai cagar budaya yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, serta ditulis dalam bentuk artikel atau feature dengan jumlah halaman minimal 6 halaman dan maksimal 10 halaman.

Setiap peserta lomba diperbolehkan mengirim tulisan lebih dari 1 tulisan. Tulisan dapat dikirim melalui email dan pos yang dialamatkan ke Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Batusangkar, Sumatera Barat, 27281.

Lomba dengan total hadiah sekitar 20 Juta-an ini akan diumumkan secara resmi pada bulan April 2014, dengan rentang waktu pelaksanaan dari bulan April s.d Juli 2014. Sesudah batas akhir penerimaan tulisan, Panitia LPCB akan memanggil 10 finalis atau 10 tulisan terbaik, untuk mempresentasikan tulisan yang dikirimkan dihadapan dewan juri.

Setelah presentasi, dewan juri akan langsung mengumumkan hasil atau pemenang LPCB Tahun 2014. Untuk dewan juri LPCB Tahun 2014 berasal dari pelestari cagar budaya, akademisi, dan wartawan. Sedangkan peserta LPCB bersifat umum. (rls)

SOS! Riau Kembali Dikepung Kabut Asap

Mas Alina Arifin/Teraslampung.com

Kabut asap tebal di Kota Dumai, Riau, Rabu pagi, 28 Maret 2014. (Foto Yurnaldi)

Bandarlampung—Kabut asap kembali menyelimuti kawasan Provinsi Riau, terutama di sekitar Kota Dumai, Jumat pagi (28/3). Akibat kepungan kabut asap tebal tersebut digambarkan jurnalis Yurnaldi sebagai keadaan gawat darurat.

“ Gawat....Dumai hari ini gawat darurat. Bagai negeri di atas awan. Kabut asap sangat tebal dan membahayakan. Saya harus meninggalkan Kota Dumai untuk sementara, menuju Padang dan kemudian terus ke Palembang,” kata Yurnaldi, Jumat pagi (27/3).

Yurnaldi mengaku Jumat ini dia memutuskan untuk meninggalkan Kota Dumai setelah berbulan-bulan ‘makan’ asap. Sementara pagi ini warga Dumai yang mengendari mobil dan sepeda motor harus ekstrahati-hati dan terus menyalakan lampu kendaraan karena jarak pandang yang sagat pendek.

“Kabut asap pagi ini tebal sekali. Kemarin saya saksikan ratusan hektare hutan terbakar dan dua heli yang mondar-mandir untuk memadamkan api. Rupanya mereka tak mampu. Pagi ini jarak pandang sangat terbatas,” kata jurnalis yang lama di Kompas itu.

Yurnaldi mengaku sudah tak tahan lagi terus-menerus dikepung dan ‘makan’ asap yang sudah berlangsung selama  berbulan-bulan itu. Ia memutuskan akan ke Padang, tanah kelahirannya, karena meyakini di kabut asap di Padang tidak separah di Dumai.

Sejumlah warga di Riau dan Sumatera Barat menyayangkan terus berlangsungnya pembakaran hutan di wilayah Riau. Padahal, beberapa waktu lalu Presiden SBY sudah turun langsung ke Riau untuk menangani kasus kabut asap.

Presiden sempat memberikan ultimatum kepada aparat TNI/Polri dan petugas Badan Penangggulangan Bencana untuk memadamkan api dalam tempo seminggu.

“Para pembakar hutan harus dihukum seberat-beratnya. Mereka terbukti tidak takut sama siapa pun sehingga terus melakukan pembakaran,” kata Dulhadi, 37, warga Pekanbaru, Riau.

Hal serupa diungkapkan Darman Moenir, sastrawan Sumatera Barat. “Masya Allah! Pembakar hutan tak jera, tak takut presiden. Mereka harus dihukum berat,” kata Darman Moenir.

Baca Juga: Presiden Soal Kabut Asap di Riau: "Jangan Ada Dusta di Antara Kita..."

Gempa 5,2 SR Guncang Bengkulu

Bandarlampung, Teraslampung.Com—Gempa berkekuatan 5,2 sekalarichter mengguncang Bengkulu, Senin (17.3) pagi.

Pusat gempa yang cukup jauh di dasar laut, tidak dirasakan warga pesisir pantai termasuk di Provinsi Lampung.

Gempa Bengkulu terjadi sekitar 191 kilometer barat daya Muko-Muko Bengkulu. Geteran terjadi sekitar 10 detik.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kotabumi  memastikan pusat gempa berada sekitar 20 kilomter di dasar laut. Gempa terjadi akibat pergeseran dua lempeng Indoaustralia dan Euresia.

“Di lokasi terdekat getaran gempa dirasakan warga seperti kendaraan truk melintas sekitar lima detik tidak menyebabkan kerusakan,” kata Kepala BMKG Kelas 3 Kotabumi Joharman, Senin (17.3) siang.

Otoritas BMKG mengimbau kepada masyarakat tetap tenang, karena gempa dipastikan tidak menimbulkan gelombang tsunami. Gempa akibat pergeseran dua lempeng biasa terjadi dalam intensitas kecil.(isb)

Dua Hari Lagi. Presiden SBY akan Ambil Penanganan Kabut Asap di Riau

Dewi Ria Angela/Teraslampung.com

Warga Singapura terkena dampak asap dari Riau (dok Setkab)

Jakarta--Kabut asap yang melanda Provinsi Riau telah mencemaskan banyak pihak. Setelah meminta proses hukum pembakar hutan di Riau dipercepat, kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menginstruksikan kepada menteri terkait untuk segera melakukan operasi tanggap darurat mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Riau.


"Jika dalam waktu 1-2 hari ini Pemda Riau dan para menteri tidak bisa mengatasi, kepemimpinan dan pengendalian akan saya ambil alih," kata Presiden SBY melalui akun twitter @SBYudhoyono yang diunggah Kamis (13/3) malam.

Presiden menilai proses tanggap darurat untuk mengatasi bencana asap masih belum maksimal. Padahal, dalam rapat paripurna kabinet pada 27 Februari lalu Presiden telah menginstruksikan jajaran pemerintah pusat dan daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatasi bencana asap ini. Operasi penanganan juga melibatkan unsur TNI dan Polri.

Sampai kini dilaporkan kondisi udara di Pekanbaru, ibukota Riau, makin buruk. Kabut asap terlihat makin tebal sehingga banyak warga mengalami iritasi pernapasan.

"Malam ini saya telah instruksikan lagi agar para menteri terkait segera lakukan operasi tanggap darurat, dengan menggunakan semua cara dan alat," SBY menegaskan dalam akun twitter tersebut.

Upaya penidakan terhadap para pembakar lahan, terutama terhadap korporasi, telah dilakukan. Namun setiap tahun masih juga terjadi pelanggaran. Untuk itu Presiden mengingatkan kembali perlunya dibangun tanggung jawab dan kesadaran bersama untuk berhenti membakar ladang secara serampangan. Tanpa kerja sama dan kesadaran masyarakat upaya ini akan tidak maksimal.

"Meskipun Polri telah menetapkan 37 tersangka dan mereka akan diadili, tetapi kalau setiap tahun masih membakar, bencana akan terjadi lagi," ujar Presiden SBY.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengancam akan mengambil alih kepemimpinan kabut asap di Provinsi Riau yang sudah masuk dalam tahap berbahaya. Kalau sampai satu atau dua hari ke depan belum juga bisa diselesaikan.

Pada 2013 lalu Presiden SBY meminta maaf kepada negara tetangga, yakni Singapura dan Malaysia,  akibat adanya ‘ekspor’ kabut asap yang mengganggu aktivitas warga kedua negara.

Sementara itu, pihak Angkasa Pura II telah menghentikan penerbangan komersial di Bandara SSK II selama tiga hari karena jarak pandang yang terganggu akibat kabut asap. Tentunya, inilah salah satu yang membuat Presiden SBY bertindak tegas.

Jurnalis Aceh Susun SOP Pencegahan Kekerasan

BANDA ACEH, teraslampung.com-- Puluhan jurnalis lintas organisasi di Banda Aceh berkumpul untuk menyusun dan menyepakati Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan advokasi kasus kekerasan terhadap Jurnalis. Diskusi perumusan SOP itu berlangsung di aula gedung PWI Aceh, pada Sabtu 15 Februari 2014.

Penyusunan standar penanganan kasus ini dinilai penting sebagai acuan bagi jurnalis di lapangan dalam melakukan pencegahan dan upaya advokasi kasus kekerasan, yang kapan saja bisa menimpa jurnalis. Sebab pekerjaan sebagai jurnalis dipandang rawan mengalami kekerasan.

Diskusi ini dipimpin sejumlah ketua dan perwakilan organisasi jurnalis di Banda Aceh diantaranya Nasir Nurdin, yang mewakili Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh, Misdarul Ihsan mewakili Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Didik Ardiansyah mewakili Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Aceh, dan Ampelsa dari Pewarta Foto Indonesia (PFI) Aceh, serta Daspriani Yayan Zamzami mewakili Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Aceh.

Lebih dari 30 jurnalis yang bekerja di sejumlah media lokal dan nasional ikut memberikan kontribusi dalam penyusunan SOP ini. Standar penanganan kasus kekerasan terhadap Jurnalis ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi setiap jurnalis di lapangan dalam melakukan tugas jurnalistiknya.


“Tidak hanya dapat dijadikan sebagai acuan bagi jurnalis di Aceh, SOP ini juga nantinya dapat menjadi rujukan bagi seluruh jurnalis di Indonesia dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis,” kata Nasir Nurdin, wartawan Harian Serambi Indonesia.


Selain menyusun SOP, jurnalis Aceh juga mengeluarkan rekomendasi bersama dalam menyikapi pesta demokrasi di tanah air, yang akan berlangsung pada 9 April 2014 mendatang. Rekomendasi itu antara lain agar wartawan yang bertugas di Aceh bersikap profesional dan netral, demi Pemilu damai dan demokratis.

Wartawan Aceh mendorong kontestan dan para pihak, untuk menghormati tugas wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Selain itu para pekerja media ini juga mendorong Pemilu cerdas, demokratis dan tanpa kekerasan. (RL)