PLN akan Bangun 32 PLTU di Luar Pulau Jawa

PLTU Tarahan 

Dewi Ria Angela/Teraslampung.com

JAKARTA - Untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, pemerintah melalui PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan memperbanyak membangun Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) di luar Pulau Jawa. Untuk mendukung proyek tersebut, pada 19 Mei 2014 lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 19 Mei 2014 lalu telah menandatangan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga AtasPeraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara.

Perubahan Perpres yang sebelumnya terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2011 itu berupa penambahan 2 (dua) proyek pembangunan Pembangkit Listri Tenaga Uap (PLTU), yaitu dengan dimasukkannya 2 (dua) unit PLTU di Riau yang berkapasitas 7 Mega Watt (MW) dan 2 (dua) unit PLTU di Kalimantan Timur (Kaltim) yang berkapasitas 110 MW.

“Dengan demikian, maka proyek pembangkit PLN di luar Jawa yang masuk dalam daftar percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara, yang akan dilakukan oleh PT PLN (Persero),” kta Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, Jumat (6/6).

Berikut ini daftarproyek PLTU di luar Pulau Jawa yang akan segera direalisasikan pemerintah:

  Daftar Proyek PLTU Di Luar Pulau Jawa by Teraslampung

Blok Cepu Diprediksi Sumbang Produksi 20 Persen Minyak Nasional

Kilang Minyak Lapangan Banyu Uriip di Blok Cepu, Bojonegoro, Jawa Timur (dok)

JAKARTA, Teraslampung.com- Produksi minyak Lapangan Banyu Urip di Blok Cepu, Bojonegoro, Jawa Timur diprediksi biesa berkontribusi 20 persen produksi minyak nasional. Target produksi tersebut menurut Menteu Energi dan Sumnber Daya Alam (ESDA) Jero Wacik akan dilakukan secara bertahap.

“Proyek Cepu adalah proyek yang besar sekali, akan menghasilkan nanti pada produksi puncaknya akan mencapai 165.000 barel per hari, itu saya hitung revenuenya per hari kira-kira Rp 50 triliun per tahun, itu akan besar sumbangannya kepada negara kita,” kata Wacik, Rabu      (28/5).

Menurut Wacik, saat ini produksi lapangan yang dikelola kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) Mobil Cepu Ltd (MCL) itu sebesar 29.000 barel minyak per hari. Pada September 2014 Lapangan Banyu Urip ditargetkan bisa naik 10.000 barel minyak per hari. Itu terutama dengan adanya tambahan fasilitas produksi awal dan ditargetkan mencapai puncaknya sebesar 165.000 barel per hari pada April tahun 2015.

Wacik berharap, proyek Cepu dapat segera selesai seluruhnya dan dapat diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Mudah-mudahan saat diresmikan nanti produksi perdananya  30.000 barel per hari. Pada November 2014 diharapkan sudah bisa produksi  80.000 barel per hari dan bulan April  2015 sudah produksi penuh sebesar 165.000 barel per hari,” ujar Wacik.

Lapangan Banyu Urip diperkirakan mengandung lebih dari 450 juta barrel minyak dan direncanakan dapat memproduksi 165.000 barel minyak per hari.

Fasilitas tersebut mencakup 49 sumur pada tiga anjungan sumur, sebuah fasilitas pengolahan pusat, pipa sepanjang 95 kilometer untuk mengalirkan minyak ke fasilitas penyimpanan dan alir-muat terapung (Floating Storage and Offloading/FSO) bermuatan maksimal 1,7 juta barrel. Kapal tangker akan mengangkut minyak dari FSO tersebut ke pasar domestik dan dunia.

Pengembangan dan produksi Lapangan Banyu Urip ke depan akan membawa keuntungan berarti bagi Indonesia. Selain dari sisi penerimaan negara yang cukup besar, multiplayer efek lainnya juga akan dapat dirasakan khususnya bagi masyarakat sekitar dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Pertamina akan Bagikan 1,6 Juta Tabung Elpiji 3 Kg pada 2014

Tabung elpiji 3 kg (dok)

JAKARTA, Teraslampung.com –Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral melalui Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2550  K/10/MEM/2014 menugaskan PT Pertamina untuk menyediakan dan mendistribusikan paket perdana gas elpiji tabung 3 kg pada 2014. Berbekal surat penugasan tersebut, tahun ini PT Pertamina (Persero) akan mendistribusikan tabung gas 3 kg paket perdana sebanyak 1.629.799 paket . Sebelumya, pada 2013 lalu Pertamina telah mendistribusikan sebanyak 1,732 juta paket untuk rumah tangga dan usaha mikro.

Tahun ini paket yang terdiri dari kompor dan tabung liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg tersebut akan didistribusikan bagi 11 provinsi di Indonesia yang terkena program konversi minyak tanah ke gas. Ke-11 wilayah yang akan mendapatkan paket perdana tersebut yaitu, Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimatan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan terakhir Provinsi Sulawesi Utara.

Program konversi Minyak Tanah ke LPG menjadi fenomena penting program konversi energi di Indonesia. Apalagi, keberhasilan mengubah kebiasaan masyarakat yang turun termurun dari generasi ke generasi menggunakan Minyak Tanah beralih ke LPG. Program ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2007 dan terbukti dapat menurunkan beban subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah. Penghematan yang didapat dari program ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 70 triliun.

Elpiji kini menjadi pilihan pengganti minyak tanah. Menurut pemerintah, alasan terpenting adalah biaya produksi elpiji lebih murah dibanding minyak tanah. Biaya produksi minyak tanah tanpa subsidi adalah sekitar Rp 6.700/liter. Jika dengan subsidi adalah Rp 2.500/liter. Untuk satu satuan setara minyak tanah, biaya produksi LPG tanpa subsidi adalah Rp 4.200/liter. Sedang LPG dengan subsidi adalah Rp 2.500/liter. Pemanfaatanelpiji akan mengurangi konsumsi subsidi minyak tanah.

Tekan Terjadinya Kebakaran, PLN Diminta Segera Perbaiki Jaringan

Siti Qodratin Aulia, Isbedy Stiawan ZS/Teraslampung

Bandarlampung--PT PLN persero distribusi Lampung diminta segera perbaiki jaringan SUTT yang menyebabkan pemadaman bergilir terulang, bahkan diperkirakan hingga Mei 2014. Hal tersebut untuk menekan terjadinya bencana kebakaran.

Hal itu dikatakan Walikota Bandarlampung Herman HN saat meninjau korban kebakaran di Jalan Imam Bonjol persisnya di depan Perum Bukit Kemiling, Jumat (2/5) siang.

Perlu diketahui, tingginya tingkat kebakaran di Kota Bandarlampung sejak Januari hingga April 2014 sebanyak 34 titik. Umumnya terjadi akibat pemadaman listrik bergilir. Ha itulah yang mendapat perhatian Herman HN.

Walikota Bandarlampung meminta pihak PLN segera memperbaiki jaringan listrik yang rusak,  sehingga tidak ada lagi pemadaman bergilir. Tanpa pemadaman bergilir dapat menekan terjadinya kebakaran.

Herman didampingi Kepala Dinas Sosial memberikan bantuan sebesar Rp50 juta untuk meringankan beban korban.

Pemadaman listrik bergilir mengakibatkan masyarakat menghidupkan alat penerang sementara, misalnya lilin atau lampu minyak. Hal ini membuat rawan kebakaran.

Oleh karena itu, orang nomor satu di Bandarlampung mengingatkan warga agar berhati-hati dalam menggunakan listrik dan alat penerangan lainnya. “Apalagi saat ini PLN tengah melakukan pemadaman listrik bergilir,” katanya.

Berita Terkait: Kebakaran di Kemiling, Bocah 7 Tahun Tewas Terpanggang

Berada di Dekat PLTA Batutegi, Dua Desa Belum Dialiri Listrik

Sl Pujay Pujiono/Teraslampung.com

Waduk Batutegi di Kabupaten Tanggamus (teraslampung,com)

Tanggamus—Berada di dekat pusat listrik tenaga air (PLTA) bukan berarti listrik warga akan bisa menikmati listrik sepanjang waktu. Buktinya, hingga kini dua desa yang berada di sekitar PLTA Batutegi, Tanggamus tak juga mencicipi terangnya listrik PLN.

Hal itu terungkap ketika dialog PUSSbik tentang Pelayanan Kelistrikan di Pekon Way Harong, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, digelar akhir pekan lalu.

“Sejak zaman Gajah Mada bujang sampai saat ini belum merasakan aliran listrik!” ujar seorang warga Pekon (Desa) Datar Lebuay, Kecamatan Air Naningan, Tanggamus, belum lama ini.

Ucapan warga itu adalah guyonan setengah satire yang menggambarkan betapa paradoksnya soal kelistrikan di Lampung.

Selain Pekon atar Lebuay, Pekon Sinarjawa, Kecamatan Air Naningan juga mengalami hal yang sama. Jarak dua desa itu hanya beberapa ratus meter dari PLTA Batutegi dan dihuni tak kurang dari 1.400 kepala keluarga.

Selama ini, jika aliran listrik di Lampung sering ‘alawarahum’ (baca: padam), pihak PLN selalu beralasan bahsa PLN kekurangan daya listrik, ada pebaikan boiler PLTU Tarahan, atau ada pemeliharaan tegangan menengah.

PLTA Batutegi memang sudah bermasalah sejak ‘lahir’. Begitu diresmikan, dayanya langsung memble karena debit air kurang. Sebaliknya, pada musim penghujan, mesin akan terendam sehingga sama sekali tidak mampu beroperasi.

Cukup mengagetkan memang dan memunculkan pertanyaan di kepala. Kok bisa ya, ada desa di dekat PLTA justru gelap gulita karena tak ada listrik?

Bendungan Batu Tegi yang berada di Kabupaten Tanggamus ini merupakan salah satu pembangkit listrik besar yang dimiliki PLN sebagai penunjang penerangan di Provinsi Lampung. Berdasarkan kajian Pusat Studi Strategi dan Kebijakan (PUSSbik), warga sudah sering mengajukan usulan kepada PLN agar dua desa itu mendapatkan aliran listrik. Namun, tidak begitu mengapa usulan itu tak kunjung disetujui.

Masyarakat di dua pekon tersebut mengaku sudah mengajukan permohonan pengaliran listrik ke PLN Area Metro sejak 2007. Namun, hingga saat ini keinginan mereka guna medapat aliran listrik di rumah mereka belum juga terwujud.

Direktur PUSSbik, Aryanto, menilai seharusnya soal kelistrikan di sekitar bendungan Batutegi menjadi perhatian khusus beberapa pihak terkait. Antara lain pihak Pemkab Tanggamus, DPRD Kabupaten Tanggamus, dan PLN Distribusi Lampung.

“Sebab pelayanan kelistrikan bagi masyarakat negeri ini juga merupakan salah satu hak dasar manusia untuk bisa mendapatkan penerangan,” kata Aryanto.

Selain masih banyak kampung yang gelap karena belum dialiri listrik, fakta menunjukkan bahwa kelistrikan di Lampung sangat parah lebih dari sepuluh tahun terakhir. Pemadaman bergilir sering dilakukan PLN dengan alasan stok daya listrik untuk Lampung mengalami defisit daya listrik. Hal itu disebabkan tidak beroperasinya PLTA Batutegi di Kabupaten Tanggamus, tidak maksimalnya pasokan PLTA Way Besai (90 Mw) di Lampung Barat, dan rusaknya PLTU Tarahan Unit 3 di Lampung Selatan.

PLTA Batutegi yang berdaya terpasang 28 megawatt (mw) sudah sejak beberapa tahun lalu tidak beroperasi karena debit airnya tidak cukup. PLTA Way Besai hanya menghasilkan 45 MW. Sementara PLTU Tarahan Unit 3 (100 MW) dan PLTU Tarahan 4 (100 MW) belum maksimal beroperasi sehingga pasokannya listriknya tidak sampai 100 persen.

Data di PLN Tanjungkarang, Lampung, menyebutkan kebutuhan listrik Lampung pada beban puncak, yaitu pukul 17.00--22.00 WIB, rata-rata 385 mw. Padahal, Lampung hanya memiliki ketersediaan listrik yang berasal dari PLTD dan PLTU Tarahan sebanyak 200 mw, PLTA Way Besai 90 mw, dan PLTA Batu Tegi 28 mw. Kekurangannya dipasok dari bantuan jaringan interkoneksi Sumatera Selatan sebesar lebih dari 100 mw.

Tiap hari rata-rata terjadi defisit daya sebesar 180-an mw. Kabarnya, jaringan interkoneksi Sumatera itulah yang membantu memasok daya listrik. Namun, jaringan interkoneksi Sumatera juga sering mengalami masalah karena melintasi banyak hutan lebat. (Oyos Saroso HN)

PLN: Menyala Terus, Terus Menyala

Isbedy Stiawan ZS, Ferdi Gunsan/Teraslampung.Com

 Sektor Pembamgkit Listrik Tarahan, Lampung Selatan. (teraslampung.com/isb)

Bandarlampung—Sudah empat hari ini, kelistrikan di Lampung kembali normal. Padahal sepanjang Februari dan Maret 2014, pemadaman listrik bergilir hampir tiap hari. Bahkan sehari bisa mengalami dua kali padam.

Biang masalah, yakni empat mesin di PLTU Tarahan dan PLTU Sibalang, kini sudah diatasi. PLTU Sibalang ketika dipantau, Sabtu (8/3/2014) petang, tak ada asap yang keluar dari cerobong tinggi sebagai indikasi tidak produksi namun kini sudah beroperasi.

“Ya, saya juga dapat informasi begitu. Dua mesin di PLTU Tarahan yang rusak dan overhaul, satu unitnya sudan diperbaiki. Begitu pula PLTU Sibalang yang selama ini tidak aktif, sudah produksi,” jelas Budi Agustian, ketua AKKLINDO (Asosiasi Kontraktor Kelistrikan Indonesia) Lampung, Selasa (18/3).

Budi yang ditemui di kantor AKKLINDO Jalan Way Abung, Pahoman, Bandarlampung, mengapresiasi kinerja PT PLN Pembangkit Sumbagsel yang tanggap terhadap keluhan masyarakat Lampung. Padahal, janji PLN baru April 2014 pelistrikan di Lampung benar-benar normal.

“Tapi, kenyataannya lebih cepat dari perkiraan,” kata dia.

Ketua AKKLINDO Lampung tetap berharap pada PLN agar transparan. Misalnya, dia menyebut, perlu adanya evaluasi bersama—PLN dan mitrakerja (stakeholder)—untuk proyek-proyek besar di PLN, baik di pembangkit, transmisi, maupun distribusi.

“Supaya tidak timpang antara keandalan mesin dengan energy listrik yang dikeluarkan,” tutup Budi.

Apresiasi buat PLN
Sejumlah warga yang ditemui membenarkan kalau beberapa hari belakangan inis udah tidak lagi mengalami pemadaman listrik bergilir. Padahal hampir satu bulan, tiada hari tanpa pemadaman.

“Malah sehari bisa dua kali mati. Apa tidak mengecewakan,” kata Ibu Fitri di Karang Anyar. “Katanya penyebab listrik sering mati, karena mesin pembangkit di Tarahan yang rusak.”

Hal sama diakui Heri. Warga Rawasubur, Enggal, Bandarlampung ini, mengetahui kalau persoalan di PLN Lampung selama ini pada mesin pembangkit. “Kalau sekarang sudah diperbaiki baguslah, apresasi tinggi umtuk kinerja PLN,” ujar Heri.

Tetapi, warga tetap belum yakin pada pihak PLN mampu member pelayanan kelistrikan yang maksimal kepada pelanggannya. Jangan-jangan, kata Heri, sifatnya hanya sementara untuk meredam kekesalan masyarakat.

“Siapa bisa menjamin mesin pembangkit yang ada di Tarahan dan Sibalang bisa bertahan hingga 5 atau 10 tahun kedepan. Tapi saya tetap mengharapkan, PLN terus menyala dan menyala terus,” harap Heri sambil mengutip salah satu iklan produk lampu.

Karena itu, kata Budi Agustian seperti dikutip Teraslampung.Com beberapa hari lalu, pihak PLN semestinya sudah berpikir bagaimana mengatasi kelistrikan saat mesin pembangkit rusak atau overhaul. “Bukan seperti selama ini, sehingga pemadaman bergilir dialami pelanggan yang selalu terjadi dan tidak berujung. Ini akan mengecewakan masyarakat,” katanya.

Sebagai ketua AKKLINDO Lampung, dia member apresiasi pada kinerja PLN yang cepat untuk keluar dari masalah ini. Sebab, jika berlaru-larut akan memicu kemarahan masyarakat. “Saya dengar, mesin pembangkit di PLTU Tarahan sudah diperbaiki, dan Sibalang sudah beroperasi,” terangnya.

Namun, apakah hanya di dua PLTU—Tarahan dan Sibalang—persoalan kelistrikan di Lampung dapat teratasi? Sementara, perlistrikan di daerah ini punya potensi menguntungkan, sekaligus menyimpan tantangan.

Sebuah tulisan bertajuk “Lampung: PeluangdanTantangannya” (http://optimus.pln.co.id/opi/index.php/catatan-pmo/70-lampung: peluang-dan-tantangannya), mengurai bahwa kelistrikan di Lampung sangat potensi. Lampung memiliki PLTU Tarahan, yang tidak saja didesain ramah lingkungan, juga kinerja pegawainya yang patut diacungi jempol. (baca “Lampung: Peluang danTantangannya”)

Hanya saja, kelistrikan di Bumi Ruwa Jurai ini tetap akan menghadapi tantangan amat besar. Karena itu, PLN perlu melakukan terobosan. Misalnya, perlu dipikirkan adalah jalur transmisi.

Terobosan ini, segara merealisasikan jalur transmi antara Gardu Induk Seputihbanyak dan GI Menggala. Satu-satunya dapat menolong saat terjadi maslaah seperti selama ini, interkoneksi dari gardu induk lain sangat mendukung.

Lantas, kenapa masalah jalur tranmisi dari Gardu Induk Seputih banyak ke Gardu Induk Menggala belum juga koneksi? Dari sumber di kalangan kontraktor kelistrikan di daerah ini, kendalanya adalah SUTT (Saluran Udara Tekanan Tinggi) yang melintasi kawasan PT Sugar Grup yang belum mendapat izin dari perusahaan gula putih itu.

"Ironinya, sejatinya tower sudah dibangun dan berdiri kokoh namun  kabel yang menghubungkan kedua Gardu Induk tersebut sampai sekarang belum ada. Sehingga GI Menggala selama ini mengalama overloud," katanya.

Seandainya interkoneksi transmisi GI Menggala-Seputihbanyak bisa terujud, bukan saja dapat mengatasi kelistrikan di Menggala dan sekitarnya, melainkan Lampung. “Transmisi GI Menggaladan GI Seputihbanyak, sebenarnya sedikit banyak bisa mengatasi persoalan listrik di sekitar itu, dan Lampung pada umumnya,” kata kontraktor kelistrikan itu lagi yang enggan ditulis namanya.

Sementaraitu, Sugar Grup mengklaim bukan pihaknya tidak memberikan izin lintas transmisi (SUTT) ke kawasannya. Persoalannya, perjanjian kerja sama yang belum dibahas oleh pihak PLN.

Sementara itu Handy, manager UPT GI dan SUTET saat dikonfirmasi tak bersedia menjawab, dan ia menyarankan menghubungi PLN Distribusi Lampung atau PLN Proyek Transmisi Lampung. "Karena kami lebih ke arah pemeliharaan transmisinya, bukan ke proyek pembangunannya. Jadi seluk-beluk dan isu mengenai hal tersebut, lebih tepat ditanyakan dan dijawab oleh 2 unit tersebut," kata Handy melalui pesan pendek.

Sedangkan GM  PLN Distribusi Lampung Made Artha, saat dihubungi untuk konfirmasi, telepon genggamnya tidak aktif.


baca: Lampung: Peluang dan Tantanggannya

Perusahaan Jepang Minta Penundaan Kenaikan TDL

Dewira/Teraslampung.com

Jakarta—Rencana pemerintah Indonesia menaikkan tarif listrik untuk golongan industri besar pada Mei 2014 mendatang membuat PT Itochu, perusahaan manufaktur asal Jepang khawatir. PT Itochu pun meminta pemerintah Indonesia memberikan keringanan dan menunda menaikkan tarif dasar lisrik.

Dalam surat Presiden Direktur Itochu Indonesia, Takuji Motooka, kepada Menteri Perindustrian M.S. Hidayat disebutkan, Kenaikan TDL akan berdampak besar untuk semua industri. Menurut Takuji, kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengurangi subsidi listrik bisa dipahami. Namun, dirinya menilai tingginya presentase kenaikan tersebut akan membuat biaya ke konsumen semakin berat.

Takuji mengatakan,, adanya rencana kenaikan tarif listrik untuk pelanggan industri skala besar yang memakai listrik bertegangan menengah dengan daya di atas 200 kVA atau I-3 khusus perusahaan berstatus terbuka sebesar 38,9% dan pelanggan industri yang memakai jaringan bertegangan tinggi dengan daya di atas 30.000 kVA atau golongan I-4 sebesar 64,7% akan membuat perusahaanya terancam. Sebab itu, pihaknya meminta pengertian pemerintah Indoenesia.

“Sebab, untuk pelanggan industri kelompok I-3 dan I-4, listrik sangat diperlukan bukan hanya untuk kegiatan operasional, melainkan juga komponen utama biaya produksi,” kata Takuji.

Meski begitu, Takuji tetap memberikan apresiasi  terhadap pemerintah Indonesia yang selama ini sudah mendukung kegiatan usaha perusahaan Jepang di Indonesia.

Warga Mengeluhkan Listrik Padam tak Sesuai Jadwal PLN

Siti Qodratin Aulia/Teraslampung.com

Bandarlampung—Meskipun PLN Tanungkarang sudah membuat jadwal pemadaman bergilir bagi konsumen listrik di seluruh Lampung, tetapi listrik padam di sejumlah wilayah di Lampung tidak mengenal waktu. Artinya, pemadaman listrik tidak sesuai jadwal.

Di wilayah Kelurahan Gulak-Galik, Telukbetung Utara, Bandarlampung misalnya, pemadaman terjadi hampir tiap hari dengan durasi antara 4 jam hingga 6 jam. Anehnya, pemadaman sering bersifat ‘sangat lokal’ alias hanya sebagian kecil wilayah di Kelurahan Gulak-Galik.

Pada Sabtu, 1 Maret 2014 misalnya, dalam daftar jadwal pemadaman yang dilansir PLN  Tanjungkarang tidak disebutkan bahwa Jl. Dewi Sartika-Jalan Rasuna Said dan sekitarnya ada pemadaman. Namun, kenyatannya di wilayah itu listrik padam sejak pukul 17.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.

“Selang sehari kemudian, di wilayah kami listrik kembali padam sejak pukul 18.40 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Padahal, di daftar pemadaman PLN wilayah kami pada hari itu tidak masuk,” kata Bahrudin, 54, warga Gulak-Galik, Kecamatan Telukbetung Utara, Bandarlampung, Kamis (6/3).

Udin mengaku sekarang sudah bosa menghubungi petugas PLN tiap kali listrik padam. Sebab, katanya, jawaban petugas selalu sama dan lama-lama menjadi klise. “Mula-mula petugas PLN di seberang telepon akan bertanya alamat saya. Kemudian dia memberi alasan pemadamaman yang sama dengan saat-saat sebelumnya, yaitu karena sedang ada pemeliharaan,” kata Bahrudin.

Menurut Bahrudin, dalam berbagai kesempatan pihak manajemen PLN Tanjungkarang selalu berpesan agar konsumen mengurangi pemakaian daya listrik pada saat beban puncak (pukul 18.00 WIB hingga pukul 22.00). Rentang waktu, kata Bahrudin, yang dimanfaatkan PLN untuk melakukan pemadaman listrik.

“Dalam pengumuman rencana pemadaman, PLN juga menyebutkan bahwa pemadaman akan dilakukan pada saat beban puncak. Tapi kenyataannya, pemadaman listrik tidak mengenal waktu. Bisa pagi, siang, sore, bahkan menjelang dini hari. Ironisnya, hal itu tidak terjadi saat ini saja, tetapi sudah sejak bertahun-tahun lalu,” kata dia.

Warsito (50), warga Pringsewu, mengeluhkan hal serupa. Warsito menilai PLN melakukan pemadaman sesuka hati dan tidak sesuai dengan jadwal yang dibuatnya sendiri.

"Buktinya, wilayah kami yang menurut jadwal tidak dipadamkan nyatanya padam. Pemadaman juga terjadi pada siang hari," kata dia.

Manajemen PLN Tanjungkarang, baru-baru ini mengumumkan alasan listrik di Lampung sering padam. Sama seperti yang sudah-sudah, PLN memadamkan aliran listrik secara bergilir di semua wilayah Lampung karena kegiatan pemeliharaan Major Overhaul PLTU Tarahan Unit 3.

“Maka berikut ini disampaikan jadwal Rencana Pengurangan Beban (Pemadaman Bergilir) pada Waktu Beban Puncak (17.00-22.00 WIB) demi meningkatkan kehandalan kelistrikan di Lampung,” kata manajemen PLN Tanjungkarang dalam permintaan permaklumannya kepada para konsumen.

Aher Bantah Gunung Ciremai Dijual Rp 60 Triliun dan Dijaga Intelijen Amerika

Zaenal Mutaqin/Teraslampung.com

Gunung Ciremai (dok Flickriver)

Bandung—Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan membantah kabar bahwa Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan telah dijual senilai Rp 60 triliun kepada PT Chevron. Menurut Ahmad Heryawan (Aher) kabar penjualan Gunung Ciremai hanya hoax alias bohong.

“Itu kabar bohong. Tidak boleh ada  pemanfaatan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Ciremai selain untuk sektor Kehutanan, apalagi dijual. Hal ini sesuai dengan SK Menteri Kehutanan (Menhut) Nomor 424 Tahun 2004 tentang penetapan kawasan hutan Gunung Ciremai sebagai Taman Nasional, “ kata Aher, di Bandung, Selasa (4/3).

Aher menjelaskan, SK Menteri Kehutanan bukan untuk membuka perusahaan asing masuk, tapi justru untuk melindungi kawasan Gunung Ciremai sebagai Taman Nasional.

“Yang mungkin dimanfaatkan adalah kekayaan geothermal yang ada diluar Taman Nasional. Seluruh potensi panas bumi itu memang ada diluar kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.
Mengoptimalkan panas bumi akan mengurangi ketergantungan kita pada energi fosil yang tidak terbarukan dan tidak ramah lingkungan,” kata dia.

Aher mengatakan  Pemprov Jawa Bara saat ini menjadi pemasok 40 persen panas bumi nasional.  Eksistenasi panas bumi, kata Aher, menuntut kondisi hutan yang terpelihara dengan baik, karena sangat tergantung pada pasokan air.

“Panas bumi juga sama sekali tidak mengeluarkan gas beracun seperti yang diisukan. Bagi Jawa Barat, panas bumi bukan barang baru, kareana selama Jawa Barat sudah menjadi penghasil panas terbesar di Indonesia,”kata Aher.

Aher juga membantah isu bahwa kawasan Gunung Ciremai telah dijaga agen intelijen Amerika Serikat (CIA), termasuk Badan Intelijen Nasional (BIN), dan USAID, dll. “Itu juga bohong. Yang jaga polisi kehutanan dan masyarakat pecinta hutan,” tegasnya.

Menurut Aher sejauh ini belum ada penetapan pemenang tender pengelolaan panas bumi di kawasan Gunung Ciremai. Selain itu, juga tidak ada penelitian yang menyebutkan di sana ada kandungan emas atau uranium.
Aher mengungkapkan, selama dia menjabat gubernur, baru ada 3 (tiga) tender geothermal, yaitu di Tangkuban Parahu, Tampomas, dan Cisolok. “Semua pemenangnya perusahaan dalam negeri,” tegas Aher.

Gubernur Jabar itu menegaskan, untuk Ciremai siapapun pemenangnya harus bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabar.

Sebelum ini Staf Khusus Presiden Bidang Bencana dan Bantuan Sosial, Andi Arief, membantah kabar penjualan Gunung Ciremai dijual kepada Chevron seharga Rp 60 triliun.

Andi Arief menyebut kabar itu sebagai hoax semata. “Tidak ada kebijakan atau dalam rencana sekalipun untuk menjual Gunung Ciremai kepada Chevron dengan harga Rp 60 triliun,” kata Andi Arief di Jakarta, Senin (3/3) sore.

Ia menegaskan, tidak ada dan tidak benar, serta tidak masuk akal isu penjualan Gunung Ciremai itu. “Di sidang kabinet maupun statemen langsung dari Presiden, para menteri dan yang berwenang tidak ada rencana itu,” kata Andi.

Gunung Ciremai yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon, Kabupatan Kuningan, dan Kabupatan Majalengka,Jawa Barat merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat (2.900 m di atas permukaan laut/dpl). Gunung ini merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat.

Gunung ini memiliki kawah ganda. Kawah barat yang beradius 400 meter terpotong oleh kawah timur yang beradius 600 meter. Pada ketinggian sekitar 2.900 meter dpl di lereng selatan terdapat bekas titik letusan yang dinamakan Gowa Walet.

Kini Gunung Ciremai termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), yang memiliki luas total sekitar 15.000 hektare.

Pemerintah Peroleh Bonus 8 Juta Dolar AS dari Kontrak Kerja Migas

Dewi Ria Angela/Teraslampung

Menteri ESDM Jero Wacik

Jakarta—Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan para kontraktor pemenang lelang menandatangani kontrak bagi hasil wilayah kerja minyak dan gas (migas) konvensional di tujuh wilayah minyak dan gas di Indonesia, Rabu (26/2). 

Total investasi komitmen eksplorasi sebesar 108,185 juta dolar AS, sedangkan bonus tandatangan yang akan diterima langsung oleh pemerintah sebesar 8 juta dolar AS.

Usai menjadi saksi penantanganan kontrak, Menteri ESDM Jero Wacik meminta semua kontraktor wilayah kerja migas untuk segera bekerja sesuai dengan kontrak yang sudah ditandangani bersama SKK Migas.

“Saya perintahkan kepada seluruh kontraktor yang sudah tandatangan, bekerjalah segera, mulai besok. Jangan setelah menandatangani kontrak kerjasama lalu dibiarkan bertahun tahun tidak dikerjakan. Sebab, rakyat dan Pemerintah menunggu hasilnya. Eksplorasi yang dilakukan tahun ini, kira-kira 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi baru keluar gas atau minyaknya,” tegas Jero Wacik.

Dalam melakukan kegiatan eksplorasi diakui Wacik, diperlukan dana besar, teknologi dan resiko tinggi, namun kegiatan eksplorasi harus dilakukan utamanya untuk mendapatkan cadangan-cadangan baru.

“Kalau hari ini kita tidak tandatangani dan tidak dijalankan eksplorasinya, apa yang akan dipanen oleh anak cucu kita, tidak ada,”  tambah Wacik.

Menurut Wacik acara penandatangan kontrak tersebut merupakan hasil lelang reguler wilayah kerja migas tahap II pada 2012, periode 19 Oktober sampai 19 Februari 2013 sebanyak satu KKS dan lelang penawaran langsung wilayah kerja migas tahap I pada 2013 periode 16 September 2013 sampai 31 Oktober 2013 sebanyak lima KKS serta wilayah kerja Alas Dara Kemuning.

Wacik mengungkapkan, secara keseluruhan total komitmen pasti eksplorasi dari enam KKS yang ditandatangani adalah berupa studi G-to-G sebesar 5,23 juta dolar AS, lalu survei seismik 2D sepanjang 3.550 kilometer (km), survei seismik 3D 1.165 km kubik dan pemboran delapan sumur eksplorasi.

“

Larangan Penggunaan BBM Subsidi bagi Nelayan Diusulkan Dicabut

R. Usman/Teraslampung.com

Rieke Diah Pitaloka

Jakarta—Anggota DPR RI dari F-PDIP, Rieke Diah Pitaloka, meminta pemerintah mencabut larangan penggunaan  BBM Subsidi bagi nelayan. Sebab, kondisi nelayan kita dalam keadaan sulit baik akibat cuaca, serbuan ribuan ikan impor, maupun bencana alam.

Hal tersebut disampaikan Rieke saat Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (18/2) dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, di Gedung DPR RI, Jakarta.

Rieke mengatakan pada 27 Januari 2014 lalu, BPH Migas telah mengeluarkan surat untuk mencabut Subsidi BBM bagi para nelayan. Nelayan dengan kapal 30 GT harus menggunakan solar industri.

“Kita semua tahu, bahwa kondisi nelayan sedang dalam keadaan sulit. Cuaca yang tidak menentu, disamping itu serbuan ribuan ikan impor yang luar biasa serta bencana alam yang hadir di pemukiman atau perkampungan nelayan telah mempersulit keadaan ekonomi mereka,” papar Anggota Komisi IX tersebut.

Menurut Rieke, kapal dengan 30 GT itu sesungguhnya tidak semuanya dimiliki pemodal besar. Rieke menyarankan BPH Migas mengoreksi aturannya, karena  kapal nelayan yang dimiliki pemodal besar itu sesungguhnya  kapal 100 GT. Biasanya kapal 10 GT milik perusahaan perikanan.

“Kapal 100 GT  adalah milik perorangan, dan itu merupakan usaha patungan antara pengusaha dengan modal yang tidak terlalu besar dengan nelayan disekitarnya, bahkan sebagian adalah milik koperasi nelayan,” kata Rieke.

Rieke mengungkapkan pada  5 Februari 2014 lalu para nelayan telah melakukan aksi ke Istana Merdeka dan Kementerian ESDM. Lalu dicapai kesepakatan oleh empat pihak terkait untuk mencabut peraturan tersebut.

“Namun kenyataannya hingga hari ini, para nelayan itu masih dipaksa menggunakan solar yang tidak bersubsidi, padahal modal untuk BBM itu bisa mencapai 60% dari kebutuhan  melaut, dan jika menggunakan solar industri ada peningkatan biaya hingga 85 hingga 90 persen,” kata dia/.

Rieke berharap Komisi VII maupun Komisi yang lain di DPR mendesak pemerintah segera mencabut larangan digunakannya BBM Bersubsidi bagi nelayan sebagaimana kesepakatan  5 Februari 2014.

Selain itu, Rieke minta  aparat Kepolisian menghentikan sikap represif  kepada nelayan dan membebaskan 13 nelayan yang masih ditahan dalam bentrok di Indramayu, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

DPR Tetapkan 8 Anggota DEN

Delapan anggota baru Dewan Energi Nasional

Bambang Satriaji/Teraslampung.com

Jakarta--Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menetapkan delapan  anggota Dewan Energi Nasional periode 2014-2019 dalam rapat paripurna, Selasa (18/2). Kedelapan anggota DEN tersebut berasal dari unsur pemangku kepentingan. Unsur pemangku kepentingan yang masuk dalam tim DEN adalah akademikus, kalangan industri, kalangan lingkungan hidup, kalangan teknologi,dan konsumen.

Kedelapan anggota DEN yang ditetapkan itu adalah Tumiran, Rinaldy Dalimi (akademikus), Achdiat Atmawinata, Abadi Poernomo  (kalangan industri),  Andang Bachtiar (kalangan teknologi), A. Sonny Keraf (kalangan lingkungan hidup), Syamsir Abduh, dan Dwi Hary Soeryadi (konsumen).

Sebelumnya pemerintah mengajukan 16 calon anggota DEN untuk dilakukan uji kepalayakan dan kepatutan (fit and proper tes) di Komisi VII DPR. Dari jumlah tersebut, kedelapan orang itulah yang dipilih Komisi VII DPR untuk ditetapkan paripurna sebagai anggota Komisi DEN  periode 2014-2019.

Tugas DEN antara lain merancang dan merumuskan Kebijakan Energi Nasional untuk ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR, menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), menetapkan langkah-langkah penanggulangan Kondisi Krisis dan Darurat Energi (Krisdaern), dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi  yang bersifat lintas sektor.

DEN juga bertugas mengatur tentang ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cangan penyangga energi.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana  menyampaikan laporan Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota DEN  periode 2014-2019  yang telah dilaksanakan  Komisi VII.

Dari hasil  Uji Kelayakan dan Kepatutanyang dilakukan Komisi VII DPR RI  dan  pemilihan Calon Anggota DEN Periode 2014-2019 melalui  mekanisme pemungutan suara, Komisi VII telah menetapkan  8 (Delapan) Calon Anggota DEN  Periode 2014-2019.


DEN dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua, dengan Wakil Ketua Wakil Presiden Boediono, dan Ketua Harian Menteri ESDM Jero Wacik. Adapun anggota dari unsur pemerintah adalah Menteri Keuangan Chatib Basri; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Prof. Armida Alisyahbana; Menteri Perhubungan EE. Manginaan; Menteri Perindustrian MS. Hidayat; Menteri Pertanian Suswono; Menristek Gusti Muhammad Hattal; dan Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya.

Anggota DEN periode 2009-2014 adalah Ir. Agusman Efendi; Alm. Prof. Widjajanto Partowidagdo; Prof.Ir. Rinaldy Dalimi; Ir. Eddie Widiono; Dr. Ir. Herman Darnel Ibrahim; Dr. Ir. Tumiran; Orif. Ir. Mukhtasor; dan Prof. Dr. Herman Agustiawan.

PLN dan LNG Tangguh Mulai Aliri Listrik Kota Bintuni

Dewi Ria Angela/Teraslampung

Jakarta—Tanggung LNG dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) hari ini meresmikan uji coba transmisi listrik oleh PLN dari kilang LNG Tangguh di Teluk Bintuni ke Kota Bintuni, Papua Barat. Dalam rilisnya PLN menyebutkan proyek transmisi Bintuni merupakan tahap awal dari rencana untuk mengalirkan 4 Mega Watt (MW) listrik dari Tangguh ke beberapa lokasi di Teluk Bintuni.

William Lin, BP Regional President Asia Pacific, mengatakan uji coba dilakukan sejak 5 Februari hingga diresmikan pada Senin (17/2) untuk memastikan stabilitas pasokan listrik sebelum PLN mendistribusikan listrik tersebut ke pelanggan PLN di Teluk Bintuni.

“Untuk pertama kalinya masyarakat Kota Bintuni memperoleh listrik untuk jangka panjang yang akan dipasok dari kilang LNG Tangguh serta ditransmisi dan distribusikan oleh PLN. Kami berharap akan ada lebih banyak masyarakat di Teluk Bintuni yang dapat menikmati listrik di bulan-bulan mendatang,” kata William Lin.

Pencapaian ini, menurut William, merupakan komitmen pihaknya sebagai bagian dari rencana Pengembangan Tangguh dan pentingnya mendukung pembangunan Papua Barat.

“Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, khususnya Pemerintah Daerah Teluk Bintuni dan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) atas dukungan terhadap proyek ini,”  ujarnya.

Direktur Utama PLN, Nur Pamudji, mengatakan saat uji coba listrik yang dialirkan ke Bintuni mencapai 1,8 MW, dan selanjutnya bertahap hingga mencapai beban puncak sebesar 2,4 MW. Dengan berhasilnya penyaluran listrik dari Tangguh ini, diperkirakan beban puncak listrik di Bintuni dan sekitarnya akan naik secara cepat hingga mencapai 3 sampai 4 MW.

Perjanjian penyaluran dan pengambilan tenaga listrik (SOA) telah ditandatangani antara BP dan PLN pada 3 Desember 2013. Dalam perjanjian itu BP akan memasok 4MW listrik kepada PLN selama 20 tahun untuk dijual dan didistribusikan kepada masyarakat di Teluk Bintuni.

Ahli Menilai UU Minerba akan Tingkatkan Nilai Tambah

Penambanban batubara (ilustrasi)

BANDUNG, teraslampung.com--Ketua Program Studi Teknik Metalurgi ITB, Dr.mont. Mohammad Zaki Mubarok, ST, MT, menilai penerapan UU Minerba akan memberikan dampak positif dari berbagai aspek, terutama investasi di sektor minerba. Kebijakan pemerintah menghentikan ekspor biji mineral tanpa melalui proses hilirisasi menurut Zaki beralasan kuat, karena dengan adanya proses pengolahan dan pemurnian bijih mineral di dalam negeri akan memberikan nilai tambah yang lebih untuk setiap jenis mineral.

"Langkah penerapan UU Minerba ini sesuai dengan negara pertambangan seperti Indonesia. Berbeda dengan Jepang dan Korea yang tidak mempunyai lahan pertambangan, tetapi mereka mempunyai pabrik smelter yang sangat maju," kata Zaki, Senin (10/2).

Menurut Zaki dengan adanya tahap hilirisasi di Indonesia, maka konsep multiplayer akan terjadi. Sebab, selain menaikkan nilai tambah mineral, proses pengolahan  dapat membantu pabrik pupuk. Hal ini didasari karena dalam tahap pengolahan mineral, akan menghasilkan zat buang, seperti asam sulfat, zat ini dapat dijadikan bahan utama dalam pembuatan pupuk.

“Selain itu, perguruan tinggi di Indonesia telah mempunyai lulusan metalurgi yang siap untuk memajukan Tanah Air,” ujarnya.

Penerapan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (minerba) sebagai pengganti dari UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, mengharuskan perusahaan tambang melaksanakan proses hilirisasi terhadap mineral mentah atau biji (ore) yang diperoleh. Pasalnya, produksi biji mentah hasil pertambangan Indonesia selalu diekspor keluar negeri untuk diolah lebih lanjut.

Kondisi itulah yang melandasi pemerintah Indonesia merancang adanya tahap lanjutan terhadap hasil pertambangan tersebut sebelum diekspor ke luar negeri. Khususnya, terkait kewajiban pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian tambang (smelter) bagi perusahaan tambang yang beroperasi di tanah air.

Sebelumnya, pada UU No.11/1967 produksi hasil pertambangan berupa biji mineral dapat diekspor secara besar-besaran ke luar negeri dan masih belum adanya proses hilirisasi yang terumus secara kongkrit. Nilai tambah yang dimaksud akan menaikkan nilai ekspor suatu mineral, contohnya pada ekspor bijih mineral bauksit yang mencapai 47,01 juta ton pada periode Januari - November 2013 dengan hasil ekspor sebesar $40 per ton, sedangkan apabila bijih bauksit tersebut memasuki tahap pemurnian terlebih dahulu maka akan menaikkan nilai ekspor sebesar 10 kali dari kondisi bijih. 

Menindaklanjuti hal tersebut, Zaki selaku Ketua Tim Perumus Percepatan Hilirisasi pada tahun 2013 lalu merekomendasikan agar agar pemerintah tidak mengeluarkan rekomendasi ekspor bijih mineral kepada perusahaan pertambangan yang belum melakukan studi kelayakan dan proses perancangan fasilitas pengolahan dan pemurnian. Pasalnya, langkah ini dinilai agar pabrik smelter tersebut dapat didirikan dengan cepat.

Saat ini, Indonesia sedang membangun pabrik pengolahan dan pemurnian hasil tambang (smelter) dengan target sejumlah 66 pabrik siap digunakan beberapa tahun kedepan. Pabrik smelter yang sudah sampai tahap 100 persen antara lain PT Manoken Surya di Cikarang untuk zirkon, PT Delta Prima Steel (pasir besi), PT Meratus Jaya Iron Steel di Kalsel (besi), PT Cilegon Indofero (nikel), PT Krakatau Posco (besi), Indotama Ferro Alloy (mangan), PT Indonesia Chemical Alumina di Tayan (bauksit), dan PT Cahaya Modern Metal Mining (nikel). Selanjutnya, sebanyak 10 smelter mencapai progres 31-50 persen atau memasuki tahap pertengahan konstruksi, dan 25 unit tahap akhir konstruksi (51-100 persen). Di luar itu, 112 pabrik sedang dalam tahap studi kelayakan.

Di sisi lain, penerapan UU Minerba tersebut juga menimbulkan permasalahan pada perusahaan yang masih belum membangun pabrik smelter. Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk memberikan tenggang waktu selama tiga tahun melalui Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2014 dan Permen ESDM No 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri masih mengizinkan ekspor mineral olahan atau konsentrat hingga 2017.

Sesuai Permen ESDM 1/2014, kadar minimum konsentrat yang bisa diekspor adalah tembaga 15 persen, bijih besi 62 persen, pasir besi 58 persen dan pelet 56 persen, mangan 49 persen, seng 52 persen, dan timbal 57 persen. Hal ini bertujuan untuk mempercepat berdirinya pabrik pengolahan tersebut.(Teguh/ITB)

Pemerintah akan Bangun SPB LNG

Dewi Ria Angela/Teraslampung.com

JAKARTA--Untuk mendukung kebjakan konversi BBM ke gas, selain membangunn sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) juga akan membangun SPB LNG.

Dirjen Migas Kementerian ESDM, Edy Hermantoro, pekan lalu di Jakarta mengatakan, pada tahun 2014 pemerintah akan membangun 4 SPBG dengan dana APBN dan 24 SPBG oleh swasta. Selain itu, direncanakan juga membangun SPB LNG.

“Masih ada beberapa SPBG (APBN) yang akan dibangun. Tapi nantinya akan mengarah ke SPBG LNG,” kata Edy akhir pekan lalu.

Pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) dan PT Badak NGL sebelumnya telah melakukan proyek percontohan penggunaan LNG untuk transportasi di Bontang, Kalimantan Timur. Pada tahap awal, LNG tersebut digunakan oleh truk-truk perkebunan dan pertambangan di daerah tersebut. Selain itu juga bus milik PT Badak NGL. Diharapkan, bus antar kota di Pulau Jawa dapat menggunakan bahan bakar LNG.

DPRD dan Gubernur Mendukung "Clash Action"

Mas Alina Arifin/Teraslampung.com

Bandarlampung—Para anggota legislator di DPRD Lampung dan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mendukung rencana pelanggan listrik di Lampung untuk melakukan gugatan clash action kepada PLN. Gugatan itu dianggap layak diajukan karena pemadaman aliran listrik yang sering dilakukan merugikan ekonomi rakyat.

“Yang paling jelas adalah banyak alat elektronik rusak dan biaya produksi di kalangan usaha kecil dan industri rumah tangga menjadi membengkak. Kami akan mengundang perwakilan PLN Lampung lebih dulu untuk mendapatkan alasan kenapa listrik di Lampung sering mati,” kata Immer Darius, aggota DPRD Lampung dari Fraksi Partai Demokrat, Rabu (4/9).

Immer Darius menagatakan selama ini komplain pelanggan untuk mendapatkan ganti rugi kepada PLN selalu gagal. Sebab pelanggan yang meminta ganti rugi kesulitan untuk mendapatkan bukti bahwa kerusakan alat elektronik miliknya disebabkan sering matinya aliran listrik.

“Dalam hearing nanti (pekan ini) kami akan menanyakan tentang proses ganti rugi dan clash action pelanggan. Kami akan mendukung warga yang melakukan clash action jika PLN tidak mau memberikan ganti rugi,” kata dia.

Menurut Immer Darius data PLN tentang kemampuan daya listrik di Lampung masih meragukan. Dengan adanya PLTU Tarahan, PLTU Ulu Belu, PLTA Way Besai, PLTA Batutegi, dan beberapa Pusat Listrik Tenaga Disel (PLTD) di Lampung seharusnya kebutuhan daya 1.000 MW untuk Lampung bisa dipenuhi dan tidak tergantung pada jaringan listrik interkoneksi Sumatera.

’Kami juga akan mempertanyakan berapa jumlah kebutuhan listrik di provinsi ini. Kalau nanti pasokan listrik dari pembangkit yang dihasilkan lebih besar daripada kebutuhan listrik, kami akan mempertanyakan ke mana kelebihan listrik itu dan mengapa sampai ada pemadaman?’’ ujarnya.

"Pemadaman listrik di Provinsi Lampung lantaran ada alat di pembangkit listrik yang rusak dan adanya pemeliharaan. Itu yang akan kita buktikan dengan berkunjung ke pembangkit listrik yang ada di Lampung ini,’’ tambahnya.

Menurut Immer rusaknya boiler PLTU Tarahan III juga layak dipertanyakan karena PLTU tersebut masih baru. Immer mengaku masih bisa memaklumi kalau peralatan PLN sudah kuno.

"Sangat aneh sebuah PLTU dengan peralatan baru tetapi sering rusak sehingga menganggu pasokan listrik.Buruknya kelistrikan di Lampung bisa mengancam investasi,” kata dia.

Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. juga mendukung rencana warga untuk melakukan gugatan clash action. Menurut Sjachroedin sering matinya listrik di Lampung akan berdampak buruk.

“Selain aksi kriminal, juga bisa memancing aksi kekerasan warga terhadap PLN Warga marah karena sangat dirugikan,” kata Sjachroedin.

Sejumlah pelanggan di Kota Bandarlampung mengaku jengkel kepada PLN karena meskipun listrik sering mati tetapi tagihan langganan listrik justru naik.

“Tagihan bulanan saya naik menjadi Rp 1 jutaan. Padahal pemakaiannya normal. Biasanya tagihan bulanan hanya Rp 500 ribu/bulan,” kata Adi 47, warga Kedaton, Bandarlampung.

Rahman, 39, pemilik usaha fotokopi dan warung internet, mengaku terpaksa harus membeli mesin genset seharga Rp 2 juta agar bisnisnya tidak terganggu. Meskipun bisnisnya bisa berjalan, menurut Rahman, keuntungannya berkurang karena dia harus membeli bensin untuk menghidupkan mesin genset.

“Kalau listrik padam 1-2 jam masih bisa ditolerir. Sekarang listrik padam bisa sampai 8 jam bahkan 12 jam. Itu jelas sangat merugikan kami,” ujarnya.

Direktur Operasional Listrik PLN untuk wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera, Ngurah Adnyana, di Jakarta, Selasa (3/9) mengatakan krisis listrik di wilayah Sumatera yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan defisit listrik dan telatnya pembangunan listrik berbahan bakar batu bara oleh sejumlah kontraktor asal Tiongkok. Seperti di PLTU Nagan Raya (2 x 110 MW) di Meulaboh, Aceh, PLTU Pangkalansusu (2 x 200 MW) di Sumatera Utara, dan PLTU Teluksirih (2 x 112 MW) di Sumatera Barat.

 Manajer PLN Lampung, Nawaludin, mengatakan PLN terpaksa melakukan pemadaman listrik terpaksa dilakukan karena mengalami krisis daya akibat rusaknya PLTU Tarahan III. Selain karena rusaknya PLTU Tarahan 3 krisis listrik di Lampung juga terjadi rusaknya jaringan transmisi Sumatera Selatan—Lampung.  Jaringan transmisi itu selama ini berfungsi memasok listrik dari wilayah Sumatera bagian selatan ke Lampung jika Lampung mengalami kekurangan daya.

“Kami sedang berusaha keras memperbaiki PLTU Tarahan III. Kami menargetkan pada 17 September 2013 sudah beres,” kata dia.